DPRD Kota Malang Soroti BUMD Defisit, Perumda Tunas Diminta Berbenah
- account_circle ADK
- calendar_month Jumat, 14 Agu 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyoroti kinerja BUMD Kota Malang. (Foto: Dok. Memodaily.id)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama perusahaan yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, sejumlah catatan dan rekomendasi terkait BUMD telah disampaikan DPRD dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPPJ).
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Perumda Tugu Aneka Usaha (Tunas) yang hingga kini belum mampu memberikan kontribusi optimal dan masih mengalami defisit.
Amithya menilai kondisi tersebut perlu dijawab dengan evaluasi terhadap program kerja dan rencana bisnis perusahaan.
“Apakah kita perlu merombak kembali dan menelaah kembali kiranya program kerja dan juga business plan-nya?” kata Amithya, Jumat (14/8/2026).
Menurutnya, DPRD telah beberapa kali memberikan rekomendasi agar persoalan yang dihadapi BUMD segera mendapatkan jawaban konkret dari Pemkot Malang.
“Kita membutuhkan memang ada jawaban-jawaban dari tantangan-tantangan itu, khususnya yang dialami oleh yang dihadapi oleh BUMD,” tegasnya.
Amithya menyebut Pemkot Malang memiliki sejumlah BUMD, di antaranya Tunas, Perumda Tugu Artha dan Perumda Tugu Tirta. Ia menegaskan seluruh BUMD tetap menjadi bagian dari pengawasan DPRD dan harus mampu menunjukkan kinerja sesuai peran masing-masing.
Khusus Tugu Artha, Amithya menyinggung adanya tambahan penyertaan modal sekitar Rp7 miliar per tahun dengan total mencapai Rp35 miliar.
Menurutnya, tambahan modal tersebut harus diarahkan untuk menangkap peluang perekonomian di Kota Malang, termasuk mendukung pengembangan UMKM.
“Harapan kami ini bisa menangkap kemudian permasalahan perekonomian di Kota Malang, misalkan kita mau mengembangkan UMKM dan lain sebagainya, itu kan bisa menjadi salah satu exit,” ujarnya.
Amithya menekankan, penyertaan modal melalui APBD harus diikuti hasil yang terukur. Karena itu, evaluasi terhadap program BUMD perlu dilakukan, termasuk mengubah atau menghentikan program yang dinilai tidak efektif.
“Harapan kami memang harus ada terobosan kaitannya tentang salah satunya menjawab tantangan yang ada,” pungkasnya.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar