GPM Digenjot hingga Nataru, Pemkot Malang Bidik Harga Pangan Tetap Terjangkau

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus menggenjot pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) hingga Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026. Langkah ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok di tengah potensi kenaikan harga, terutama komoditas cabai yang ketersediaannya mulai terbatas akibat musim kemarau.

Namun, tingginya frekuensi pelaksanaan GPM menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Program yang telah berjalan lebih dari 100 kali sejak Januari 2026 itu harus mampu memberikan dampak nyata terhadap keterjangkauan pangan masyarakat, bukan sekadar menjadi agenda rutin.

Upaya tersebut terlihat dalam kegiatan GPM di area Kelurahan Sumbersari, Rabu (21/10/2026). Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak, termasuk Bulog, Perumda Tunas, Rajawali Nusindo, serta kelompok tani untuk memperkuat distribusi bahan pokok dan menjaga ketersediaan komoditas di pasaran.

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan GPM merupakan program nasional yang dilaksanakan hingga tingkat daerah. Pemkot Malang akan terus melanjutkan kegiatan tersebut, termasuk menjelang periode Natal dan Tahun Baru yang berpotensi meningkatkan permintaan bahan pokok.

“Gerakan Pangan Murah ini memang menjadi gerakan nasional yang menjadi program dari pemerintah pusat, yang dilaksanakan sampai di daerah. Jadi di Kota Malang, ini juga kita lakukan pada hari ini dan ini sudah yang kesekian kalinya. Sampai nanti Nataru, kemudian besok juga ada lagi, besok kita laksanakan di Jalan Gajahmada,” ujar Dandung.

Menurutnya, GPM menjadi salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga relatif lebih rendah dibandingkan harga pasar. Kolaborasi lintas instansi dan badan usaha juga diperlukan agar pelaksanaan program dapat menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Gerakan Pangan Murah ini untuk meringankan beban masyarakat, karena di Gerakan Pangan Murah ini masyarakat bisa mendapatkan bahan pokok relatif lebih murah daripada harga di pasaran. Sehingga kami harapkan masyarakat bisa memanfaatkan momen ini,” jelasnya.

Dandung menegaskan, pelaksanaan GPM telah dianggarkan melalui APBD Kota Malang. Adapun jadwal kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan, terutama ketika memasuki periode yang berpotensi memicu kenaikan harga pangan.

“Di APBD sudah kita anggarkan, cuma waktunya kita sesuaikan nanti. Di akhir tahun, menjelang Nataru, juga akan kita laksanakan lagi. Apalagi pada momen seperti Nataru, harga bahan pokok semakin meningkat,” terangnya.

Beras dan cabai menjadi dua komoditas yang mendapat perhatian pemerintah. Beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sedangkan cabai memiliki peran penting dalam pergerakan harga pangan, terlebih ketika pasokan berkurang akibat kondisi cuaca.

“Yang jelas beras, kemudian termasuk cabai. Cabai ini juga sangat berpengaruh karena sering diburu masyarakat. Apalagi di musim-musim seperti ini, produksi cabai mungkin berkurang,” ungkap Dandung.

Pemkot Malang pun berupaya melengkapi intervensi harga dengan langkah peningkatan produksi. Pemerintah merencanakan perluasan gerakan menanam cabai, termasuk di wilayah Kedungkandang, untuk mengantisipasi kebutuhan pada periode berikutnya.

“Makanya tadi juga dilaksanakan gerakan menanam cabai. Nanti mungkin menjelang musim hujan, kalau sudah ada tanda-tanda, mungkin di akhir November, gerakan menanam cabai ini juga akan kita perbanyak. Kita lanjutkan di wilayah Kedungkandang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan bahwa penanaman cabai di Kelurahan Merjosari menjadi bagian dari strategi memperkuat ketersediaan komoditas pangan dari sektor pertanian.

Di lahan Kelompok Tani Sumber Rejeki, penanaman dilakukan di area seluas 6.000 meter persegi dengan jumlah sekitar 4.000 bibit cabai. Selain Merjosari, potensi lahan tadah hujan di wilayah tersebut mencapai 30 hektare, sedangkan di Kedungkandang mencapai 41,25 hektare.
“Potensi lahan tadah hujan yang akan ditanami bibit cabai di Merjosari seluas 30 hektare, ditambah di Kedungkandang seluas 41,25 hektare,” kata Slamet.

Menurut Slamet, GPM dan penanaman cabai merupakan dua langkah yang saling melengkapi. GPM berfungsi membantu menjaga keterjangkauan harga dalam jangka pendek, sedangkan peningkatan produksi diharapkan memperkuat pasokan dalam jangka lebih panjang.

“Ini dalam rangka stabilisasi pasokan dan stabilisasi harga. Salah satu contoh produk cabai yang saat ini sedang musim kemarau dan ketersediaannya cukup terbatas, sehingga pemerintah daerah melalui Dispangtan melakukan kerja sama dan berkolaborasi dengan Rajawali Nusindo, Perumda Tunas, serta kelompok tani dan Bulog,” terangnya.

Dalam penyediaan beras murah, Slamet menyebut Bulog kembali mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara itu, Perumda Tunas bertindak sebagai transporter yang menyalurkan beras dari Bulog ke pasar-pasar yang mengajukan pembelian.

“Bulog alhamdulillah mendapatkan penugasan kembali dari Badan Pangan Nasional untuk menyediakan beras SPHP, sedangkan Perumda Tunas bertindak sebagai transporter atau pengirim dari Bulog ke masing-masing pasar yang meminta pembelian beras SPHP,” jelasnya.

Slamet mengungkapkan, pelaksanaan GPM di Kota Malang sejak Januari hingga Oktober 2026 telah melampaui 100 kali. Kegiatan tersebut direncanakan terus berlangsung sampai akhir Desember dengan frekuensi yang direncanakan tiga kali seminggu di wilayah kelurahan se-Kota Malang.

“Mulai dari Januari 2026 sampai sekarang, kegiatan GPM sudah melampaui 100 kali dan akan dijadwalkan terus sampai Nataru. Pelaksanaannya direncanakan tiga kali seminggu di masing-masing kelurahan se-kecamatan yang ada di wilayah Kota Malang,” ungkap Slamet.

Meski demikian, intensitas pelaksanaan GPM perlu diimbangi dengan pemantauan harga secara berkala dan evaluasi terhadap efektivitas distribusi. Sebab, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah kegiatan, tetapi juga dari kemampuan menjaga pasokan dan memastikan harga tetap terjangkau di luar lokasi pasar murah.

Terkait pembelian bahan pokok, Slamet menyatakan bahwa hingga kini belum ada pembatasan jumlah pembelian di lokasi GPM. Berdasarkan pengamatannya, masyarakat masih membeli sesuai kebutuhan dan belum menunjukkan kecenderungan pembelian berlebihan atau panic buying.

“Untuk saat ini belum ada pembatasan pembelian. Tapi kalau dilihat, masyarakat membeli sesuai dengan kebutuhan dan tidak melakukan pembelian secara panik atau panic buying,” pungkas Slamet.