TKD Turun, DPRD Kota Malang Minta Pemkot Genjot Pendapatan Parkir dan Aset Daerah

MALANG, Memodaily.id – Penurunan dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi tantangan bagi keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang. Untuk menjaga kemampuan fiskal daerah, Pemkot diminta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor parkir, pajak daerah, dan pemanfaatan aset milik pemerintah.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengingatkan agar upaya meningkatkan PAD tidak dilakukan dengan menambah beban pajak maupun retribusi masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu terlebih dahulu membenahi sistem pengelolaan pendapatan dan menutup potensi kebocoran penerimaan daerah.

Ia menilai masih banyak potensi pendapatan yang dapat digali melalui pengelolaan sektor-sektor yang selama ini belum berjalan maksimal.

“Yang penting begini, bukan kemudian kita akan menekan rakyat yang memang sangat membutuhkan bantuan finansial atau bantuan sosial. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal merapikan sistem saja, kebocorannya ditutup. Saya kira itu,” tegas Amithya.

Selain penurunan TKD, DPRD Kota Malang juga menyoroti ketidakpastian skema pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hingga kini, belum terdapat kejelasan mengenai mekanisme pembiayaan ke depan, termasuk kemungkinan penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.

Amithya mengatakan DPRD mulai memperhitungkan potensi dampak kebijakan tersebut terhadap kemampuan keuangan daerah.

“Ini juga sebetulnya masih ada yang kita khawatirkan, kaitannya dengan PPPK. Itu nanti seperti apa skemanya? Sampai sekarang kita masih belum tahu karena belum ada kejelasan. Kita sudah mulai berhitung, kira-kira berapa banyak anggaran yang nantinya akan ditarik oleh pusat,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Amithya mendorong Pemkot Malang memperkuat digitalisasi pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Ia mengapresiasi peluncuran IBMC yang dinilai sejalan dengan rekomendasi DPRD untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan terintegrasi.

Menurutnya, digitalisasi dapat membantu pemerintah memetakan potensi pendapatan sekaligus memantau pengelolaan aset daerah secara lebih terukur.

“Hari ini saya dengar pemerintah kota meluncurkan IBMC. Sebetulnya itu salah satu rekomendasi dari kita juga, dalam rangka menata seluruh sistem melalui digitalisasi. Dengan begitu, pengelolaannya bisa lebih transparan dan kita bisa melihat potensi-potensi pendapatan yang dimiliki pemerintah kota, termasuk dari aset-aset daerah,” jelasnya.

Sektor parkir menjadi salah satu sumber PAD yang diminta mendapat perhatian. Amithya menyebut penerapan sistem e-parking atau e-retribusi parkir secara digital telah mulai berjalan di sejumlah titik yang berada di atas aset milik pemerintah.

Namun, pelaksanaannya perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan penerimaan retribusi sesuai dengan potensi masing-masing lokasi.

“Contohnya kemarin e-parking atau e-retribusi parkir sudah berjalan secara digital. Tinggal nanti kita cek lagi per titiknya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan potensi yang ditetapkan atau belum. Itu yang harus dievaluasi sambil berjalan,” ungkapnya.

Selain parkir, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) juga menjadi perhatian DPRD. Pendataan dan penataan aset secara menyeluruh dinilai penting agar seluruh aset pemerintah memiliki kejelasan status, nilai, serta potensi pemanfaatan yang dapat memberikan kontribusi bagi PAD.

Amithya juga mendorong evaluasi kerja sama pemanfaatan aset Pemkot Malang dengan pihak ketiga. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah appraisal atau penilaian ulang untuk memastikan nilai sewa sesuai dengan nilai dan kondisi aset.

“Ya bisa, bisa saja. Tinggal nanti dilakukan appraisal lagi. Dengan begitu, berapa nominal sewanya bisa terlihat dan disesuaikan dengan nilai aset tersebut,” terangnya.

Ia mencontohkan Malang Olympic Garden (MOG) dan kawasan eks Ramayana yang memiliki jangka waktu kerja sama berbeda. Berdasarkan keterangannya, kerja sama pemanfaatan MOG berlangsung selama 30 tahun, sedangkan kawasan eks Ramayana selama 25 tahun.

“Kalau MOG itu 30 tahun, sedangkan Ramayana 25 tahun,” pungkasnya.