Bogor Belajar Rahasia PAD Kota Malang
- account_circle ADK
- calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin bersama Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin dan jajaran kedua pemerintah daerah usai berdiskusi mengenai strategi optimalisasi PAD, penguatan Bapenda, tata kelola parkir, dan Program RT Berkelas di Balai Kota Malang. (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan kunjungan kerja ke Balai Kota Malang, Kamis (30/7/2026), untuk mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui penguatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta tata kelola parkir tepi jalan (on street parking).
Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk Bapenda Kota Malang.
Ali Muthohirin mengatakan, tantangan pemerintah daerah saat ini bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap penerimaan daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurutnya, di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah harus terus berinovasi menggali potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak tanpa membebani masyarakat.
“Optimalisasi PAD bukan sekadar mengejar target pendapatan. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem yang mampu menutup potensi kebocoran, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta menghadirkan pelayanan yang lebih mudah melalui digitalisasi,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, Bapenda Kota Malang terus memperkuat sistem pemungutan pajak berbasis teknologi informasi, memperluas layanan pembayaran digital, serta meningkatkan pengawasan terhadap objek dan subjek pajak agar penerimaan daerah semakin optimal.
Selain sektor perpajakan, Ali menyebut pengelolaan parkir menjadi salah satu fokus pembenahan karena memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD. Upaya tersebut dilakukan melalui penataan titik parkir, penguatan pengawasan terhadap juru parkir, peningkatan sistem pembayaran yang lebih transparan, hingga koordinasi lintas instansi sesuai kewenangan masing-masing.
“Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensinya besar. Karena itu tata kelolanya harus terus diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran dan masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ali juga memperkenalkan Program RT Berkelas sebagai salah satu program prioritas Pemkot Malang. Program itu dirancang untuk memperkuat peran RT sebagai ujung tombak pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan penyelesaian persoalan sosial di lingkungan.
“Program RT Berkelas menjadi bentuk komitmen kami agar hasil pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. PAD yang meningkat harus kembali kepada warga dalam bentuk pelayanan publik yang semakin baik, lingkungan yang tertata, dan pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan Kota Malang dipilih sebagai tujuan studi karena dinilai berhasil menghadirkan berbagai inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
Menurutnya, setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, setiap daerah dituntut semakin kreatif mencari sumber pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi PAD.
“Kami harus mencari strategi terbaik agar visi pembangunan tetap berjalan. Karena itu kami datang ke Kota Malang untuk belajar bagaimana mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa keluar dari koridor regulasi,” ujar Jenal.
Ia mengungkapkan, salah satu fokus yang dipelajari adalah penerapan sistem self assessment pajak daerah, digitalisasi transaksi, serta mekanisme pengawasan untuk meminimalkan kebocoran penerimaan pajak.
Selain itu, rombongan juga mendalami tata kelola parkir tepi jalan, mulai dari regulasi, mekanisme pengawasan, hingga strategi meningkatkan kepatuhan pengelola parkir.
Melalui kunjungan ini, kedua pemerintah daerah berharap dapat memperkuat sinergi dan saling bertukar praktik terbaik dalam pengelolaan pendapatan daerah. Hasil diskusi diharapkan menjadi referensi dalam memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan tata kelola parkir, serta mendorong pelayanan publik yang semakin berkualitas.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar