DJP Jatim III Beri Keringanan Denda Pajak hingga 100 Persen, Ini Syaratnya

MALANG, Memodaily.id – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hingga 100 persen melalui program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif (PSA). Fasilitas ini dapat dimanfaatkan hingga 31 Desember 2026.

Namun, keringanan tersebut tidak berlaku untuk utang pokok pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi pokok pajaknya terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III, Paryan, menegaskan bahwa pembayaran pokok pajak menjadi syarat utama untuk memperoleh fasilitas tersebut.

“Pokok pajaknya harus dibayar dulu. Setelah itu, wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi,” tegas Paryan dalam kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan di Hotel Atria Kota Malang, Kamis (12/11/2026).

Paryan menjelaskan, besaran pengurangan sanksi disesuaikan dengan periode pemanfaatan fasilitas. Hingga 31 Desember 2026, pengurangan sanksi dapat mencapai 100 persen. Selanjutnya, hingga 31 Maret 2027 sebesar 50 persen dan hingga Juni 2027 sebesar 25 persen.

“Kalau sampai 31 Desember ini pengurangannya bisa 100 persen. Kalau sampai 31 Maret 50 persen, kemudian sampai Juni 25 persen,” jelasnya.

Program ini menyasar wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang masih memiliki tagihan pajak. Paryan mengungkapkan, wajib pajak badan menjadi salah satu kelompok yang banyak ditemukan memiliki tunggakan di wilayah kerja DJP Jawa Timur III.

Meski demikian, pihaknya tidak menetapkan target jumlah wajib pajak yang harus mengikuti program tersebut. DJP lebih mengutamakan terbukanya kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

“Kami tidak menargetkan jumlahnya. Pokoknya memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada wajib pajak untuk ikut program pengurangan sanksi administrasi ini,” ungkapnya.

Mekanisme pemanfaatannya dilakukan dengan membayar pokok pajak terlebih dahulu, kemudian mengajukan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif. Permohonan tersebut tetap harus memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi yang berlaku.

Paryan menyebutkan, respons wajib pajak terhadap program ini mulai terlihat. Sejumlah wajib pajak bahkan telah melunasi pokok pajaknya dan tinggal melanjutkan proses permohonan pengurangan sanksi.

“Respons masyarakat sudah ada. Bahkan sudah ada yang memakai program ini, membayar pokok pajaknya, kemudian tinggal mengajukan sanksi administrasi. Alhamdulillah responsnya cukup bagus,” tuturnya.

Di sisi lain, program PSA juga menjadi salah satu upaya DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pasalnya, target penerimaan Kanwil DJP Jawa Timur III pada 2026 mencapai Rp33,181 triliun.

Sementara itu, hingga 12 November 2026, realisasi penerimaan baru mencapai sekitar 72 persen dari target tersebut.

“Target tahun ini Rp33,181 triliun. Sampai hari ini kurang lebih sudah 72 persen,” kata Paryan.

Dengan kondisi tersebut, DJP berharap program pengurangan sanksi dapat mendorong wajib pajak yang selama ini menunda pembayaran untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Peningkatan kepatuhan diharapkan berdampak pada optimalisasi penerimaan negara.

Paryan pun meminta dukungan insan media untuk menyebarluaskan informasi program tersebut. Ia mengingatkan bahwa kesempatan memperoleh pengurangan sanksi hingga 100 persen memiliki batas waktu.

“Kesempatan ini belum tentu terulang lagi. Makanya saya meminta teman-teman media bisa menyosialisasikan kepada masyarakat wajib pajak. Kalau bisa gunakan waktu sampai 31 Desember 2026 ini, dengan pengurangan sanksi yang sampai 100 persen,” pungkasnya.

Program tersebut disosialisasikan melalui kegiatan Media Gathering dan Edukasi Perpajakan bertema Dari Regulasi ke Redaksi yang diikuti perwakilan 21 media cetak, elektronik, dan daring di Malang Raya.

Kegiatan yang diselenggarakan Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jawa Timur III itu juga menghadirkan Penyuluh Pajak Abdul Muis dan Anas Agung untuk memaparkan ketentuan PMK Nomor 71 Tahun 2026 serta Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026.

Materi yang disampaikan mencakup ruang lingkup sanksi administratif, persyaratan permohonan, besaran pengurangan, hingga batas waktu pemanfaatan fasilitas.

DJP menegaskan, ketentuan pengurangan atau penghapusan sanksi dapat berbeda sesuai jenis sanksi dan kondisi kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak. Karena itu, masyarakat diimbau memastikan persyaratan dan mekanisme pengajuan melalui KPP tempat terdaftar atau Kanwil DJP Jawa Timur III.

Melalui program ini, DJP berharap wajib pajak dapat memanfaatkan kesempatan keringanan untuk menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.