Jangan Hanya Berjanji! Arief Wahyudi Desak Pemkot Malang Segera Tertibkan Reklame dan Kabel Semrawut

MALANG, Memodaily.id – Anggota Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, S.H., mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang tidak sekadar mengumbar rencana dalam penataan reklame dan kabel semrawut. Politisi senior tersebut meminta adanya tindakan konkret agar persoalan yang selama ini menjadi sorotan tidak terus berlarut-larut.

Sorotan itu disampaikan Arief dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/11/2026). Ia menegaskan, persoalan penataan reklame dan kabel bukan perkara baru, melainkan sudah menjadi perhatian dan pengawasan DPRD sejak pemerintahan sebelumnya.

“Persoalan ini bukan program baru. Sejak pemerintahan sebelumnya, masalah penataan kota, termasuk reklame dan kabel, sudah menjadi perhatian dan sudah berkali-kali kami lakukan pengawasan. Jadi, jangan seolah-olah ini baru muncul sekarang,” tegas Arief.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak berhenti pada penyampaian petunjuk maupun rencana penertiban. Ketika dasar kebijakan sudah tersedia, pelaksanaannya harus segera dilakukan dengan target dan langkah yang jelas.

“Kalau memang sudah ada petunjuk dan aturan untuk melakukan tindakan, seharusnya segera dilaksanakan. Jangan sampai ketika kami mempertanyakan, jawabannya hanya masih akan dilakukan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar jawaban dan janji,” ujarnya.

Arief juga menyoroti kondisi jaringan kabel udara yang semrawut di sejumlah kawasan Kota Malang. Selain mengganggu estetika perkotaan, kabel yang tidak tertata dan menjuntai ke ruang jalan juga membutuhkan perhatian dari sisi keselamatan pengguna jalan.

“Penataan kabel ini sudah lama menjadi persoalan. Jangan sampai kabel yang menjuntai dan tiang yang tidak tertata terus dibiarkan. Pemerintah harus memiliki langkah yang jelas, termasuk memastikan siapa yang bertanggung jawab terhadap pemasangan dan pemeliharaannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Pemkot Malang tengah menyiapkan regulasi penataan kabel melalui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk penyusunan naskah akademik dan kajian teknis. Salah satu solusi yang direncanakan adalah sistem ducting, yakni memindahkan jaringan kabel udara ke bawah tanah.

Sejumlah kawasan yang masuk rencana prioritas penataan meliputi Kayutangan Heritage, kawasan Stasiun Malang, Jalan Soekarno-Hatta, Pasar Besar, kawasan Splendid, hingga Jalan Ijen. Pemkot menargetkan penataan melalui sistem tersebut mulai direalisasikan pada 2027.

Selain ducting, pemerintah juga mengkaji skema join pole atau penggunaan satu tiang utilitas secara bersama-sama oleh beberapa penyedia layanan. Skema tersebut diharapkan dapat mengurangi jumlah tiang dan kabel yang tidak tertata sekaligus membuka peluang pendapatan daerah melalui pemanfaatan tiang bersama.

“Jangan hanya membuat perencanaan. Harus ada kejelasan bagaimana pelaksanaannya, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan bisa diwujudkan. Kalau terus dibahas tanpa tindakan, persoalan yang sama akan kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” tegasnya.

Tak hanya reklame dan kabel, Arief turut menyinggung persoalan revitalisasi Pasar Blimbing. Ia mempertanyakan perkembangan penanganan pasar tersebut, termasuk langkah pemerintah dalam memperbaiki fasilitas yang membutuhkan perhatian.

“Pasar juga jangan hanya dijawab masih akan dilakukan. Kami ingin ada kejelasan bagaimana penyelesaiannya. Pedagang setiap hari beraktivitas dan membayar retribusi, sehingga pemerintah juga harus memperhatikan kondisi fasilitas yang mereka gunakan,” ungkapnya.

Arief menilai, berbagai persoalan tersebut membutuhkan langkah terukur dan kepastian penyelesaian. Pembahasan yang sudah dilakukan sejak periode sebelumnya semestinya menjadi dasar untuk mempercepat realisasi, bukan kembali mengulang proses tanpa hasil yang jelas.

“Fungsi kami di DPRD adalah melakukan pengawasan. Karena itu, setiap persoalan yang disampaikan harus mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Jangan sampai persoalan reklame, kabel semrawut, maupun pasar terus berulang dari tahun ke tahun,” tandasnya.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu bukti, bukan sekadar janji. Kalau pemerintah memang sudah memiliki kebijakan dan petunjuk, segera laksanakan. Jangan hanya menyampaikan rencana, tetapi tunjukkan hasil nyata dari penataan Kota Malang,” pungkas Arief.