Menkeu Purbaya: APBN Jawa Tengah Tetap Kuat, Topang Pertumbuhan Ekonomi 5,89 Persen
- account_circle RFR
- calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah hingga Semester I 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Kinerja fiskal tersebut dinilai mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.
Hal itu disampaikan Menkeu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah telah mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan.
“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didukung aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, Menkeu juga memantau pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.
Hingga pertengahan 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kantor Wilayah DJPb dan KPPN melakukan pendampingan di sejumlah SPPG di Jawa Tengah, seperti di Klaten, Magelang, dan Semarang.
“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” tegas Purbaya.
Selain MBG, pemerintah juga terus memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga kini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus menggerakkan perekonomian desa.
Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui 16 lokasi sekolah. Program tersebut mencakup 110 rombongan belajar dengan sekitar 3.080 siswa dan terus dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.
Menkeu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Jawa Tengah yang dinilai berhasil menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal program-program prioritas pemerintah.
Ia menegaskan, keberhasilan berbagai program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, optimalisasi belanja APBD juga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar