Penyadapan Presiden Prabowo Jadi Sorotan, PKS Desak Pengawasan Diperketat

JAKARTA, Memodaily.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional menjadi perhatian Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Presiden PKS Almuzzammil Yusuf mendesak pemerintah dan DPR memperketat pengawasan penggunaan teknologi penyadapan agar tidak disalahgunakan di luar ketentuan hukum.

Menurut Almuzzammil, dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius yang tidak hanya berkaitan dengan keamanan negara, tetapi juga menyangkut perlindungan hak konstitusional dan privasi warga negara.

Ia mengapresiasi langkah Polri dalam mengusut perkara tersebut. Namun, ia meminta proses penanganannya dilakukan secara transparan dan profesional sehingga pihak-pihak yang terbukti terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.

“PKS mengutuk keras dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia. Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan aparat negara untuk melakukan penyadapan di luar ketentuan hukum. Penggunaan instrumen negara harus senantiasa tunduk pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” tegas Almuzzammil, Rabu (4/11/2026).

Ia menegaskan, persoalan penyadapan tidak boleh hanya dilihat dari aspek perlindungan Presiden maupun pejabat negara. Jaminan keamanan komunikasi masyarakat juga harus menjadi perhatian, terutama ketika aktivitas komunikasi dan penyampaian pendapat semakin banyak dilakukan melalui ruang digital.

“Jika komunikasi seorang Presiden saja dapat menjadi sasaran penyadapan ilegal, tentu publik patut bertanya bagaimana negara menjamin keamanan komunikasi dan perlindungan privasi masyarakat. Jangan sampai warga negara merasa tidak aman dalam berkomunikasi dan menyampaikan pendapat di ruang digital,” ungkapnya.

Almuzzammil menyebut, berdasarkan informasi yang disampaikan dalam konferensi pers pemerintah, sasaran penyadapan diduga mencakup sejumlah pejabat negara, pimpinan partai politik, hingga pimpinan organisasi kemasyarakatan.

Karena itu, ia meminta kasus tersebut dijadikan momentum untuk mengevaluasi tata kelola penggunaan teknologi penyadapan di berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan melakukan tindakan tersebut.

Selain mendorong penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti terlibat, Almuzzammil meminta DPR dan pemerintah segera menyusun regulasi yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) serta mekanisme pengawasan penggunaan alat penyadapan.

Ia menilai, pengawasan yang jelas dan ketat diperlukan untuk memastikan setiap tindakan penyadapan dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur, dan kepentingan hukum yang sah.

“Selain penindakan hukum yang tegas terhadap para pelaku, penting dan mendesak bagi DPR dan pemerintah untuk membuat regulasi yang mengatur standar operasional prosedur (SOP) pengawasan penggunaan alat penyadapan di berbagai lembaga negara yang memiliki kewenangan resmi melakukan penyadapan. Harus ada mekanisme pengawasan yang ketat agar penyalahgunaan wewenang seperti ini tidak terulang,” jelasnya.

Almuzzammil juga mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Reformasi Polri sebagai salah satu upaya memperkuat pengawasan dan mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

PKS berharap penanganan kasus dugaan penyadapan tersebut tidak hanya berfokus pada pengungkapan pelaku, tetapi juga mendorong pembenahan sistem pengawasan agar keamanan komunikasi dan hak privasi masyarakat tetap terlindungi.