Hetifah: Karhutla Kalimantan, Keselamatan Warga Jadi Prioritas

JAKARTA, Memodaily.id – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan terus meluas. Lonjakan titik panas tidak hanya meningkatkan risiko kebakaran, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, mobilitas, hingga aktivitas penerbangan.

Data Kementerian Kehutanan mencatat 518 titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan pada 19 Agustus 2026. Jumlah tersebut meningkat lebih dari empat kali lipat dibandingkan sehari sebelumnya. Dalam periode 17-19 Agustus, tercatat 750 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Kondisi serupa terjadi di Kalimantan Timur. Data BPBD Kalimantan Timur per 19 Agustus mencatat 413 titik karhutla dengan luas hutan dan lahan terbakar mencapai 936,95 hektare. Kabupaten Kutai Barat menjadi salah satu wilayah terdampak, dengan 72 lokasi kebakaran dan luas area terbakar mencapai 415,51 hektare.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan karhutla telah menjadi ancaman bencana yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Ini bukan lagi sekadar soal api di hutan dan lahan. Ketika asap sudah mengganggu jarak pandang, aktivitas masyarakat dan penerbangan, serta berpotensi mengganggu kesehatan warga, maka keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama,” ujar Hetifah, Jumat (21/8/2026).

Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, Hetifah meminta pemerintah memperkuat respons di lapangan dan tidak menunggu dampak karhutla semakin luas.

“Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kalimantan Timur, saya tentu sangat prihatin. Kaltim juga menghadapi peningkatan karhutla. Kita tidak boleh menunggu sampai dampaknya semakin besar baru kemudian bergerak,” tegasnya.

Hetifah mengapresiasi pengerahan personel gabungan, pemadaman melalui jalur darat, penggunaan water bombing, hingga Operasi Modifikasi Cuaca. Namun, penanganan kebakaran, menurut dia, harus berjalan bersamaan dengan perlindungan masyarakat yang terpapar asap.

Pemerintah daerah diminta memastikan fasilitas kesehatan siap menangani dampak kabut asap, menyediakan masker yang sesuai, serta memberikan informasi kualitas udara yang mudah diakses masyarakat.

Kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil, juga perlu mendapat perlindungan khusus selama kualitas udara memburuk.

Selain itu, Hetifah meminta BNPB dan BPBD mempercepat verifikasi setiap hotspot yang terdeteksi. Kecepatan dari deteksi titik panas, pemeriksaan lapangan, hingga tindakan pemadaman dinilai penting untuk mencegah kebakaran berkembang lebih luas.

“Yang kita perlukan adalah respons cepat berbasis data. Hotspot harus segera diverifikasi di lapangan. Jangan sampai ada jeda terlalu panjang antara deteksi, laporan, dan pemadaman,” ujarnya.

Risiko karhutla juga masih perlu diantisipasi dalam beberapa pekan ke depan. Prakiraan BMKG menunjukkan sebagian wilayah Kalimantan masih menghadapi kondisi minim pertumbuhan awan, sementara potensi musim hujan diperkirakan baru datang sekitar pertengahan Oktober.

Karena itu, Hetifah meminta pemerintah menyiapkan strategi menghadapi kemungkinan kebakaran berulang hingga kondisi cuaca membaik.

“Jangan hanya berpikir bagaimana memadamkan api hari ini. Pemerintah harus menyiapkan skenario menghadapi kemungkinan karhutla berulang sampai kondisi cuaca kembali membaik,” pungkasnya.