Sertifikasi Aset Tanah Pemkot Malang Baru 52 Persen, BKAD Pacu Penyelesaian hingga Akhir 2026

MALANG, Memodaily.id – Proses sertifikasi aset tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menjadi pekerjaan yang harus dikebut. Dari ribuan bidang tanah yang tercatat sebagai aset daerah, progres sertifikasi yang disampaikan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang baru mencapai 52 persen. Pemerintah daerah kini mempercepat validasi data, penelusuran dokumen, hingga koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar proses sertifikasi tidak terus terkendala.

Kepala BKAD Kota Malang, Baihaqi, mengatakan pembenahan data aset menjadi langkah penting untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah pemerintah sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, aset tanah tidak hanya harus tercatat secara administratif, tetapi juga perlu dipastikan status pemanfaatan dan legalitasnya.

“Tanah di Kota Malang ini luar biasa, jumlahnya banyak dan potensinya juga harus dioptimalkan karena aset ini merupakan bagian dari sumber PAD. Saat ini terus dilakukan validasi, penelusuran, kemudian pemutakhiran data aset yang dimiliki masyarakat berupa tanah untuk tempat tinggal maupun untuk usaha,” ujar Baihaqi saat dikonfirmasi Memodaily.id, Selasa (27/10/2026).

Menurutnya, validasi dilakukan untuk memastikan status perizinan tanah yang dimanfaatkan masyarakat. Termasuk memeriksa izin yang telah berakhir serta penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan awal.

Baihaqi menegaskan, masyarakat yang menggunakan tanah Pemkot Malang harus memenuhi ketentuan perizinan. Apabila izin pemakaian untuk tempat tinggal telah berakhir, pemerintah akan menghubungi penghuni untuk memastikan apakah akan mengajukan perpanjangan atau mengembalikan tanah tersebut kepada pemerintah.

“Kalau perikatannya sudah mati, kami hubungi apakah masih mau melanjutkan atau tidak. Kalau mau melanjutkan, berarti harus mengajukan permohonan kepada Wali Kota. Namun, kalau tidak melanjutkan, sesuai ketentuan tanah itu harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota,” tegasnya.

Pemeriksaan lapangan juga dilakukan untuk menertibkan pemanfaatan aset. Baihaqi mencontohkan, tanah yang semula mendapatkan izin untuk tempat tinggal ternyata digunakan sebagai tempat usaha. Kondisi tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan, termasuk perubahan skema penerimaan dari retribusi menjadi sewa.

“Kalau izinnya untuk tempat tinggal, tetapi kenyataannya digunakan untuk usaha, itu harus disesuaikan dengan ketentuan. Dari yang semula retribusi menjadi sewa. Karena itu, kami melakukan pengecekan lapangan supaya penggunaan aset benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.

Salah satu persoalan yang dihadapi dalam proses sertifikasi adalah keberadaan bangunan atau rumah warga di atas tanah milik Pemkot Malang. Dalam pemeriksaan lapangan, kondisi tersebut terkadang menimbulkan persoalan terkait penguasaan fisik tanah sehingga proses sertifikasi tidak dapat langsung dilanjutkan.

Baihaqi mengatakan, keberadaan bangunan tidak otomatis menunjukkan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik penghuni. Sebagian masyarakat menempati lahan pemerintah berdasarkan izin pemakaian atau perjanjian sewa yang sah.

“Permasalahannya, selama ini BPN tidak bisa melanjutkan proses sertifikasi karena ketika melakukan pengecekan lapangan ditemukan penguasaan fisik. Tanah Pemkot yang di atasnya ada rumah dianggap sudah dikuasai secara fisik, padahal itu merupakan tanah pemerintah yang digunakan berdasarkan izin pemakaian,” ungkapnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, BKAD telah berkoordinasi dengan BPN guna menyamakan pemahaman mengenai status tanah pemerintah yang ditempati masyarakat. Pemkot juga siap melakukan sosialisasi kepada para penghuni agar proses sertifikasi dapat berjalan tanpa mengabaikan ketentuan pemanfaatan lahan.

Baihaqi mencontohkan kawasan Barak Sukun yang dihuni sekitar 100 orang. Menurutnya, kawasan tersebut berpotensi disertifikasi melalui satu atau dua sertifikat, bergantung pada penataan bidang dan hasil proses bersama BPN.

