DPRD Jember Putuskan Pinjaman Rp786 Miliar Besok
- account_circle ADK
- calendar_month Rabu, 12 Agu 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
DPRD Jember bersama eksekutif membahas rencana pinjaman Rp786 miliar dalam rapat Banggar, Rabu (12/8/2026). (Foto: Memodaily.id/WNP)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JEMBER, Memodaily.id – DPRD Jember akan menentukan sikap atas rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengajukan pinjaman Rp786 miliar kepada pemerintah pusat pada Kamis (13/8/2026).
Keputusan tersebut menjadi salah satu hasil pembahasan rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Rabu (12/8/2026).
Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, keputusan mengenai persetujuan atau penolakan terhadap skema pinjaman akan ditetapkan dalam rapat pada Kamis.
“Keputusan persetujuan DPRD Jember apakah setuju atau tidak dengan skema pinjaman pusat, akan diputuskan hari Kamis,” kata Ahmad Halim.
Dalam pembahasan, sikap fraksi di DPRD Jember masih berbeda. Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu pihak yang menyampaikan penolakan terhadap rencana pinjaman dengan sejumlah pertimbangan. Sementara sejumlah fraksi lainnya cenderung mendukung skema tersebut.
Anggota DPRD Jember dari Fraksi Gerindra, Ardi Pujo Prabowo, mengungkapkan hasil konsultasi Banggar DPRD Jember ke pemerintah pusat. Menurut dia, terdapat sekitar 190 kabupaten/kota yang memanfaatkan pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
“Kita diterima langsung direktur PT SMI. Ada pertanyaan yang diajukan. Ada 190 kabupaten kota memanfaatkan pembiayaan dari PT SMI,” ujar Ardi.
Ia juga menyebut sejumlah daerah di Jawa Timur yang telah menggunakan skema pembiayaan serupa, di antaranya Surabaya, Trenggalek, dan Banyuwangi. Pembiayaan tersebut, kata Ardi, antara lain digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan rumah sakit.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Jember dari Fraksi PDI Perjuangan, Widarto, tetap menyatakan perlunya mempertimbangkan kembali rencana pinjaman.
Menurut Widarto, Pemkab Jember dapat terlebih dahulu melakukan efisiensi terhadap sejumlah program untuk memenuhi kebutuhan pembangunan tanpa menambah beban pinjaman daerah.
“Skema dana pinjaman hendaknya dipertimbangkan lagi. Lebih baik melakukan efisiensi program lain untuk menutupi kebutuhan pembangunan daripada harus melakukan pinjaman ke pusat,” ujarnya.
Pembahasan sempat diwarnai celetukan anggota dewan ketika Ardi menyampaikan contoh daerah yang menggunakan pembiayaan dari pemerintah pusat.
“Pak Widarto senyumnya kok nggak enak ini,” celetuk seorang anggota dewan.
Widarto kemudian menanggapi dengan singkat sembari tersenyum.
“Mana ada senyum saya yang nggak enak,” katanya.
Keputusan akhir mengenai rencana pinjaman Rp786 miliar tersebut akan ditentukan DPRD Jember dalam rapat pada Kamis (13/8/2026).
- Penulis: ADK
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar