Selly Genjot Sekolah Rakyat untuk Putus Kemiskinan
- account_circle ADK
- calendar_month Selasa, 28 Jul 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina saat Kunjungan Kerja Reses di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. (Foto: DPR RI)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
LAMPUNG TENGAH, Memodaily.id – Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan realisasi Sekolah Rakyat di Kabupaten Lampung Tengah sebagai langkah strategis untuk memutus rantai kemiskinan sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, setelah menilai keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah menurunkan angka kemiskinan dari dua digit menjadi satu digit.
“Terobosan yang dilakukan Pemkab Lampung Tengah ini luar biasa. Melalui berbagai program, mereka mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata. Ini tentu menjadi prestasi yang harus diapresiasi,” kata Selly usai Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Menurut Selly, capaian tersebut perlu diperkuat melalui pembangunan Sekolah Rakyat sebagai solusi jangka panjang untuk meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah.
“Kami dari Komisi VIII DPR RI akan mendorong realisasi rintisan Sekolah Rakyat di Lampung Tengah sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Selain sektor pendidikan, Selly juga menyoroti perlunya percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha di Lampung Tengah. Ia menilai jumlah sertifikasi halal yang diterbitkan di daerah tersebut masih terbatas sehingga membutuhkan perhatian lebih dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
“Sertifikasi halal yang diberikan di Lampung Tengah masih sangat sedikit. Karena itu, kami akan mendorong BPJPH agar lebih memberikan perhatian kepada wilayah Lampung Tengah,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Selly turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah terhadap pelayanan keagamaan, termasuk penyediaan fasilitas bagi Kantor Urusan Agama (KUA).
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran.
“Pemerintah daerah yang sering dikatakan mengalami keterbatasan anggaran ternyata masih mampu memberikan fasilitas kepada instansi vertikal. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat terus dibangun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH
Saat ini belum ada komentar