Ketua DPRD Kota Malang Jawab Pesan Prabowo: Dewan Diminta Turun ke Masyarakat
- account_circle PRI
- calendar_month Jumat, 14 Agu 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (14/8/2026). (Foto: Memodaily.id/PRI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
KOTA MALANG, Memodaily.id – Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan jajaran legislatif telah menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pejabat daerah lebih sering turun langsung ke masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Amithya seusai mengikuti Rapat Paripurna Khusus DPRD Kota Malang dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, Jumat (14/8/2026).
Amithya mengatakan anggota DPRD Kota Malang selama ini turun ke lapangan melalui berbagai kegiatan, seperti inspeksi mendadak (sidak) dan reses. Dalam kegiatan tersebut, anggota dewan bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap aspirasi.
“Betul seperti yang dikatakan Pak Presiden bahwa kita harus turun ke bawah, supaya bisa merasakan apa sebenarnya permasalahan utama yang harus dilaksanakan dan apa yang terjadi di masyarakat. Apakah memang kebijakan kita sudah sesuai pelaksanaannya maupun sasarannya,” kata Amithya.
Ia menilai turun langsung ke masyarakat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
Selain persoalan pelayanan dan aspirasi masyarakat, Amithya menyoroti kondisi perekonomian Kota Malang. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Malang saat ini mencapai 5,61 persen.
“Kita berharap tidak ada kondisi lain yang membawa dampak, sehingga kondisi masih mulus sesuai harapan Presiden dan bisa tumbuh menjadi 6 persen,” ujarnya.
Amithya juga menyinggung kenaikan harga daging sapi di Kota Malang. Menurutnya, DPRD telah memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), termasuk terkait perlunya pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Tugu Aneka Usaha yang dinilai masih belum menghasilkan keuntungan dan mengalami defisit.
“Harus ada reformasi BUMD, salah satunya kaitannya dengan Tugu Aneka Usaha yang saat ini masih belum profit, masih defisit,” jelasnya.
Amithya menambahkan, DPRD saat ini memberikan perhatian terhadap penguatan sektor usaha daerah. Namun, pengawasan terhadap BUMD lain seperti Tugu Artha dan Tugu Tirta tetap dilakukan.
Ia menyebut Tugu Artha sebelumnya telah mendapat tambahan suntikan anggaran sekitar Rp7 miliar sehingga total dukungan anggaran yang diberikan mencapai Rp35 miliar.
“Harapan kami ini bisa menangkap kemudian permasalahan perekonomian di Kota Malang. Misalkan kita mau mengembangkan UMKM dan lain sebagainya,” pungkas Amithya.
- Penulis: PRI
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar