Breaking News
Rabu, 14 Oktober 2026
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Gempa NTT, Netty Soroti Kesehatan Jiwa Korban dan Relawan

Gempa NTT, Netty Soroti Kesehatan Jiwa Korban dan Relawan

  • account_circle RFR
  • calendar_month Jumat, 28 Agu 2026
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

JAKARTA, Memodaily.id – Penanganan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta tidak hanya berfokus pada kondisi fisik korban. Layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak hingga petugas di lokasi bencana juga perlu diperkuat.

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengatakan tekanan psikologis dapat muncul sejak masa tanggap darurat hingga proses pemulihan. Karena itu, kesehatan jiwa perlu menjadi bagian dari respons pemerintah dalam penanganan bencana.

“Saat rapat kerja dengan Menkes kemarin, saya juga sudah bertanya dan memberi masukan soal dukungan psikososial dan kesehatan jiwa diperkuat dalam penanganan pascagempa Flores, NTT,” kata Netty dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meninggalnya seorang pemuda berinisial LM (20) di Dusun Nggolonio, Kabupaten Nagekeo, pada Kamis (20/8). LM diduga mengalami depresi berat dan kecemasan akibat gempa susulan yang terus terjadi.

Menurut Netty, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak selalu terlihat secara fisik. Korban juga membutuhkan pendampingan psikologis yang memadai selama berada di pengungsian maupun dalam masa pemulihan.

“Kasus meninggalnya seorang pemuda di belakang tenda penampungan karena diduga depresi harus menjadi alarm bagi pemerintah bahwa penanganan fisik penting, tetapi masalah psikologis pascabencana patut diwaspadai,” ujarnya.

Perhatian juga diarahkan kepada tenaga kesehatan, Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK), Tim SAR, dan relawan yang bekerja dalam situasi penuh tekanan.

“Karena kondisi penanganan bencana cukup berat, dan sering kali nakes dan relawan juga ikut menanggung beban mental, maka dibutuhkan penguatan fasilitas kesehatan jiwa bagi mereka,” kata Netty.

Selain dukungan psikologis, Netty meminta pemerintah memastikan seluruh petugas kemanusiaan memahami prosedur keselamatan selama menjalankan tugas di wilayah terdampak bencana.

“Sistem ini untuk memastikan bahwa tak perlu ada korban jiwa tambahan. Pemerintah juga harus memberikan edukasi kepada semua relawan yang bertugas untuk memastikan bisa menyelamatkan diri sendiri dulu sebelum menyelamatkan orang lain,” tuturnya.

Di sektor pelayanan kesehatan, Netty mengapresiasi pengiriman 206 TCK oleh Kementerian Kesehatan ke wilayah terdampak. Mereka dijadwalkan bertugas selama 14 hari di enam daerah dengan dampak berat, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, Ende, dan Sikka.

Namun, ia mengingatkan agar tenaga kesehatan yang diterjunkan memperoleh kondisi kerja yang aman serta waktu istirahat yang cukup.

“Dalam situasi bencana, kehadiran tenaga kesehatan sangat dibutuhkan. Tetapi kita juga harus memastikan mereka bekerja dalam kondisi yang aman, mendapat waktu istirahat yang cukup, dan tidak dipaksa mengabaikan keselamatan diri atas nama pengabdian,” jelasnya.

Netty juga meminta pemerintah mengantisipasi persoalan kesehatan yang dapat muncul setelah fase tanggap darurat, seperti infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dehidrasi, gangguan gizi, serta penyakit akibat keterbatasan air bersih dan sanitasi di pengungsian.

Ia mendorong pemulihan fasilitas kesehatan yang rusak agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat.

“Setelah fase tanggap darurat, perhatian harus bergeser pada pemulihan layanan kesehatan. Puskesmas dan rumah sakit yang rusak harus segera dipulihkan agar masyarakat tidak terus bergantung pada layanan darurat,” katanya.

Netty turut mendorong penguatan sistem TCK dan kesiapsiagaan kesehatan di daerah rawan bencana. Menurutnya, setiap daerah perlu memiliki rencana kontingensi kesehatan yang mencakup kesiapan tenaga medis, logistik, serta fasilitas pendukung yang dapat segera dimobilisasi saat bencana terjadi.

“Bencana bisa datang kapan saja. Kita perlu memastikan setiap daerah memiliki rencana kontingensi kesehatan, tenaga cadangan yang siap dimobilisasi, serta dukungan logistik dan fasilitas yang memadai,” tegas politisi Fraksi PKS tersebut.

  • Penulis: RFR
  • Editor: MUH

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kota Malang Kaji Ketat Efisiensi Kendaraan Dinas, Mobil Listrik Belum Jadi Pilihan Final

    DPRD Kota Malang Kaji Ketat Efisiensi Kendaraan Dinas, Mobil Listrik Belum Jadi Pilihan Final

    • calendar_month Selasa, 16 Jun 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang menegaskan bahwa wacana efisiensi anggaran melalui peremajaan kendaraan dinas, termasuk opsi penggunaan mobil listrik, masih dalam tahap kajian mendalam. Seluruh keputusan nantinya akan didasarkan pada perhitungan yang matang agar tidak membebani keuangan daerah. Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan hingga saat ini belum ada keputusan final terkait […]

  • 3 Saksi Mangkir, Kejagung Siapkan Pemanggilan Ulang Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah

    3 Saksi Mangkir, Kejagung Siapkan Pemanggilan Ulang Kasus Dugaan TPPU Febrie Adriansyah

    • calendar_month Kamis, 30 Jul 2026
    • account_circle RFR
    • 0Komentar

    JAKARTA, Memodaily.id – Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Tim Sembilan) menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap tiga saksi yang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tersangka FA atau Febrie Adriansyah. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, dalam keterangan resminya, Kamis (30/7/2026), menyampaikan bahwa penyidik sebelumnya memanggil 11 […]

  • Wali Kota Malang Serahkan Remisi, 17 Napi Langsung Bebas

    Wali Kota Malang Serahkan Remisi, 17 Napi Langsung Bebas

    • calendar_month Senin, 17 Agt 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Sebanyak 1.752 narapidana Lapas Kelas I Malang menerima Remisi Umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026). Penyerahan remisi berlangsung di Lapangan Sengopati Lapas Kelas I Malang dan dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat bersama jajaran pemasyarakatan. Dari total penerima, sebanyak 1.726 narapidana mendapatkan Remisi Umum I (RU I), sedangkan […]

  • Wahyu Hidayat Tegaskan Pembenahan BMD Jadi Prioritas, Aset Terlantar Bakal Ditertibkan

    Wahyu Hidayat Tegaskan Pembenahan BMD Jadi Prioritas, Aset Terlantar Bakal Ditertibkan

    • calendar_month Senin, 14 Sep 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang mulai memperketat pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD). Aset yang terlantar, belum dimanfaatkan, hingga penggunaannya bergeser dari peruntukan awal kini menjadi sasaran evaluasi. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, pembenahan BMD menjadi salah satu prioritas pemerintahannya. Langkah tersebut sekaligus menindaklanjuti rekomendasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam pembahasan APBD […]

  • APEKSI 2026: Inovasi Air Siap Minum Tugu Tirta Kota Malang Tarik Minat Wali Kota Medan

    APEKSI 2026: Inovasi Air Siap Minum Tugu Tirta Kota Malang Tarik Minat Wali Kota Medan

    • calendar_month Kamis, 2 Jul 2026
    • account_circle ADK
    • 0Komentar

    MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang memanfaatkan ajang Indonesia City Expo (ICE) dalam rangka Rakernas XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2026 untuk mempromosikan potensi daerah sekaligus memperluas kerja sama antardaerah. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian adalah Anjungan Air Siap Minum milik Perumda Air Minum Tugu Tirta. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan […]

  • BPK Temukan Penyimpangan Dana BOSP Rp557 Juta di Jember, Ada Aliran ke Oknum Dispendik dan LSM

    BPK Temukan Penyimpangan Dana BOSP Rp557 Juta di Jember, Ada Aliran ke Oknum Dispendik dan LSM

    • calendar_month Rabu, 29 Jul 2026
    • account_circle WNP
    • 0Komentar

    JEMBER, Memodaily.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap sejumlah penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025 di lingkungan Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Jember. Nilai penyimpangan yang ditemukan mencapai sekitar Rp557 juta, termasuk adanya aliran dana kepada oknum Dinas Pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK, ditemukan […]

expand_less