Menteri PKP Sebut Kampung Heritage Kayutangan Malang Layak Jadi Model Penataan Kawasan Nasional

MALANG, Memodaily.id – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, menilai Kampung Heritage Kayutangan, Kota Malang, layak menjadi model nasional dalam pengembangan kawasan permukiman berbasis partisipasi masyarakat. Penilaian itu disampaikan saat meninjau kawasan tersebut bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, Rabu (1/7) malam.

Menurut Maruarar, kekuatan utama Kampung Heritage Kayutangan bukan hanya bangunan-bangunan bersejarah yang masih terawat, melainkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga, merawat, dan mengembangkan kawasan hingga menjadi destinasi wisata unggulan.

“Nilai yang paling penting dari Kampung Kayutangan adalah masyarakatnya. Wargalah yang membuat rumah-rumah ini memiliki daya tarik sehingga menjadi destinasi wisata yang menarik. Pemerintah hanya memfasilitasi, tetapi yang membuat kawasan ini hidup adalah partisipasi masyarakatnya,” ujar Maruarar.

Ia mengatakan keberhasilan kawasan tersebut menunjukkan penataan permukiman akan berjalan optimal apabila pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas bekerja sama dalam satu visi.

Maruarar mengaku terkesan dengan kondisi kawasan yang bersih, tertata, aman, serta mampu mempertahankan karakter bangunan bersejarah yang telah berusia ratusan tahun.

“Saya melihat ada rumah-rumah yang usianya sudah mencapai lebih dari 200 tahun, tetapi tetap dirawat dengan baik. Ini bukan sekadar kawasan wisata, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi banyak daerah di Indonesia mengenai bagaimana menjaga warisan budaya sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan telah dua kali mengunjungi Kampung Heritage Kayutangan. Dari pengamatannya, konsistensi warga dalam menjaga kawasan menjadi modal utama sehingga kampung wisata tersebut mampu berkembang tanpa kehilangan identitasnya.

Menurut Maruarar, konsep pengelolaan seperti di Kayutangan layak diterapkan di berbagai daerah yang tengah menjalankan program revitalisasi kawasan permukiman.

“Kami ingin belajar dari Kayutangan. Di beberapa kawasan lain kami juga melakukan renovasi rumah secara gotong royong, melibatkan puluhan arsitek yang mendesain rumah warga tanpa dibayar, membina UMKM, mengelola sampah bersama, hingga memperbaiki lingkungan. Semangat seperti inilah yang ingin kami dorong di berbagai daerah,” ujarnya.

Ia juga menyambut positif gagasan pengembangan kawasan heritage yang lebih ramah lingkungan melalui pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti solar panel. Usulan tersebut, kata dia, akan menjadi bagian dari konsep pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, Maruarar memaparkan sejumlah program prioritas Kementerian PKP. Di Jawa Timur, program peningkatan kualitas rumah melalui bedah rumah meningkat dari sekitar 45 ribu unit pada tahun lalu menjadi sekitar 47 ribu unit pada tahun ini.

Selain itu, ia baru meninjau kawasan rumah subsidi di Lawang, Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil peninjauan, kualitas bangunan, jaringan air bersih, serta lingkungan dinilai baik dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.

Program lain yang terus diperkuat pemerintah meliputi sertifikasi rumah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

“Hari ini kami di Batu, besok ke Blitar, kemudian ke Malang. Total penyaluran mencapai sekitar Rp531 miliar yang telah dimanfaatkan sekitar 2.346 penerima. Ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan sektor perumahan sangat tinggi,” ungkapnya.

Maruarar juga memastikan pemerintah membuka peluang penambahan kuota rumah subsidi di Kota Malang apabila kebutuhan masyarakat terus meningkat.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan salah satu tantangan pembangunan perumahan di Jawa Timur masih berkaitan dengan penyesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menurut Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah mengusulkan penyesuaian kawasan agar kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangan ekonomi dapat terpenuhi tanpa mengurangi komitmen menjaga ketahanan pangan.

“Kami sedang mengusulkan penyesuaian kawasan agar lahan yang dibutuhkan untuk pengembangan ekonomi dan perumahan dapat diakomodasi, sementara kawasan lain dikonversi menjadi lahan pangan. Harapannya persoalan ini segera selesai sehingga pembangunan perumahan tidak terhambat, tetapi ketahanan pangan juga tetap terjaga,” ujar Emil.

Kunjungan Menteri PKP tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap keberhasilan warga menjaga Kampung Heritage Kayutangan sekaligus memperkuat upaya pemerintah mendorong pembangunan permukiman berbasis kolaborasi, pelestarian budaya, dan pemberdayaan masyarakat.