DPRD Malang Desak Mitigasi Supit Urang, BTT Rp3 Miliar Lebih Masih Usulan

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang didesak mempercepat mitigasi kebakaran dan penanganan gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Supit Urang. DPRD menilai, persoalan tersebut tidak bisa terus ditangani setelah insiden terjadi, sementara risiko kebakaran dan dampak asap serta bau masih mengancam lingkungan sekitar.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang sekaligus Ketua Fraksi NasDem–PSI, Dito Arief Nurakhmadi, S.AP., M.AP., menyoroti kebutuhan anggaran mitigasi yang dinilai harus menjadi prioritas Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Salah satu opsi yang mengemuka adalah pengajuan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp3 miliar lebih untuk mempercepat penutupan area gunungan sampah.
Hal itu disampaikan Dito saat mengevaluasi penanganan TPST Supit Urang, Selasa (27/10/2026).

“Kita sudah meminta teman-teman di DLH untuk waspada terhadap berbagai potensi masalah, seperti kebakaran dan penumpukan sampah, apalagi mengingat saat ini sudah masuk musim kemarau. Selama ini, alokasi anggaran untuk penanganan khusus sampah di TPST Supit Urang justru terus mengalami penurunan, dan baru ada penambahan pada perubahan APBD berkat perjuangan di badan anggaran dan DPRD,” tegas Dito.

Menurutnya, penurunan alokasi anggaran penanganan sampah harus menjadi bahan evaluasi. Mitigasi yang terlambat berpotensi membuat biaya penanganan membengkak, terutama ketika kebakaran telanjur terjadi dan dampaknya meluas ke masyarakat.

“Kami melihat penutupan dan mitigasi sampah ini adalah hal yang sangat penting. Terkait usulan penggunaan bahan semacam plastik berbahan singkong kemarin, kita sepakat bahwa mitigasi memang harus dilakukan agar alokasi anggaran ke depan tidak setengah-setengah,” ujarnya.

Usulan BTT tersebut muncul sebagai salah satu opsi untuk mendukung pengurukan tanah dan pengadaan replas atau bahan penutup berupa terpal. Area sampah yang telah ditutup direncanakan ditindih dengan sampah baru sebagai bagian dari metode penanganan yang sedang dipertimbangkan.

Sebagai gambaran, kebutuhan dana untuk penanganan lahan seluas 1,5 hektare diperkirakan sekitar Rp300 juta. Jika cakupan penanganan mencapai 15 hektare, perhitungan secara proporsional menunjukkan kebutuhan anggaran sekitar Rp3 miliar. Nilai tersebut berpotensi lebih besar, bergantung pada kondisi lahan dan kebutuhan teknis di lapangan.

Namun, angka Rp3 miliar lebih tersebut masih berupa perkiraan dan usulan, bukan anggaran yang telah disetujui atau dipastikan pencairannya. Besaran kebutuhan riil masih harus dihitung dan dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Dito menegaskan, DPRD mendukung upaya pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Ia mengingatkan, penanganan setelah insiden justru dapat membutuhkan biaya jauh lebih besar dibandingkan langkah mitigasi sejak awal.

“Secara prinsip dan fungsi, kita tentu mendukung agar permasalahan ini tidak terulang kembali. Namun, anggaran tersebut sebelumnya memang belum tersampaikan secara penuh. Karena insiden sudah terlanjur terjadi, langkah penanganannya akhirnya memerlukan biaya yang jauh lebih besar,” ungkapnya.

“Andai mitigasi bisa dilakukan sejak jauh-jauh hari, biaya yang dikeluarkan mungkin bisa lebih rendah. Inilah mengapa penanganan sampah dan anggarannya harus menjadi prioritas khusus,” tandas Dito.

Dito juga menyoroti dugaan unsur kesengajaan dalam kebakaran yang terjadi sebelumnya. Ia meminta pengawasan terhadap aktivitas di kawasan TPST diperketat agar tidak muncul persoalan serupa.

“Dampak kemarin bukan karena faktor alam, melainkan karena ada oknum yang sengaja membakar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pemulung dan masyarakat sekitar harus ditingkatkan agar tidak memicu permasalahan lain di TPST Supit Urang,” katanya.

Ia meminta DLH mengevaluasi pola kerja dan memperkuat pengawasan, termasuk melalui pembinaan kepada pemulung serta masyarakat sekitar. Pergantian kepala UPT dan kepala bidang persampahan di lingkungan DLH juga diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki penanganan sampah.

“Dengan adanya regenerasi dan perubahan di DLH—seperti kepala UPT yang baru serta kabid persampahan yang baru—kita harapkan ada semangat baru untuk mengevaluasi pola kerja sebelumnya. Evaluasi ini mencakup pembinaan terhadap masyarakat sekitar, para pemulung, hingga penanganan dampak lingkungan yang dirasakan oleh warga di luar area TPST Supit Urang akibat asap dan bau,” jelasnya.

Dito turut mendukung proses hukum apabila dugaan pembakaran terbukti melalui pemeriksaan pihak berwenang.

“Kita sangat mendukung penanganan masalah hukum jika benar-benar terbukti ada oknum masyarakat yang melakukan pembakaran di lokasi TPST Supit Urang. Dampak lingkungan yang ditimbulkan sangat luar biasa, mengganggu masyarakat sekitar dari segi asap dan bau, serta merepotkan banyak pihak. Oleh karena itu, oknum tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan dan konsekuensi hukum yang berlaku,” tegasnya.

Persoalan gunungan sampah juga berpacu dengan keterbatasan usia operasional TPST Supit Urang. Dito memperkirakan fasilitas tersebut hanya memiliki sisa usia operasional sekitar dua hingga dua setengah tahun. Karena itu, pengolahan sampah yang telah menumpuk harus segera dipercepat.

Ia menyebut program LSDP dari pemerintah pusat memiliki alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar, dengan dana pendamping dari pemerintah daerah kurang lebih Rp30 miliar.

“Kita juga melihat adanya program LSDP dari pemerintah pusat (kementerian) dengan alokasi anggaran sekitar Rp300 miliar. Kita menyediakan dana pendamping kurang lebih Rp30 miliar yang nantinya akan dirembes,” paparnya.

Menurut Dito, dukungan anggaran tersebut harus dibarengi kesiapan personel, perencanaan teknis, dan pelaksanaan yang terukur. Tanpa persiapan matang, program pengolahan sampah berisiko tidak berjalan optimal meskipun dukungan pendanaan tersedia.

“Mengingat usia TPST Supit Urang diperkirakan tinggal menyisakan 2 hingga 2,5 tahun lagi, gunungan sampah yang ada saat ini harus segera diolah. Kesiapan secara personel dari teman-teman di daerah tentu menjadi hal yang sangat penting untuk menyambut program tersebut,” pungkas Dito Arief Nurakhmadi.