Jangan Biarkan Aset Desa Dikuasai Seenaknya, Amarta Faza Desak Pemeriksaan TKD

MALANG, Memodaily.id – Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Malang menjadi perhatian serius Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Amarta Faza. Ia meminta Inspektorat Kabupaten Malang turun tangan menelusuri legalitas pemanfaatan aset desa apabila ditemukan indikasi penggunaan lahan yang tidak sesuai prosedur atau dikuasai pihak tertentu tanpa dasar hukum yang jelas.

Sorotan tersebut menegaskan pentingnya pengawasan terhadap kekayaan desa agar tidak dimanfaatkan di luar ketentuan. Tanah Kas Desa merupakan aset yang harus dijaga status hukumnya, ditertibkan administrasinya, serta dipastikan pemanfaatannya memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat.

Hal ini disampaikan Amarta Faza saat dikonfirmasi Memodaily.id, Sabtu (24/10/2026). Ia menegaskan, pengelolaan TKD tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Setiap pemanfaatan harus memiliki landasan hukum yang jelas, mengikuti mekanisme yang berlaku, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Tanah Kas Desa merupakan aset desa yang harus dilindungi dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat,” tegas Amarta.

Menurutnya, persoalan aset desa perlu mendapat perhatian karena ketidakjelasan status maupun mekanisme pemanfaatan lahan berpotensi menimbulkan masalah administrasi hingga sengketa hukum. Terlebih, apabila terdapat pihak yang menggunakan tanah tanpa dokumen dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan, kondisi tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh.

Karena itu, Amarta mendorong Inspektorat Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan TKD. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan status aset, pihak yang memanfaatkan lahan, dasar hukum penggunaan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan yang berlaku.

“Kalau ada indikasi pemanfaatan Tanah Kas Desa yang tidak sesuai aturan, harus ditelusuri secara jelas. Status tanahnya harus terang, dasar pemanfaatannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan jangan sampai aset desa digunakan tanpa prosedur yang sah,” ujarnya.

Amarta menilai, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan pencatatan administratif. Inspektorat perlu mencocokkan dokumen dengan kondisi faktual di lapangan agar dapat diketahui apakah pengelolaan aset benar-benar berjalan sesuai ketentuan.

Pemeriksaan tersebut dapat mencakup pencatatan aset desa, dokumen kepemilikan atau penguasaan, dasar hukum pemanfaatan, perjanjian dengan pihak ketiga apabila ada, jangka waktu penggunaan, serta kesesuaian peruntukan lahan.

Jika Tanah Kas Desa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha atau kepentingan pihak lain, mekanisme pemanfaatannya juga perlu dipastikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Hak dan kewajiban setiap pihak harus jelas agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Selain itu, apabila pemanfaatan aset menghasilkan pendapatan bagi desa, penerimaan tersebut perlu tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi menjadi penting untuk memastikan pengelolaan kekayaan desa tidak menimbulkan kerugian dan tetap memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai pemerintah desa tidak memiliki kejelasan mengenai asetnya sendiri. Setiap pemanfaatan harus memiliki dasar yang bisa diperiksa, sehingga apabila muncul persoalan, semuanya dapat ditelusuri melalui dokumen dan fakta di lapangan,” tandasnya.

Ia menekankan bahwa setiap pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti. Dengan begitu, persoalan administrasi dapat dibedakan dari dugaan pelanggaran yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, tindak lanjut harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, kewenangan instansi terkait, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Kabupaten Malang memiliki Peraturan Bupati (Perbup) Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa beserta perubahannya. Regulasi tersebut menjadi salah satu acuan dalam memastikan pengelolaan aset desa berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Amarta menilai, aturan tersebut harus diterapkan secara konsisten. Pemerintah desa perlu memastikan seluruh aset tercatat dengan benar, dokumen administrasinya tertib, serta setiap bentuk pemanfaatan memiliki dasar yang jelas.

Menurutnya, aset desa tidak boleh dibiarkan dalam kondisi yang tidak jelas status maupun pengelolaannya. Jika muncul indikasi penguasaan oleh pihak tertentu tanpa prosedur yang sah, persoalan tersebut harus ditelusuri agar tidak berlarut-larut dan merugikan kepentingan desa.

“Pengelolaan aset desa harus transparan dan akuntabel. Kalau memang ada persoalan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Harus ada penelusuran agar status dan pemanfaatannya jelas serta tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” jelas Amarta.

Ia juga mengingatkan bahwa pengelolaan aset yang tidak tertib berpotensi memicu sengketa, menghambat pemanfaatan lahan, hingga menimbulkan persoalan hukum. Oleh sebab itu, pengawasan perlu diarahkan untuk memastikan setiap aset tetap terlindungi dan tidak digunakan di luar ketentuan.

Lebih lanjut, Amarta menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap Tanah Kas Desa bukan semata-mata untuk mencari kesalahan aparatur pemerintah desa. Pengawasan diperlukan untuk menjaga kekayaan desa sekaligus memastikan pemanfaatannya tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban pemerintah desa kepada warga. Masyarakat perlu mendapatkan kepastian bahwa kekayaan desa dikelola melalui prosedur yang benar, bukan berdasarkan keputusan yang tidak memiliki dasar hukum memadai.

Karena itu, Amarta berharap Inspektorat Kabupaten Malang menindaklanjuti indikasi persoalan pengelolaan TKD melalui pemeriksaan yang cermat, objektif, dan sesuai kewenangannya.

“Kalau ada tanah kas desa yang diduga dimanfaatkan tidak sesuai peruntukan atau dikuasai pihak tertentu tanpa prosedur yang sah, perlu diperiksa dan ditelusuri. Tujuannya agar aset desa tetap terlindungi dan pemanfaatannya benar-benar sesuai ketentuan,” pungkas Amarta.

Ia berharap pengawasan yang konsisten dapat memperkuat tata kelola aset desa di Kabupaten Malang. Dengan administrasi yang tertib, legalitas yang jelas, serta pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, Tanah Kas Desa diharapkan tetap terjaga sebagai kekayaan desa yang pemanfaatannya memberikan manfaat bagi masyarakat luas.