Anggia Soroti BUMN Berlapis, Aset Idle Diminta Segera Dioptimalkan

JAKARTA, Memodaily.id – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini menyoroti struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai terlalu berlapis serta masih banyaknya aset perusahaan negara yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Anggia mengatakan pembenahan BUMN tidak cukup dilakukan melalui efisiensi atau penutupan perusahaan yang tidak produktif. Menurutnya, pemerintah juga perlu menyederhanakan struktur perusahaan agar tidak terlalu gemuk.

“Kalau streamlining itu memang penting karena satu BUMN itu kadang sampai ada tujuh lahir. Jadi punya anak, punya cucu, punya cicit, sampai ke bawah ada tujuh lapis dan itu nggak sehat,” ujar Anggia di Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Ia menilai struktur berlapis menjadi persoalan ketika perusahaan turunan justru mengalami kerugian. Karena itu, penyederhanaan struktur dinilai penting untuk memperbaiki efisiensi dan kinerja BUMN.

Selain struktur perusahaan, Anggia menyoroti aset BUMN yang masih menganggur atau mangkrak. Padahal, aset tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi apabila dikelola dan dimonetisasi secara tepat.

“Banyak aset yang idle, yang nganggur dan mangkrak sebenarnya yang bisa dimanfaatkan, dimonetize,” katanya.

Anggia menyebut keterlibatan swasta dapat menjadi salah satu opsi untuk mengoptimalkan aset apabila BUMN tidak mampu mengelolanya secara maksimal.

Ia juga mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar aset BUMN tidak dibiarkan menjadi aset tidur. Menurutnya, arahan tersebut perlu segera diwujudkan melalui langkah konkret.

Namun, Anggia menegaskan penyederhanaan struktur BUMN tidak boleh otomatis berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). DPR, kata dia, akan mengawal agar proses restrukturisasi tetap memperhatikan keberlangsungan pekerjaan karyawan.

“Mandatori Danantara nggak boleh ada PHK. Komisi VI akan terus mengawal itu supaya harus dicari cara agar para karyawan ini tetap bekerja,” tegas politikus PKB tersebut.

Ia mengatakan DPR juga mendorong dialog antara manajemen perusahaan dan pekerja dalam proses streamlining, termasuk yang berlangsung di PT Telkom.

“Kita ngobrol, kita diskusi, kita saling memahami menurut saya bisa ketemu. Caranya keluarnya ada,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 menyatakan pemerintah akan mempercepat optimalisasi aset BUMN dengan membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta.

Pemerintah juga akan melakukan penataan terhadap BUMN yang dinilai tidak efisien sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan milik negara.