Cuaca Panas Mengancam, Pemerintah Tak Bisa Lagi Andalkan Penanganan Darurat

MALANG, Memodaily.id – Ancaman cuaca panas dan kekeringan di Indonesia membutuhkan mitigasi yang serius, terencana, dan berbasis data. Pemerintah tidak cukup hanya bergerak ketika krisis air terjadi atau dampak cuaca ekstrem mulai dirasakan masyarakat. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, pengelolaan sumber daya air, serta kebijakan yang mampu mengantisipasi risiko sejak dini.

Hal tersebut disampaikan Ir. Priyanto, S.T., M.Kom., mahasiswa Program Doktor (S3) Manajemen Rekayasa Institut Teknologi Nasional (ITN) Malang, Rabu (21/10/2026).

“Cuaca panas yang berkepanjangan tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ketidaknyamanan masyarakat. Kondisi ini berpotensi memengaruhi ketersediaan air bersih, produktivitas pertanian, kesehatan, hingga keberlanjutan aktivitas ekonomi. Karena itu, penanganannya membutuhkan pendekatan lintas sektor, bukan sekadar respons ketika dampak sudah muncul,” ujar Priyanto.

Menurutnya, perkembangan teknologi digital dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi perubahan cuaca dan ancaman kekeringan. Salah satunya melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT) dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).

“Dengan sensor dan sistem pemantauan digital, data suhu, kelembapan, curah hujan, serta ketersediaan air bisa dikumpulkan secara berkala. Data tersebut kemudian dianalisis untuk mendeteksi potensi kekeringan lebih awal, sehingga pemerintah dapat menentukan wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas,” jelasnya.

Priyanto menegaskan, pemanfaatan teknologi tidak boleh berhenti sebatas proyek digitalisasi. Informasi yang dikumpulkan harus menjadi dasar pengambilan keputusan dan menghasilkan tindakan nyata di lapangan.

“Teknologi bukan sekadar alat untuk mengumpulkan data. Yang lebih penting adalah bagaimana data itu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, mulai dari pengaturan distribusi air, penentuan wilayah rawan kekeringan, hingga penyusunan langkah antisipasi sebelum kondisi memburuk,” tegasnya.

Selain AI dan IoT, Priyanto menyebut pendekatan Digital Twin dapat dimanfaatkan untuk membangun model digital suatu wilayah atau sistem lingkungan. Melalui model tersebut, berbagai skenario dapat dianalisis sebelum kebijakan diterapkan.

“Digital Twin memungkinkan pemerintah mempelajari berbagai kemungkinan berdasarkan data dan simulasi. Dengan begitu, risiko dapat dipetakan lebih baik, dampak kebijakan bisa diperkirakan, dan langkah mitigasi dapat dirancang secara lebih terukur,” terangnya.

Meski teknologi menawarkan peluang, Priyanto mengingatkan bahwa mitigasi kekeringan tidak akan berjalan optimal tanpa pembenahan tata kelola sumber daya air. Integrasi data, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi kebijakan harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

“Pemanfaatan teknologi harus berjalan beriringan dengan perlindungan daerah resapan, pemeliharaan sumber air, efisiensi penggunaan air, dan pengembangan penampungan air hujan. Jangan sampai kita baru sibuk mencari solusi ketika masyarakat sudah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih,” ungkapnya.

Di sektor pertanian, menurut Priyanto, antisipasi dapat dilakukan melalui penyesuaian pola tanam, penggunaan varietas yang lebih tahan terhadap kondisi kering, serta peningkatan efisiensi irigasi.

“Petani perlu mendapatkan informasi yang memadai mengenai kondisi cuaca dan potensi kekeringan. Dengan informasi yang lebih cepat dan akurat, mereka dapat menyesuaikan pola tanam dan penggunaan air sehingga risiko penurunan produktivitas bisa ditekan,” katanya.

Ia juga menilai informasi cuaca dan peringatan dini harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami serta menjangkau kelompok masyarakat yang rentan.

“Ketika suhu meningkat, masyarakat perlu mengetahui langkah perlindungan kesehatan yang harus dilakukan. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak, lansia, pekerja luar ruangan, serta warga yang memiliki keterbatasan akses terhadap air bersih,” imbuhnya.

Priyanto menekankan, keberhasilan mitigasi harus diukur melalui indikator yang jelas. Pemerintah perlu mengevaluasi kecepatan deteksi risiko, kesiapan pasokan air, efektivitas distribusi bantuan, hingga kemampuan program mengurangi dampak kekeringan.

“Program mitigasi harus memiliki target dan ukuran keberhasilan yang jelas. Evaluasi perlu dilakukan secara berkala agar kebijakan bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Tanpa pengawasan dan pengukuran, program berisiko berhenti pada perencanaan tanpa memberikan perlindungan yang memadai kepada masyarakat,” tandasnya.

Ia menambahkan, ancaman cuaca panas dan kekeringan menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan tidak dapat dibangun secara mendadak. Pemerintah perlu mengubah pola penanganan yang cenderung reaktif menjadi sistem mitigasi yang mengutamakan pencegahan, pemantauan berbasis data, dan respons terkoordinasi.

“AI, IoT, dan Digital Twin dapat menjadi bagian dari solusi, tetapi teknologi saja tidak cukup. Harus ada konsistensi kebijakan, kesiapan infrastruktur, kualitas data, dan keterlibatan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah memastikan keselamatan warga, menjaga ketersediaan air, dan memperkuat ketahanan lingkungan menghadapi perubahan cuaca,” pungkas Priyanto.