DPR Soroti Antrean BBM, Pertamina Diminta Benahi Distribusi
- account_circle RFR
- calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga memperbaiki distribusi dan pelayanan BBM menyusul antrean panjang di sejumlah SPBU. (Foto: Memodaily.id/RFR)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
JAKARTA, Memodaily.id – Komisi XII DPR RI menyoroti antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di berbagai daerah dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan klaim Pertamina Patra Niaga yang menyebut stok BBM subsidi di seluruh Indonesia berada dalam kondisi aman.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat Komisi XII DPR RI bersama BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, serta delapan General Manager Marketing Operation Region (MOR), Kamis (16/7/2026), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, mengatakan laporan yang diterima DPR menunjukkan stok berbagai jenis BBM di seluruh depo Pertamina masih mencukupi.
“Kami mendapat laporan dari Pertamina Patra Niaga bahwa stok BBM dari berbagai macam produk itu jumlahnya cukup, sangat mencukupi, di depo masing-masing. Di seluruh depo yang ada di Indonesia, semuanya mencukupi,” kata Bambang.
Meski demikian, DPR mempertanyakan penyebab antrean yang terjadi hampir serentak di berbagai daerah.
“Kami bertanya terkait dengan kenapa ada antrean dalam satu minggu terakhir ini, terjadi di berbagai tempat di SPBU-SPBU di kota-kota yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pertamina menjelaskan antrean diduga dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi. Selain itu, DPR juga menerima laporan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi oleh pihak tertentu.
“Ada dugaan terjadi penyalahgunaan daripada BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk kembali dijual kepada industri atau mungkin bidang-bidang lainnya,” kata Bambang.
Ia menambahkan, BPH Migas telah melakukan pengawasan intensif, termasuk operasi tangkap tangan terhadap dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi dengan melibatkan aparat penegak hukum.
“BPH Migas juga sudah melakukan kontrol, dan juga sudah melakukan pengawasan, bahkan sudah banyak melakukan operasi tangkap tangan. Dan kemudian juga dalam kegiatannya juga melibatkan aparat hukum,” ujarnya.
Komisi XII DPR RI meminta Pertamina Patra Niaga segera mengoptimalkan pelayanan agar antrean di SPBU dapat segera terurai.
“Kami meminta kepada Pertamina Patra Niaga agar mereka dalam waktu cepat segera mengoptimalkan operasional mereka di dalam pelayanan kepada masyarakat,” tegas Bambang.
Selain itu, DPR juga mendorong penambahan jam operasional SPBU serta armada distribusi BBM guna mempercepat penyaluran pasokan ke masyarakat.
“Menambah jumlah jam operasi SPBU. Kemudian juga terkait dengan armada transport, itu dapat ditingkatkan, dapat ditambah jumlahnya. Sehingga dengan demikian dapat segera menguraikan antrean-antrean yang ada di SPBU,” pungkasnya.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar