15 Jabatan Masih Jadi PR, BKPSDM Kota Malang Kejar Pengisian hingga Akhir 2026
- account_circle ADK
- calendar_month Rabu, 28 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Hendru Martono, Sekdin BKPSDM Kota Malang, saat memberikan keterangan terkait rencana penerapan manajemen talenta dan pengisian puluhan jabatan kosong di lingkungan Pemkot Malang pada 2027. (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih menyisakan pekerjaan rumah menjelang akhir 2026. Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang, Hendru Martono, menyebut masih terdapat sekitar 15 jabatan yang menjadi target pengisian hingga penghujung tahun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan pengisian jabatan diperkirakan berlanjut pada 2027. BKPSDM memproyeksikan sekitar 50 hingga 60 pengisian jabatan tahun depan, meski jumlah pastinya masih harus diverifikasi.
“Setelah pelantikan kemarin, masih menyisakan 15 untuk tahun ini. Nanti yang kosong pada November dan Desember juga akan berjalan, dan itu akan diisi pada tahun ini,” ujar Hendru saat dikonfirmasi Memodaily.id, Selasa (27/10/2026).
Menurutnya, pengisian jabatan pada 2027 tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pemkot Malang dapat menggunakan mekanisme manajemen talenta maupun tim seleksi sesuai kebutuhan dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Untuk 2027 tetap kita mengacu kepada ketentuan yang ada. Jadi, bisa menggunakan manajemen talenta seperti yang kemarin, ataupun menggunakan tim seleksi. Tentunya ini juga sesuai dengan arahan BPK,” jelasnya.
Hendru menyebut perkiraan kebutuhan pengisian jabatan pada 2027 berada di kisaran 50 hingga 60 orang. Namun, ia belum dapat memastikan angka final karena masih harus mengecek kembali data jabatan yang akan kosong dan kebutuhan pengisiannya.
“Sementara saya juga kurang paham angka pastinya, kurang lebih antara 50 sampai 60 orang untuk 2027. Pastinya saya cek lagi,” ungkapnya.
Selain jabatan yang masih harus diisi pada akhir tahun ini, perhatian juga tertuju pada sejumlah jabatan pimpinan tinggi (JPT) yang diperkirakan kosong menjelang pergantian tahun. Dalam konfirmasi tersebut, turut disinggung potensi kekosongan tiga JPT, dengan dua di antaranya berkaitan dengan agenda November dan Desember.
Situasi ini membuat perencanaan pengisian jabatan menjadi penting. BKPSDM tidak hanya dituntut menuntaskan kebutuhan pada 2026, tetapi juga menyiapkan proses pengisian pada 2027 agar tidak terjadi ketidakpastian berkepanjangan dalam penempatan pejabat.
Di sisi lain, Hendru menyampaikan indeks kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian mencapai 87,16, meningkat dibandingkan angka sebelumnya yang disebut berada di level 67,18. Survei tersebut dihimpun dari ASN yang menerima layanan BKPSDM melalui kuesioner kepuasan.
“Sekarang 87,16. Ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Tetapi, itu tentunya tetap kita evaluasi agar kepuasan terhadap layanan kepada masyarakat, khususnya ASN, bisa dipertahankan,” katanya.
Ia menegaskan peningkatan indeks tersebut tetap harus diikuti perbaikan kualitas pelayanan, mulai dari prosedur dan sistem administrasi, kecepatan serta ketepatan waktu penyelesaian layanan, hingga optimalisasi teknologi informasi.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani pelayanan kepegawaian juga menjadi bagian dari evaluasi agar ASN memperoleh pelayanan yang lebih efektif dan tepat waktu.
“Harapannya semakin baik, mulai dari prosedur, sistem, perbaikan kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan, serta yang paling penting optimalisasi teknologi informasi. SDM kita, teman-teman yang melakukan pelayanan kepegawaian, juga ditingkatkan kapasitasnya,” tegas Hendru
Dengan masih adanya sekitar 15 jabatan yang ditargetkan terisi pada akhir 2026 dan proyeksi puluhan pengisian jabatan pada tahun berikutnya, konsistensi perencanaan menjadi faktor penting bagi BKPSDM Kota Malang. Kepastian jumlah jabatan, mekanisme seleksi, serta kesesuaian kompetensi pejabat dengan posisi yang dibutuhkan menjadi hal yang perlu diperjelas dalam pelaksanaan pengisian jabatan.
Hendro menegaskan, mekanisme pengisian jabatan pada 2027 akan tetap disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui manajemen talenta maupun tim seleksi.
“Untuk 2027 tetap kita mengacu kepada ketentuan yang ada. Bisa menggunakan manajemen talenta ataupun tim seleksi,” pungkas Hendru.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar