Breaking News
Jumat, 13 November 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pemerintah Kejar Rp600 Triliun dalam 2 Bulan, Industri Manufaktur Mulai Tancap Gas

Pemerintah Kejar Rp600 Triliun dalam 2 Bulan, Industri Manufaktur Mulai Tancap Gas

  • account_circle RFR
  • calendar_month Rabu, 4 Nov 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Memodaily.id – Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menutup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dalam dua bulan terakhir tahun anggaran, pemerintah harus mengumpulkan penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun sekaligus merealisasikan belanja sekitar Rp990 triliun.

Target tersebut disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

Di tengah upaya mengejar target fiskal tersebut, sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya inflasi Oktober 2026 yang tercatat sebesar 3,23 persen, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 1,5 hingga 3,5 persen.

Suahasil menyebut tingkat inflasi tersebut masih sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah.

“Kita tadi menyampaikan kepada Bapak Presiden mengenai perkembangan ekonomi terkini. Kemarin kan keluar data rilis dari BPS mengenai inflasi 3,23 persen itu di dalam range yang memang menjadi sasaran target dari inflasi Indonesia. Jadi ini on track inflasinya,” ujar Suahasil.

Selain inflasi, aktivitas industri manufaktur juga menunjukkan penguatan. Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) meningkat dari kisaran 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.

Kenaikan PMI tersebut mengindikasikan meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek permintaan. Kondisi ini mendorong perusahaan mulai mempersiapkan peningkatan kapasitas produksi dengan menambah pembelian bahan baku dan kebutuhan input lainnya.

“Jadi meningkat, ini menunjukkan bahwa para pengusaha kita membayangkan bahwa akan ada peningkatan permintaan karena itu pengusaha mulai siap-siap untuk meningkatkan produksi dengan membeli input lebih banyak,” jelasnya.

Meski aktivitas manufaktur menguat, pemerintah masih memiliki pekerjaan besar dalam menjaga kinerja APBN hingga akhir tahun. Berdasarkan laporan realisasi anggaran sampai Oktober 2026, penerimaan negara yang harus dikumpulkan pada November dan Desember masih lebih dari Rp600 triliun.

Sementara itu, belanja negara yang perlu direalisasikan dalam periode yang sama diperkirakan mencapai sekitar Rp990 triliun.

“Kemudian saya juga tadi sempat melaporkan APBN untuk tutup bulan Oktober dimana semuanya on track untuk pendapatan dan belanja. Dan kira-kira untuk pendapatan negara kami harus mengumpulkan lagi November-Desember ini sekitar 600 triliun lebih dan untuk belanja negara masih sekitar 990 triliun akan dibelanjakan,” kata Suahasil.

Besarnya target penerimaan dan belanja tersebut membuat percepatan pelaksanaan APBN menjadi perhatian pemerintah menjelang penutupan tahun anggaran.

Presiden Prabowo Subianto, melalui arahan dalam rapat terbatas, meminta kementerian dan lembaga mempercepat realisasi belanja tanpa mengabaikan efisiensi, tata kelola, serta pencapaian target keluaran program.

Suahasil menegaskan, percepatan belanja pada akhir tahun memang diperlukan, tetapi penggunaannya harus tetap sesuai dengan perencanaan dan tujuan anggaran yang telah ditetapkan.

“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silahkan tetapi harus tetap efisien. Harus tetap dalam tata kelola yang baik dan tentu harus dilakukan sesuai dengan target output yang dicanangkan ketika meminta anggaran tersebut,” tegasnya.

Dengan demikian, pemerintah memasuki dua bulan terakhir 2026 dengan dua agenda fiskal utama, yakni mengejar penerimaan negara lebih dari Rp600 triliun dan memastikan belanja sekitar Rp990 triliun terealisasi secara efisien serta tepat sasaran.

  • Penulis: RFR
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan Kuasai Kembali 6,22 Juta Hektare Hutan

    Satgas PKH Serahkan Rp13,2 Triliun dan Kuasai Kembali 6,22 Juta Hektare Hutan

    • calendar_month Rabu, 7 Okt 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan uang senilai total Rp13,24 triliun kepada negara serta melaporkan penguasaan kembali kawasan hutan seluas 6,22 juta hektare hingga 6 Oktober 2026. Penyerahan uang dan kawasan hutan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Penyerahan Denda Administratif dan Penyelamatan Keuangan Negara serta Penguasaan Kembali Kawasan Hutan Tahap […]

  • RSD Soebandi Siapkan Pengembalian Uang Jaminan Pasien Rp500 Juta

    RSD Soebandi Siapkan Pengembalian Uang Jaminan Pasien Rp500 Juta

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle WNP
    • 0Komentar

    JEMBER, Memodaily.id – Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengembalikan uang jaminan pasien yang sebelumnya dipungut. Nilai dana yang akan dikembalikan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta. Plt Direktur RSD dr Soebandi, dr Andry Kusuma, menegaskan pihaknya berkomitmen mematuhi rekomendasi tersebut. Saat ini rumah sakit masih […]

  • Dandung Resmi Jabat Pj Sekda Kota Malang, Ini Pesan Wahyu

    Dandung Resmi Jabat Pj Sekda Kota Malang, Ini Pesan Wahyu

    • calendar_month Senin, 10 Agt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – R. Dandung Djulharjanto resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Senin (10/8/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Gedung Balai Kota Malang. Dandung ditunjuk mengisi kekosongan jabatan Sekda setelah Erik Setyo Santoso mendapat penugasan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kota […]

  • Bupati Sampang Santuni 1.000 Anak Yatim dari 14 Kecamatan

    Bupati Sampang Santuni 1.000 Anak Yatim dari 14 Kecamatan

    • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
    • account_circle AH
    • 0Komentar

    SAMPANG, Memodaily.id – Pemerintah Kabupaten Sampang kembali menyalurkan santunan kepada 1.000 anak yatim yang berasal dari 14 kecamatan. Kegiatan yang digelar di Pendopo Trunojoyo, Jumat (26/6/2026), menjadi bagian dari program rutin kepedulian sosial yang diinisiasi Bupati Sampang H. Slamet Junaidi. Santunan tersebut merupakan pelaksanaan tahap ke-5 dan ke-6 dari program yang secara berkala diberikan kepada […]

  • Sampah Sungai Kadalpank Disorot, DLH Malang Jadwalkan Pembersihan

    Sampah Sungai Kadalpank Disorot, DLH Malang Jadwalkan Pembersihan

    • calendar_month Kamis, 1 Okt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Tumpukan sampah di aliran Sungai Kadalpank, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang, menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Pembersihan akan dijadwalkan, seiring meningkatnya monitoring sungai dan saluran drainase menjelang musim penghujan. Plt Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran mengatakan persoalan sampah masih ditemukan di sejumlah aliran sungai. Sumber sampah, menurutnya, […]

  • Dugaan Penjualan Seragam Sekolah Kembali Mencuat, LIRA Malang Desak Dinas Pendidikan Bertindak Tegas

    Dugaan Penjualan Seragam Sekolah Kembali Mencuat, LIRA Malang Desak Dinas Pendidikan Bertindak Tegas

    • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Menjelang dimulainya tahun ajaran baru, dugaan praktik penjualan seragam sekolah yang dinilai membebani orang tua siswa kembali menjadi sorotan. Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Malang, Wiwied Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H., mendesak Dinas Pendidikan di seluruh wilayah Malang Raya mengambil langkah tegas untuk menghentikan praktik yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desakan […]

expand_less