Sungai Terancam Limbah Usaha, DLH Kota Malang Perketat Verifikasi IPAL

MALANG, Memodaily.id – Ancaman pencemaran sungai akibat limbah cair aktivitas usaha menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Pelaku usaha yang menghasilkan limbah cair diingatkan tidak boleh membuang sisa produksi langsung ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan sesuai standar.

Kepala DLH Kota Malang, Drs. Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, M.AP., menegaskan bahwa keberadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menjadi salah satu persyaratan penting untuk mengendalikan potensi pencemaran dari aktivitas usaha.

Menurut Raymond, limbah cair berpotensi mengandung zat kimia maupun bahan pencemar lain yang dapat menurunkan kualitas air apabila dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu.

“Setiap limbah yang dihasilkan harus tetap melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Salah satunya dengan menyediakan IPAL sebelum limbah tersebut dibuang ke sungai,” tegas Raymond, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, DLH tidak hanya memberikan imbauan, tetapi juga melakukan pembinaan dan pengarahan kepada pelaku usaha agar sistem pengolahan limbah yang dimiliki memenuhi ketentuan lingkungan.

Langkah tersebut dinilai penting karena air limbah yang belum memenuhi baku mutu berisiko mencemari saluran air hingga sungai yang terhubung dengan lingkungan permukiman masyarakat.

“Kami arahkan agar lokasi usaha yang menghasilkan limbah memiliki proses pengolahan terlebih dahulu. Jadi, sebelum masuk ke lingkungan atau dialirkan ke sungai, limbah harus dipastikan sudah melalui IPAL,” jelasnya.

Selain pembinaan, DLH juga melakukan verifikasi langsung ke lokasi usaha. Pemeriksaan tersebut untuk memastikan kesesuaian fasilitas IPAL dengan persyaratan teknis dan perizinan yang dimiliki pelaku usaha.

Raymond menegaskan, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan instalasi pengolahan limbah tidak sesuai dengan ketentuan, pengelola usaha akan diminta melakukan perbaikan.

“Ketika kami melakukan verifikasi ke lokasi, akan dicek apakah IPAL-nya sudah sesuai atau belum. Kalau ternyata belum sesuai, tentu kami minta untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan serta izin yang dikeluarkan,” ungkapnya.

Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan limbah tidak boleh dianggap sebagai formalitas. Sebab, kepatuhan pelaku usaha dalam mengolah limbah menjadi salah satu kunci menjaga kualitas lingkungan dan mencegah pencemaran sungai.

DLH Kota Malang menekankan bahwa tanggung jawab pengendalian pencemaran harus dimulai dari masing-masing sumber kegiatan usaha. Artinya, pelaku usaha tidak cukup hanya memiliki instalasi IPAL, tetapi juga harus memastikan fasilitas tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.

“Prinsipnya, jangan sampai limbah yang belum diolah langsung dibuang ke lingkungan. Harus ada proses pengolahan terlebih dahulu melalui IPAL sehingga air limbah yang keluar memenuhi ketentuan dan tidak mencemari sungai,” pungkas Raymond.