Breaking News
Minggu, 11 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Kunjungan Reses Komisi XIII DPR RI Jadi Momentum Peningkatan Layanan Imigrasi

Kunjungan Reses Komisi XIII DPR RI Jadi Momentum Peningkatan Layanan Imigrasi

  • account_circle ADK
  • calendar_month Sabtu, 10 Okt 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MALANG, Memodaily.id – Kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Malang menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan di Jawa Timur.

Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (9/10/2026) tersebut merupakan bagian dari Masa Persidangan I Tahun Anggaran 2026–2027. Pertemuan ini menjadi forum bagi Komisi XIII DPR RI untuk memperoleh informasi langsung mengenai pelaksanaan kebijakan, kondisi satuan kerja, serta kebutuhan instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, bersama jajaran kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah Jawa Timur.

Dalam pertemuan itu, masing-masing kepala kantor wilayah menyampaikan paparan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, kondisi pelayanan publik, serta berbagai tantangan yang dihadapi satuan kerja di bawah koordinasinya.

Pemaparan tersebut memberikan gambaran mengenai situasi aktual penyelenggaraan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan di daerah. Selain itu, forum ini menjadi sarana bagi jajaran UPT untuk menyampaikan kebutuhan operasional dan kendala yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas.

Keterlibatan para kepala UPT juga menjadi bagian penting dalam penyampaian informasi dari tingkat pelaksana. Setiap satuan kerja memiliki karakteristik dan kebutuhan berbeda dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat.

Komisi XIII DPR RI Bahas Pelaksanaan Kebijakan

Setelah mendengarkan pemaparan, anggota Komisi XIII DPR RI memberikan tanggapan terhadap sejumlah kondisi dan persoalan yang disampaikan jajaran kantor wilayah.

Diskusi tersebut menjadi ruang komunikasi antara legislatif dan instansi terkait untuk membahas pelaksanaan kebijakan, efektivitas pelayanan, serta kebutuhan pendukung operasional satuan kerja.

Informasi yang diperoleh dalam kunjungan kerja itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi XIII DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah.

Selain bidang imigrasi dan pemasyarakatan, ruang lingkup Komisi XIII DPR RI juga mencakup persoalan hukum, hak asasi manusia (HAM), perlindungan saksi dan korban, serta penanggulangan terorisme.

Jajaran Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur dalam kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Malang, Jumat (9/10/2026). (Foto: Dok. Imigrasi Malang)

Dorong Pelayanan yang Profesional dan Akuntabel

Kunjungan kerja reses tersebut juga menegaskan pentingnya komunikasi antara lembaga legislatif dan instansi pelaksana kebijakan untuk memahami kebutuhan pelayanan di lapangan.

Koordinasi dan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk mendukung peningkatan profesionalisme, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik.

Melalui forum tersebut, berbagai masukan dari jajaran instansi di Jawa Timur diharapkan dapat menjadi bahan dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.

Dengan peningkatan koordinasi dan perhatian terhadap kebutuhan satuan kerja, pelayanan publik di kedua bidang tersebut diharapkan semakin optimal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

  • Penulis: ADK
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DLH Kota Malang Perkuat Mitigasi Kebakaran TPA Supit Urang dengan Bakteri Limbah Susu

    DLH Kota Malang Perkuat Mitigasi Kebakaran TPA Supit Urang dengan Bakteri Limbah Susu

    • calendar_month Jumat, 10 Jul 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang memperkuat upaya mitigasi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang seiring meningkatnya risiko kebakaran pada musim kemarau. Salah satu langkah yang diterapkan adalah penyiraman rutin serta pemanfaatan bakteri berbahan limbah susu untuk menekan pembentukan gas metana. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond […]

  • Wahyu Pasang Deadline di Gadang, Pasar Besar Malang Masih Terjebak Pro-Kontra

    Wahyu Pasang Deadline di Gadang, Pasar Besar Malang Masih Terjebak Pro-Kontra

    • calendar_month Rabu, 2 Sep 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.Id – Pemerintah Kota Malang mulai menarik garis tegas dalam penataan Pasar Induk Gadang. Setelah sejumlah kali memberikan kelonggaran, Pemkot kini menetapkan 15 September 2026 sebagai batas terakhir pembongkaran mandiri. Jika tenggat itu kembali terlewati, Pemkot Malang memastikan tidak akan menambah waktu. “Apabila 15 September tidak selesai, tanggal 16 September kita akan bongkar paksa,” […]

  • Sopir Tewas di Wamena-Mbua, Sukamta Desak Pengamanan Diperkuat

    Sopir Tewas di Wamena-Mbua, Sukamta Desak Pengamanan Diperkuat

    • calendar_month Kamis, 17 Sep 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta aparat keamanan memperkuat langkah pencegahan menyusul tewasnya Aris Sanda, sopir asal Toraja, dalam perjalanan di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. Aris dilaporkan dihentikan dan disandera kelompok bersenjata sebelum ditemukan meninggal dunia bersama kendaraannya yang terbakar. Aparat masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap kronologi, pelaku, dan motif […]

  • DPR Kejar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung Sebelum 8 Oktober

    DPR Kejar RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Rampung Sebelum 8 Oktober

    • calendar_month Selasa, 29 Sep 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Ketenagakerjaan masih menyisakan sejumlah tuntutan serikat pekerja yang membutuhkan titik temu. DPR RI menargetkan pembahasan dapat diselesaikan sebelum penutupan masa sidang pada 8 Oktober 2026. Aspirasi koalisi serikat pekerja yang disampaikan kepada DPR mencakup sejumlah isu, mulai dari jaminan pesangon, sanksi, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), […]

  • Harga Gabah Jombang Tembus Rp7.800/Kg, Masih Jauh di Atas HPP

    Harga Gabah Jombang Tembus Rp7.800/Kg, Masih Jauh di Atas HPP

    • calendar_month Minggu, 26 Jul 2026
    • account_circle EAP
    • 0Komentar

    JOMBANG, Memodaily.id – Harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Kabupaten Jombang masih bertahan tinggi pada musim panen kemarau 2026. Saat ini, harga gabah berada di kisaran Rp7.500 hingga Rp7.800 per kilogram, melampaui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Hari, petani asal Dusun Gondekan, Desa Jabon, Kecamatan Jombang, mengatakan seluruh […]

  • Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

    Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Pengadaan Chromebook

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim dalam perkara dugaan korupsi program Digitalisasi Pendidikan melalui pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Putusan dibacakan dalam sidang yang digelar pada Selasa (30/6/2026). Dalam amar putusan, […]

expand_less