Cegah Karhutla Berulang, BPGMN Siapkan Peta Risiko Kebakaran Gambut

JAKARTA, Memodaily.id – Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) menyiapkan pemetaan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk mencegah kebakaran berulang di kawasan gambut. Upaya ini dilakukan melalui pemanfaatan sains dan teknologi, pemantauan kondisi kekeringan, serta pemulihan ekosistem gambut yang rusak.

Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko mengatakan, pengelolaan gambut menjadi salah satu langkah penting untuk menekan risiko kebakaran, terutama saat musim kemarau ekstrem. Kebakaran tidak hanya merusak ekosistem, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Satyawan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Menurut dia, arahan Presiden menjadi landasan bagi BPGMN untuk memperkuat pengelolaan gambut dan mencegah dampak kebakaran.

“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” kata Satyawan.

Untuk mendukung pencegahan karhutla, BPGMN akan menggunakan pendekatan berbasis sains dan teknologi, termasuk pemodelan tingkat kekeringan dan pemetaan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.

BPGMN juga akan melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, hingga pengelolaan mangrove. Pendekatan lintas keahlian tersebut diharapkan mendukung perencanaan pencegahan kebakaran sekaligus pemulihan ekosistem.

Selain mengantisipasi kebakaran, BPGMN akan menangani pemulihan kawasan gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan akibat kebakaran maupun faktor lainnya. Salah satu sasaran yang ingin dicapai ialah mengurangi kejadian kebakaran berulang di wilayah yang sebelumnya kerap terbakar.

“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” ujar Satyawan.

Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menjadi bagian dari langkah untuk mengenali karakteristik dan kondisi kawasan gambut. Data tersebut dapat menjadi dasar dalam menentukan wilayah prioritas pencegahan serta penanganan risiko kebakaran.

Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan deteksi dini dalam mencegah karhutla. Menurut dia, pemantauan tinggi muka air gambut menjadi salah satu indikator untuk menentukan waktu pelaksanaan tindakan pencegahan.

“Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” kata Sriyanto.

Pemantauan kondisi air gambut diharapkan membantu petugas mengenali potensi kekeringan lebih awal sehingga langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kebakaran meluas.

Melalui pemetaan risiko, pemantauan hidrologi, dan pemulihan ekosistem, BPGMN menargetkan penurunan kejadian karhutla secara bertahap, khususnya di kawasan gambut yang memiliki riwayat kebakaran berulang.