Breaking News
Senin, 12 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi Bisnis » Menkeu Purbaya: APBN Jawa Tengah Tetap Kuat, Topang Pertumbuhan Ekonomi 5,89 Persen

Menkeu Purbaya: APBN Jawa Tengah Tetap Kuat, Topang Pertumbuhan Ekonomi 5,89 Persen

  • account_circle RFR
  • calendar_month Jumat, 3 Jul 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

MALANG, Memodaily.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Tengah hingga Semester I 2026 tetap terjaga di tengah dinamika perekonomian. Kinerja fiskal tersebut dinilai mampu menopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mencapai 5,89 persen sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Menkeu saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang I, Jumat (3/7/2026).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah telah mencapai 46,56 persen dari target atau tumbuh 13,33 persen secara tahunan (year-on-year). Sementara realisasi belanja negara mencapai 52,06 persen dari pagu yang ditetapkan.

“Kementerian Keuangan di Jawa Tengah terus mendorong berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah dengan indikator ekonomi yang masih perlu diperkuat,” ujar Purbaya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didukung aktivitas industri, perdagangan, serta berbagai program pemerintah yang mendorong produktivitas masyarakat.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu juga memantau pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta pembangunan Sekolah Rakyat.

Hingga pertengahan 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau sekitar 9,16 juta penerima manfaat melalui 4.635 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Program ini melibatkan 18.854 pemasok lokal dan menciptakan lebih dari 193 ribu lapangan kerja.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) melalui Kantor Wilayah DJPb dan KPPN melakukan pendampingan di sejumlah SPPG di Jawa Tengah, seperti di Klaten, Magelang, dan Semarang.

“DJPb agar memonitor seluruh program prioritas pemerintah, termasuk melakukan monitoring MBG secara nasional dan terstruktur,” tegas Purbaya.

Selain MBG, pemerintah juga terus memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Hingga kini telah terbentuk 8.523 koperasi desa dan kelurahan di Jawa Tengah dengan lebih dari 43 ribu volume transaksi. Kehadiran koperasi tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan ekonomi produktif sekaligus menggerakkan perekonomian desa.

Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah berjalan di 16 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui 16 lokasi sekolah. Program tersebut mencakup 110 rombongan belajar dengan sekitar 3.080 siswa dan terus dikembangkan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas.

Menkeu memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan di Jawa Tengah yang dinilai berhasil menjaga kualitas pelaksanaan APBN sekaligus mengawal program-program prioritas pemerintah.

Ia menegaskan, keberhasilan berbagai program tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Selain itu, optimalisasi belanja APBD juga diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

  • Penulis: RFR
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Fraksi PKS DPRD Kota Malang Soroti Proyek Rusak hingga 36 Izin Minol

    Fraksi PKS DPRD Kota Malang Soroti Proyek Rusak hingga 36 Izin Minol

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Fraksi PKS DPRD Kota Malang memberikan sejumlah catatan dalam pembahasan Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026. Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Kota Malang, H Rochmad, menyampaikan pandangan tersebut dalam rapat DPRD Kota Malang, Selasa (18/8/2026). PKS menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kualitas proyek infrastruktur, target pendapatan daerah, […]

  • Dua Kandang Ternak Terbakar dalam Semalam di Malang, Kerugian Tembus Rp210 Juta

    Dua Kandang Ternak Terbakar dalam Semalam di Malang, Kerugian Tembus Rp210 Juta

    • calendar_month Jumat, 9 Okt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Dua kebakaran melanda Kabupaten Malang dalam rentang waktu Kamis (8/10/2026) malam hingga Jumat (9/10/2026) dini hari. Kandang sapi di Kecamatan Kromengan dan kandang ayam di Kecamatan Kalipare dilalap api dengan total kerugian material ditaksir mencapai Rp210 juta. Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (PPK) Kabupaten Malang, Winz Haliem, S.T., M.T., saat dikonfirmasi […]

  • ‎DPRD Kota Malang Soroti Keterbatasan Kursi Sekolah Negeri, Minta Penguatan Sekolah Swasta

    ‎DPRD Kota Malang Soroti Keterbatasan Kursi Sekolah Negeri, Minta Penguatan Sekolah Swasta

    • calendar_month Kamis, 11 Jun 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id– ‎DPRD Kota Malang menilai penguatan peran sekolah swasta menjadi langkah penting untuk menjaga pemerataan akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri setiap tahun ajaran baru. ‎ ‎Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Suyadi, menyampaikan kapasitas pendidikan di Kota Malang pada dasarnya masih mencukupi jika seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta, […]

  • Ali Muthohirin: Kampung Heritage Kayutangan Siap Jadi Percontohan Penataan Permukiman Nasional

    Ali Muthohirin: Kampung Heritage Kayutangan Siap Jadi Percontohan Penataan Permukiman Nasional

    • calendar_month Rabu, 1 Jul 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Kampung Heritage Kayutangan dinilai berpotensi menjadi percontohan nasional dalam penataan kawasan permukiman berbasis pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Penilaian itu mengemuka usai kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak ke kawasan tersebut, Rabu (1/7/2026) malam. Wakil Wali Kota Malang, Ali […]

  • Apeksi Soroti Beban Daerah, Wali Kota Malang Dorong Penguatan Fiskal dan Kewenangan

    Apeksi Soroti Beban Daerah, Wali Kota Malang Dorong Penguatan Fiskal dan Kewenangan

    • calendar_month Jumat, 4 Sep 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    SURAKARTA, Memodaily.id – Pemerintah kota di Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari tekanan fiskal, persoalan ASN dan PPPK, hingga tuntutan percepatan transformasi digital. Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan dalam Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil Apeksi di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026). Wali Kota Malang Wahyu […]

  • Pemerintah Turunkan Harga LNG untuk Industri Jadi USD13 per MMBTU, Jaga Daya Saing Nasional

    Pemerintah Turunkan Harga LNG untuk Industri Jadi USD13 per MMBTU, Jaga Daya Saing Nasional

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan kebijakan penurunan harga Liquefied Natural Gas (LNG) bagi sektor industri non-Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) menjadi USD13 per MMBTU. Langkah ini diambil untuk menjaga daya saing industri nasional, menjamin keberlanjutan pasokan energi, sekaligus melindungi lapangan kerja. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan keputusan […]

expand_less