“Kalau satu kawasan sudah jelas dan bersih secara administrasi, tidak berarti setiap bidang harus diterbitkan sertifikat sendiri-sendiri. Ada kawasan yang cukup diterbitkan satu atau dua sertifikat. Kami sudah berkoordinasi dengan BPN agar prosesnya bisa dipercepat,” katanya.

Ia menyebut progres sertifikasi yang disampaikan BKAD telah mencapai 52 persen. Untuk 2026, pemerintah menargetkan penyelesaian 160 sertifikat, dengan 50 sertifikat di antaranya disebut telah siap cetak. Sisanya ditargetkan diselesaikan hingga akhir tahun.

“Kami meyakini, kalau datanya sudah valid, clear and clean, dan BPN sudah memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi di lapangan, proses ke depan akan lebih cepat,” ujarnya.

Selain mempercepat sertifikasi, Pemkot Malang juga membidik optimalisasi penerimaan dari pemanfaatan aset tanah. BKAD mencatat target penerimaan sewa tanah sekitar Rp18,1 miliar dan retribusi izin pemakaian sekitar Rp1,6 miliar, atau total sekitar Rp19,7 miliar.

Baihaqi mengatakan realisasi penerimaan dari kedua sektor tersebut telah melampaui 100 persen dari target. Capaian itu didukung penelusuran aset, pemeriksaan lapangan, serta penagihan piutang kepada pihak yang memanfaatkan tanah pemerintah.

“Teman-teman terus bekerja melakukan pengecekan lokasi, kemudian melakukan penagihan piutang. Alhamdulillah, realisasinya sekarang sudah mencapai di atas 100 persen dari target. Untuk sewa sekitar Rp18,1 miliar dan retribusi sekitar Rp1,6 miliar,” tuturnya.

Saat ini, terdapat sekitar 450 bidang tanah yang disewakan, termasuk lahan pertanian. Namun, pemanfaatan lahan sawah tetap memperhatikan upaya mempertahankan lahan sawah yang dilindungi dan ketentuan tata ruang daerah.

Di sisi pengelolaan keuangan, Baihaqi juga menyoroti upaya Pemkot Malang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 15 kali.

Ia menjelaskan, capaian tersebut ditopang pembenahan tata kelola keuangan daerah serta tindak lanjut terhadap catatan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap temuan harus menjadi bahan evaluasi bagi OPD terkait, termasuk menyelesaikan persoalan kekurangan volume pekerjaan maupun kelebihan pembayaran sesuai hasil pemeriksaan.

“BPK selalu melihat temuan sebelumnya, apakah sudah ditindaklanjuti dan bagaimana progresnya. Yang dilihat adalah ada kemajuan atau tidak. Temuan seperti kekurangan volume atau kelebihan bayar harus diselesaikan oleh OPD,” tegas Baihaqi.

Baihaqi turut memaparkan pemanfaatan sistem Si Tangkas untuk mempercepat pelayanan administrasi keuangan, termasuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui sistem digital dan tanda tangan elektronik.

Melalui sistem tersebut, OPD tidak lagi harus berulang kali mengantarkan dokumen fisik ke BKAD. Proses administrasi dapat dipantau secara digital dari masing-masing perangkat daerah.

“Kalau sebelumnya OPD harus menghadap atau mengantar berkas ke BKAD untuk penerbitan SP2D, sekarang cukup melalui sistem dan bisa dimonitor dari OPD masing-masing. Ini mempercepat pelayanan sekaligus meningkatkan efisiensi,” paparnya.

Menurut Baihaqi, penerapan sistem itu juga mengurangi kebutuhan pengadaan kertas continuous form yang sebelumnya menelan anggaran sekitar Rp300 juta per tahun. Penghematan lainnya berasal dari berkurangnya biaya transportasi, BBM, dan waktu yang diperlukan untuk mengurus dokumen.

Sementara itu, mengenai rencana peralihan kendaraan dinas berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik, Baihaqi mengatakan landasan regulasi dan komponen penganggarannya telah disiapkan. Namun, besaran alokasi anggaran maupun realisasinya masih menunggu perhitungan kemampuan keuangan daerah.

“Secara regulasi, proses penganggaran sudah ada. Cantolan hukumnya, kode rekening, dan subkegiatannya sudah kami siapkan. Tinggal nanti kami melihat kemampuan keuangan daerah sampai sejauh mana. Alokasinya masih belum,” pungkas Baihaqi.