DPR Minta Kapolri Terapkan Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal
- account_circle RFR
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Foto: RFR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Memodaily.id – Komisi III DPR RI meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap para tersangka kasus penyadapan ilegal, akses tanpa hak (illegal access), dan dugaan penghilangan data elektronik.
Permintaan tersebut menjadi salah satu kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan, pihaknya menilai rangkaian tindak pidana tersebut sebagai persoalan serius yang harus ditangani melalui proses hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Selain mendorong penerapan pasal makar, Komisi III DPR RI meminta kepolisian mengembangkan penyidikan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Dengan demikian, pengusutan tidak hanya berfokus pada para tersangka yang telah ditetapkan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang diduga berkaitan dengan rangkaian tindak pidana tersebut.
Dalam rapat kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 itu, Komisi III DPR RI juga menyampaikan apresiasi terhadap langkah Kapolri dan jajarannya dalam mengungkap kasus tersebut.
Meski demikian, Komisi III menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyidikan. Aparat kepolisian diminta menjalankan proses hukum secara profesional agar seluruh fakta perkara dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar