Bapenda Kota Malang Gandeng UB, Potensi Retribusi Parkir Mulai Dibedah

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang berupaya memperkuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kajian potensi dan optimalisasi retribusi parkir. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang menggandeng Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Brawijaya (DRPM UB) untuk memetakan peluang penerimaan dari sektor tersebut.

Kajian ini menjadi langkah awal untuk menyusun gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi retribusi parkir sekaligus merumuskan strategi pengelolaan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan peningkatan pendapatan dari sektor perparkiran.

Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moch. Sulton, memimpin langsung kegiatan laporan pendahuluan kajian tersebut. Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, jajaran Bapenda selaku koordinator PAD, serta tim leader DRPM Universitas Brawijaya.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moch. Sulton, saat dikonfirmasi Memodaily.id, Senin (26/10/2026).

Sulton menjelaskan, kajian tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi potensi penerimaan retribusi parkir secara lebih terukur. Pemetaan yang komprehensif diharapkan membantu pemerintah daerah memahami peluang peningkatan pendapatan sekaligus menentukan langkah optimalisasi berdasarkan hasil kajian.

“Melalui kajian ini, kami ingin mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi penerimaan daerah dari sektor parkir. Dengan demikian, upaya optimalisasi dapat dirumuskan secara lebih terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” ujar Sulton.

Menurutnya, optimalisasi retribusi parkir membutuhkan koordinasi lintas perangkat daerah. Pengelolaan perparkiran berkaitan dengan kondisi teknis di lapangan, sedangkan peningkatan PAD membutuhkan pendataan potensi dan pengelolaan penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, keterlibatan Dishub dan Bapenda dinilai penting untuk menyelaraskan aspek penyelenggaraan perparkiran dengan kebutuhan pengelolaan pendapatan daerah. Sementara itu, Universitas Brawijaya dilibatkan untuk mendukung proses kajian dan penyusunan rekomendasi.

“Pengelolaan retribusi parkir perlu didukung data dan kajian yang memadai. Sinergi antara perangkat daerah dan perguruan tinggi diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi di lapangan,” tegasnya.

Sulton menambahkan, kajian tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pemetaan potensi, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan pengelolaan retribusi parkir ke depan. Dengan perencanaan yang lebih terukur, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Meski demikian, laporan pendahuluan ini masih menjadi bagian dari proses kajian. Besaran potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan dan rekomendasi teknis yang akan diterapkan perlu mengacu pada hasil kajian secara menyeluruh.

“Kami berharap kolaborasi Bapenda, Dishub, dan Universitas Brawijaya ini menghasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan kualitas pengelolaan retribusi parkir. Harapannya, sektor ini dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal bagi PAD dan mendukung pembangunan Kota Malang,” pungkas Sulton.