Jombang Siapkan Bansos Digital 2027, 4.445 Agen Perlinsos Terdaftar

JOMBANG, Memodaily.id – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Jombang mulai mempercepat pendataan masyarakat miskin dan kelompok rentan sebagai persiapan penerapan sistem penyaluran bantuan sosial (bansos) berbasis digital pada 2027.

Untuk mendukung proses tersebut, Dinsos Jombang mengajak masyarakat terlibat sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Mereka bertugas membantu pendaftaran dan pemutakhiran data sosial ekonomi warga hingga tingkat desa dan lingkungan RT/RW.

Kepala Dinsos Kabupaten Jombang, Agung Hariadi, mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan agar proses pendataan menjangkau seluruh kelompok yang membutuhkan perlindungan sosial.

Sasaran pendataan tidak hanya masyarakat miskin, tetapi juga kelompok rentan hingga penyandang kebutuhan khusus. Agen Perlinsos dapat berasal dari berbagai unsur masyarakat, mulai aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa, kepala desa, hingga pengurus RT dan RW.

“Jadi, agen Perlinsos nantinya bertugas membantu pendaftaran dan pemutakhiran data warga, terutama masyarakat miskin, kelompok rentan, dan penyandang kebutuhan khusus,” kata Agung, Rabu (12/11/2026).

Berdasarkan dashboard Perlinsos Jombang per 9 November 2026, tercatat sebanyak 4.445 agen telah terdaftar. Namun, baru 2.368 agen atau sekitar 53,27 persen yang aktif membantu proses pendaftaran dan pendataan masyarakat.

Sementara itu, jumlah keluarga yang telah masuk dalam pendataan mencapai 87.439 kepala keluarga (KK), atau setara 17,59 persen dari total 497.224 KK di Kabupaten Jombang.

Agung menegaskan, agen Perlinsos merupakan relawan yang menjalankan tugas secara sukarela tanpa imbalan. Mereka juga dilarang memungut biaya maupun melakukan manipulasi data warga.

“Mereka tidak diperbolehkan memungut upah maupun memanipulasi data,” ujarnya.

Percepatan pendataan tersebut menjadi bagian dari persiapan perubahan mekanisme penyaluran bansos yang direncanakan mulai diterapkan pada 2027.

Melalui sistem Perlinsos Digital, masyarakat yang ingin memperoleh bantuan sosial diwajibkan melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, penentuan kelayakan penerima bantuan akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan dikonfirmasi melalui data administratif.

“Penentuan kelayakan penerima bantuan nantinya menggunakan sistem berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), kemudian dikonfirmasi melalui data administratif,” paparnya.

Sejalan dengan rencana tersebut, Dinsos Jombang juga mendorong pendataan ulang keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Pendataan ulang tidak hanya menyasar masyarakat yang selama ini telah menerima bantuan pemerintah. Warga miskin dan kelompok rentan lainnya juga akan didata agar masyarakat yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan masuk dalam sistem pendataan sosial.

“Pendataan tidak hanya menyasar penerima bantuan yang sudah terdaftar, tetapi juga masyarakat miskin dan kelompok rentan lainnya agar warga yang memenuhi kriteria dapat terakomodasi,” tuturnya.

Dinsos Jombang berharap keterlibatan agen Perlinsos hingga tingkat desa dan lingkungan RT/RW dapat mempercepat pendaftaran serta pemutakhiran informasi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan tersedianya data yang lebih mutakhir, proses peralihan menuju sistem penyaluran bansos digital pada 2027 diharapkan berjalan lebih tertib. Langkah ini juga ditujukan untuk meminimalkan risiko terputusnya bantuan bagi masyarakat yang masih memenuhi persyaratan sebagai penerima.

“Dengan begitu, proses peralihan menuju penyaluran bansos digital pada 2027 dapat berlangsung lebih tertib serta meminimalkan risiko terputusnya bantuan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan,” pungkasnya.