Jokowi Buka Kronologi Kasus Dugaan Ijazah Palsu, Tunjukkan Ijazah SD hingga S1 di Sidang

MALANG, Memodaily.id – Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengungkap awal mula dirinya melaporkan dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu. Kesaksian tersebut disampaikan saat dirinya hadir dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026).

Dalam persidangan tersebut, Jokowi juga memperlihatkan ijazah pendidikan mulai tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), hingga perguruan tinggi atau strata satu (S1).

Di hadapan majelis hakim, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya pertama kali menerima informasi mengenai unggahan yang mempersoalkan keaslian ijazahnya pada Maret 2025. Informasi itu disampaikan oleh ajudannya saat mereka berada di dalam mobil di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

“Jadi pada tanggal 20 Maret dalam perjalanan di dalam mobil di sekitar Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, saya ditunjukkan ajudan saya video dan unggahan yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu, Yang Mulia,” kata Jokowi saat menjawab pertanyaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Jokowi kemudian meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum untuk membahas tudingan tersebut. Ia juga mengundang tim hukum ke kediamannya di Solo, Jawa Tengah, guna mendiskusikan langkah hukum dan mengumpulkan bukti-bukti.

“Kemudian kami berdiskusi mengenai tuduhan ijazah palsu ini. Dan juga saya meminta untuk menyiapkan bukti-bukti yang nantinya kuat,” ujarnya.

Menurut Jokowi, tudingan mengenai ijazah palsu sebenarnya sudah diketahuinya sejak 2020. Namun, persoalan tersebut semakin berkembang pada 2024 hingga 2025, terutama setelah dirinya diperlihatkan sejumlah video dan unggahan di media sosial.

Jokowi menyebut materi yang dipersoalkan tidak hanya muncul melalui akun media sosial tertentu, tetapi juga dibahas dalam sejumlah program televisi, siniar, dan kanal YouTube.

Ia mengaku melihat pembahasan tersebut di antaranya melalui iNews, TV One, Sentana TV, program Rakyat Bersuara, Abraham Samad Speak Up, Facebook, X, hingga YouTube.

“Saya menganggap apa yang ditunjukkan oleh ajudan saya itu juga sudah kebablasan sehingga saya berinisiatif berkonsultasi dengan penasihat hukum,” ungkapnya.

Dakwaan terhadap Roy Suryo

Dalam perkara ini, Roy Suryo menjadi salah satu terdakwa dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy melakukan penyerangan terhadap kehormatan atau nama baik Presiden ke-7 RI melalui sarana teknologi informasi.

Dalam sidang pembacaan dakwaan pada 17 September 2026, jaksa menguraikan sejumlah unggahan media sosial yang dinilai berkaitan dengan tudingan ijazah S1 Jokowi palsu.

Jaksa menyebut, informasi awal mengenai unggahan tersebut diterima Jokowi dari ajudannya, Syarif Muhammad Fitriansyah, pada Maret 2025. Unggahan yang dimaksud terdiri atas dua video YouTube dan satu unggahan di platform X.

Ketiga unggahan tersebut berasal dari akun YouTube @edysujanachannel dengan judul Konsisten TPUA Pengungkapan Ijazah Palsu tertanggal 22 Januari 2025, akun @baligeacademy8116 berjudul Ijazah Palsu Joko Widodo Berdasarkan Analisa Jenis Font dan Operating System tertanggal 10 Maret 2025, serta akun X @doktertifa pada 20 Maret 2025.

Menurut uraian jaksa, setelah melihat unggahan tersebut, Jokowi meminta ajudannya menghubungi tim penasihat hukum untuk mengumpulkan berbagai konten yang berkaitan dengan tudingan ijazah S1 palsu.

Pada 14 April 2025, tim kuasa hukum Jokowi menggelar konferensi pers dan menyatakan tudingan mengenai ijazah S1 palsu tidak benar. Jaksa juga mengutip keterangan bahwa ijazah tersebut asli dan telah dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM).

Sehari kemudian, pada 15 April 2025, Wakil Rektor UGM Prof. Wening Udasmoro menyampaikan bahwa Jokowi tercatat menjalankan kegiatan akademik di kampus tersebut sejak awal hingga akhir masa studi.

Jaksa menyebut Jokowi dinyatakan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 5 November 1985 berdasarkan dokumen dan bukti administrasi perguruan tinggi.

Perkembangan berikutnya, pada periode 22 April hingga 21 Mei 2025, ajudan Jokowi kembali memperlihatkan 28 unggahan media sosial lainnya. Dari jumlah tersebut, jaksa menyebut tujuh unggahan memuat pernyataan yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 Jokowi palsu dan dikaitkan dengan perbuatan Roy Suryo.

Jaksa juga menyatakan tudingan tersebut berdampak pada nama baik Jokowi secara pribadi. Konten yang dipersoalkan disebut telah tersebar melalui berbagai siniar, talk show, dan kanal YouTube sehingga diketahui masyarakat luas.

Dalam surat dakwaan, jaksa turut mempersoalkan penggunaan metode Error Level Analysis (ELA) untuk menganalisis dokumen ijazah. Jaksa menyatakan dokumen yang digunakan dalam analisis tersebut bukan berasal dari pemilik sah, serta tidak disertai verifikasi, konfirmasi, maupun permintaan izin kepada Jokowi.

Atas perkara tersebut, Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jaksa juga menyertakan dakwaan subsider berdasarkan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) beserta perubahannya.

Dua Agenda Persidangan

Persidangan terkait perkara tudingan ijazah palsu tersebut memiliki agenda pemeriksaan saksi yang dijadwalkan secara terpisah untuk masing-masing terdakwa, yakni Roy Suryo dan dr. Tifa.

Kehadiran Jokowi sebagai saksi menjadi bagian dari proses pembuktian perkara yang tengah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Di luar ruang sidang, dukungan terhadap Jokowi juga terlihat dari kehadiran sejumlah masyarakat di sekitar gedung pengadilan. Mereka datang untuk menyampaikan solidaritas dan dukungan moral.

Sejumlah orang terlihat membawa poster bertuliskan “Pak Jokowi Tidak Sendiri”. Mereka bertahan di sekitar lokasi persidangan meskipun cuaca sedang terik.