Belasan Ribu Warga Butuh Bansos Belum Terakomodasi, Ginanjar Desak Agen Perlinsos Bergerak

MALANG, Memodaily.id – Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) di Kota Malang masih menyisakan pekerjaan besar. Ketidaksinkronan dan belum tuntasnya verifikasi data berpotensi membuat masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru luput dari perlindungan pemerintah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ginanjar Yoni Wardoyo, ST, mendesak percepatan pendataan dan verifikasi warga melalui penguatan peran Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos). Ia menegaskan, pembenahan data tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi harus melibatkan relawan sosial yang memahami kondisi masyarakat hingga tingkat lingkungan terkecil.

Hal tersebut disampaikan Ginanjar dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis bagi Agen Perlinsos dalam rangka optimalisasi penyaluran bantuan sosial digital di Hotel Aliante, Kota Malang, Rabu (11/11/2026).

Menurut Ginanjar, persoalan ketidaktepatan penerima bansos salah satunya dipicu belum terverifikasinya seluruh data masyarakat. Dari sekitar 350 ribu kepala keluarga (KK) di Kota Malang, masih terdapat data yang perlu diperbarui dan disinkronkan.

“Banyak kasus di lapangan, warga yang memang membutuhkan atau tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Karena itu, verifikasi data harus kita lakukan bersama agar masyarakat yang berhak benar-benar terakomodasi,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi sektor penting dalam pembenahan data tersebut. Keduanya harus bersinergi dengan OPD lainnya untuk memastikan data perlindungan sosial terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ginanjar menilai, pembenahan satu basis data dapat berdampak luas terhadap berbagai program pemerintah. Tidak hanya bantuan sosial dan sembako, tetapi juga kepesertaan jaminan kesehatan hingga perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Karena itu, agen Perlinsos didorong menjadi ujung tombak pendataan langsung di tengah masyarakat. Mereka dinilai memiliki keunggulan karena mengenal kondisi lingkungan, mengetahui keadaan tetangga, serta dapat mengidentifikasi warga yang membutuhkan perhatian pemerintah.

“Kalau hanya mengandalkan OPD, kecamatan dan kelurahan, tentu tidak mudah menjangkau satu per satu rumah dan gang. Apalagi dalam satu RW saja jumlah penduduknya bisa ribuan. Maka keberadaan relawan sosial sangat penting,” jelasnya.

Ginanjar juga mengungkapkan bahwa capaian verifikasi melalui agen Perlinsos saat ini masih berada di kisaran 29 persen. Ia berharap angka tersebut dapat meningkat menjadi 50 persen hingga akhir 2026 melalui keterlibatan aktif para relawan.

“Harapannya dengan kehadiran panjenengan semua, capaian verifikasi bisa mencapai 50 persen pada akhir tahun ini. Jangan hanya menunggu masyarakat datang mengajukan bantuan, tetapi kita harus aktif turun dan memastikan warga yang membutuhkan bisa terdata,” ujarnya.

Selain mendorong pembenahan data, Ginanjar menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam memperkuat perlindungan sosial melalui anggaran daerah. Bersama Dinas Sosial, DPRD melalui Komisi D telah mengalokasikan bantuan sosial tunai yang disebut menjangkau sekitar 500 warga, dengan besaran kurang lebih Rp150 ribu per orang.

Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Namun, tujuan akhirnya bukan membuat masyarakat terus bergantung pada bantuan, melainkan mendorong peningkatan kesejahteraan.

“Bantuan memang penting sebagai tahap awal untuk menyambung kehidupan masyarakat. Tetapi harapan kita ke depan masyarakat bisa naik kelas, tidak terus-menerus bergantung pada bantuan sosial,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah dan masyarakat harus bergerak bersama. Sosialisasi mengenai mekanisme pendataan serta akses bantuan perlu diperluas agar warga yang berhak tidak kehilangan kesempatan hanya karena keterbatasan informasi.

“Jangan sampai muncul perspektif bahwa negara tidak hadir. Pemerintah hadir, tetapi kehadiran itu harus benar-benar dirasakan masyarakat. Semua harus bergerak, baik pemerintah maupun masyarakat. Inilah prinsip gotong royong yang harus kita kuatkan,” pungkas Ginanjar.