Annisa Maharani Uji Gagasan Audit Impact Index Calon Anggota BPK Asep Rahmat
- account_circle RFR
- calendar_month Selasa, 6 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa saat mendalami gagasan Audit Impact Index dalam uji kelayakan calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha di Jakarta. (Foto: RFR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Memodaily.id – Ukuran keberhasilan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai tidak cukup hanya berdasarkan opini atas laporan keuangan. Dampak pemeriksaan terhadap perbaikan tata kelola dan pengelolaan keuangan negara juga perlu memiliki ukuran yang jelas dan objektif.
Hal tersebut menjadi perhatian Anggota Komisi XI DPR RI Annisa Maharani Alzahra Mahesa saat mendalami gagasan Audit Impact Index yang disampaikan calon Anggota BPK RI Asep Rahmat Suwandha dalam uji kelayakan dan kepatutan di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Annisa meminta Asep menjelaskan secara konkret metodologi, indikator, hingga mekanisme validasi yang akan digunakan apabila konsep Audit Impact Index diterapkan.
“Pertanyaan saya, apa metodologi yang akan digunakan untuk BPK audit impact ini? Dan juga jika Pak Asep terpilih, indikator apa yang akan Bapak gunakan, yang akan Bapak masukkan secara konkret ke dalam Audit Impact Index? Dan siapa yang bisa memvalidasi indikator-indikator tersebut?” ujar Annisa.
Menurut Annisa, pengukuran dampak audit perlu dapat menunjukkan sejauh mana rekomendasi hasil pemeriksaan benar-benar mendorong perubahan dalam tata kelola dan pengelolaan keuangan, bukan hanya tercatat sebagai tindak lanjut administratif.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Asep menjelaskan bahwa metodologi indikator yang dikembangkan mengacu pada kerangka Monitoring Center for Prevention (MCP) serta sejumlah instrumen penilaian tata kelola pada area yang dinilai rentan terhadap praktik korupsi.
Area tersebut antara lain mencakup penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengelolaan aset, pendapatan, serta pengawasan.
Asep juga menyampaikan bahwa pengembangan indikator dilakukan bersama Danantara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk kebutuhan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Menurut dia, saat ini telah disusun 110 indikator integritas yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor BUMN, mulai dari infrastruktur, perbankan, transportasi hingga sumber daya alam.
“Sampai dengan saat ini versi yang sekarang hari ini, saya punya 110 indikator, Pak, integritas untuk masing-masing BUMN itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, Pak. Misal di infrastruktur, perbankan, transportasi, dan sumber daya alam, itu masing-masing ada,” kata Asep.
Gagasan Audit Impact Index tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam proses uji kelayakan dan kepatutan calon Anggota BPK RI di Komisi XI DPR RI. Pengukuran dampak audit diarahkan untuk melihat hasil pemeriksaan secara lebih luas, termasuk perubahan tata kelola dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar