Angkot Sepi, Pemkot Malang Siapkan Rp1,9 Miliar untuk Angkutan Pelajar

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang menyiapkan anggaran sekitar Rp1,9 miliar untuk menjalankan program angkutan pelajar berbasis angkutan kota (angkot). Program ini dijadwalkan mulai beroperasi pada 31 Agustus 2026.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra mengatakan, sebelum diluncurkan secara resmi, layanan tersebut akan menjalani uji coba. Operasional ditargetkan dimulai pukul 05.00 WIB, sedangkan peluncuran resmi dijadwalkan pukul 08.00 WIB oleh Wali Kota Malang.

“Trial-nya dulu, kita biar jalan dulu, tetapi secara resmi kita lakukan pada tanggal 31 Agustus. Pukul 05.00 itu sudah berjalan semuanya, kemudian pukul 08.00 kita lakukan launching secara resmi oleh Bapak Wali Kota,” ujar Widjaja, Kamis (27/8).

Menurut Widjaja, perencanaan program memiliki kapasitas anggaran hingga 96 unit kendaraan. Namun, jumlah kendaraan yang beroperasi masih menunggu pemeriksaan kendaraan dan proses seleksi peserta. Untuk tahap awal, sekitar 67 unit diproyeksikan beroperasi.

Anggaran Rp1,9 miliar tersebut tidak otomatis terserap seluruhnya. Pembayaran dilakukan berdasarkan layanan yang diberikan melalui skema Buy The Service (BTS).

“Tidak harus habis uang segitu. Sesuai dengan prestasi yang diberikan kepada kami. Kami sebagai user, membeli layanan atau BTS,” katanya.

Kinerja kendaraan akan dipantau menggunakan GPS untuk memverifikasi jarak tempuh. Operasional layanan dilakukan melalui koperasi yang telah menjalin kontrak dengan Dishub.

Dishub juga tidak membuka rute baru. Sebanyak 15 rute yang sebelumnya digunakan bus sekolah dan kendaraan Elf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan dialihkan menggunakan angkot.

“Rutenya sementara ini untuk tahun ini kita menggunakan rute yang dilakukan oleh bus sekolah maupun Elf yang dilakukan oleh Dikbud. Kita mengubah kendaraannya saja dulu,” jelas Widjaja.

Setiap kendaraan ditargetkan melayani rata-rata delapan pelajar. Bus sekolah tetap disiagakan selama masa transisi untuk memastikan pelajar yang belum terjangkau tetap mendapatkan layanan.

“Bisa jadi bus sekolah standby terlebih dahulu. Arahnya maksimal satu bulan kita akan berhenti,” ungkapnya.

Pembayaran kepada operator mengacu pada Biaya Operasional Kendaraan (BOK) yang ditetapkan Kementerian Perhubungan. Widjaja memperkirakan nilai layanan berada di kisaran Rp6.000 per kilometer, meski angka final mengikuti perhitungan BOK.

Beberapa rute memiliki jarak hingga sekitar 17 kilometer. Orang tua siswa SD juga diperbolehkan mendampingi anak, sementara guru dapat menggunakan layanan tersebut.

Untuk fasilitas, angkot akan dilengkapi pendingin berupa AC angin atau blower. Dishub menegaskan layanan tetap menggunakan kendaraan angkutan kota sehingga fasilitasnya berbeda dengan bus.

Program tersebut juga diarahkan untuk memberikan sumber pendapatan baru bagi sopir angkot yang menghadapi penurunan jumlah penumpang.

Salah seorang sopir angkot jalur MK Madyopuro–Karangbesuki, Ali, menyambut program tersebut. Ia mengatakan jumlah penumpang saat ini jauh menurun dibandingkan sebelumnya.

“Wah, sangat senang sekali. Bergandeng dengan pemerintah itu senang sekali. Sekarang kalau di jalan, penumpang itu sudah nggak ada. Ini menyambung hidup lah yang lebih baik,” kata Ali.

Ia menyebut dalam sekali perjalanan terkadang hanya mendapatkan dua hingga tiga penumpang. Padahal, sebelumnya angkot bisa membawa tujuh hingga delapan penumpang dengan pendapatan perjalanan pulang-pergi sekitar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu.

Kini, pendapatan sekali pulang-pergi disebut hanya sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

“Dalam sehari bawa pulang uang sangat minim. Rp25 ribu, Rp30 ribu itu sudah banyak sekarang. Itu kadang nggak dapat. Bensin nggak balik biasa,” ujarnya.

Ali mengaku siap mengikuti ketentuan program, termasuk mengenakan pakaian rapi dan tidak merokok selama membawa pelajar.

Ia nantinya melayani Rute 4, dari kawasan SMPN 22 Mulyorejo menuju Mulyokandang, Madyopuro, Wisnuwardhana, Pandanwangi hingga SMPN 24.