Jokowi Pimpin Dewan Pembina PSI, Peluang ke Senayan atau Pertaruhan Politik 2029?

MALANG, Memodaily.id – Keputusan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima jabatan Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dinilai sebagai sinyal kuat bahwa partai tersebut masih mengandalkan figur eksternal untuk mendongkrak elektabilitas menjelang Pemilu 2029.

Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai langkah tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai sosok berinisial “Mr. J” yang sebelumnya disebut-sebut akan mengisi posisi strategis di PSI.

Menurut Jamiluddin, pilihan Jokowi untuk mengawal PSI yang saat ini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep, menunjukkan bahwa partai tersebut belum sepenuhnya percaya diri mengandalkan kekuatan internal dalam upaya menembus parlemen.

“Jokowi akhirnya lebih memilih mengawal anaknya, Kaesang Pangarep, untuk membesarkan PSI. Pilihan posisi Ketua Dewan Pembina juga mengisyaratkan bahwa PSI masih membutuhkan figur Jokowi sebagai penopang utama elektabilitas partai,” kata Jamiluddin, Minggu (14/6/2026).

Ia menilai PSI meyakini magnet politik Jokowi masih menjadi aset paling berharga yang dimiliki partai. Kehadiran mantan presiden dua periode itu bahkan dianggap memiliki daya tarik politik yang lebih besar dibanding kekuatan institusional PSI sendiri.

Jamiluddin menilai kondisi tersebut menunjukkan proses kaderisasi dan pembangunan sumber daya manusia di tubuh PSI belum menghasilkan figur yang cukup kuat untuk menjadi lokomotif partai. Padahal, dalam beberapa tahun terakhir PSI cukup aktif merekrut kader dari berbagai partai politik.

“Kalau setelah banyak merekrut kader dari luar partai tetap harus bertumpu pada Jokowi, maka itu menunjukkan kualitas SDM partai belum mampu menjadi kekuatan utama,” ujarnya.

Menurut dia, kader-kader yang berpindah dari partai lain belum tentu merupakan figur terbaik. Sebagian di antaranya bisa saja bergabung ke PSI karena kehilangan ruang politik di partai asal dan mencari peluang baru untuk melanjutkan karier politiknya.

Karena itu, PSI dinilai kembali menaruh harapan besar pada figur Jokowi sebagai daya tarik utama untuk meningkatkan elektabilitas partai.

Meski demikian, strategi tersebut dinilai tidak sepenuhnya tanpa risiko. Jamiluddin menilai pengaruh politik Jokowi saat ini tidak lagi berada di puncak seperti ketika masih menjabat sebagai presiden.

Selain itu, sejumlah kontroversi yang masih melekat pada mantan kepala negara tersebut berpotensi menjadi beban politik bagi PSI. Salah satunya adalah polemik ijazah Jokowi yang hingga kini masih menjadi perdebatan di ruang publik.

Berbagai persoalan nasional yang muncul saat ini juga kerap dikaitkan oleh kelompok tertentu dengan kebijakan yang lahir pada masa pemerintahannya.

“Jokowi sekarang bukan lagi figur yang diterima secara seragam oleh publik. Ada kelompok yang masih mendukungnya, tetapi ada pula yang melihat berbagai persoalan hari ini sebagai warisan pemerintahannya,” ungkap Jamiluddin.

Dalam situasi tersebut, ia meragukan kemampuan Jokowi untuk secara signifikan mendongkrak elektabilitas PSI hingga mampu melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2029.

Menurutnya, keputusan menempatkan Jokowi sebagai Ketua Dewan Pembina PSI merupakan pertaruhan politik besar. Jika pengaruh Jokowi masih kuat, PSI berpeluang memperoleh keuntungan elektoral. Sebaliknya, jika daya tarik politiknya terus menurun, PSI berisiko kembali gagal menembus Senayan.

“Ini seperti perjudian politik. Jawabannya baru akan terlihat pada Pemilu Legislatif 2029, apakah PSI akhirnya berhasil masuk Senayan atau tetap menjadi partai gurem di pinggir panggung politik nasional,” pungkasnya.