Ratusan Kades Jember Desak PJU dan Jalan Rusak Segera Dibenahi

JEMBER, Memodaily.id – Ratusan kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persaudaraan Kepala Desa Indonesia (PKDI) mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mempercepat pembangunan penerangan jalan umum (PJU) serta perbaikan infrastruktur jalan di 226 desa.

Desakan itu disampaikan saat hearing bersama DPRD Jember, Senin (10/8/2026). Para kepala desa menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini diterima pemerintah desa, mulai dari infrastruktur, penerangan jalan, hingga dukungan anggaran dan program pemberdayaan.

Ketua PKDI Jember Meseran mengatakan pemerataan pembangunan infrastruktur dan PJU menjadi salah satu kebutuhan mendesak masyarakat desa.

“Kami minta pembangunan infrastruktur dan penerangan jalan yang merata di 226 desa di Kabupaten Jember,” ujar Meseran.

Selain PJU dan jalan, para kepala desa meminta bantuan keuangan desa maupun program sejenis untuk pemberdayaan masyarakat. Mereka juga berharap alokasi Dana Desa (ADD) dan dana bagi hasil (DBH) tidak dipangkas, bahkan dapat ditingkatkan.

“Kami juga meminta agar ADD dan dana BGH jangan dipangkas dan kalau perlu dinaikkan,” tegas Kepala Desa Wonoasri tersebut.

Persoalan lain yang disoroti adalah penyerahan ambulans desa. PKDI meminta ambulans segera diserahkan kepada seluruh pemerintah desa.

Para kepala desa juga meminta program strategis Pemkab Jember, seperti home care dan ketahanan pangan, melibatkan pemerintah desa. Menurut mereka, pemerintah desa merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi di lapangan.

“Kami meminta Bupati Jember turun tangan langsung dalam percepatan pembangunan desa dan memastikan pembangunan desa benar-benar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten,” kata Meseran.

Ia meminta Pemkab Jember menetapkan kebutuhan desa yang menjadi prioritas, sekaligus memberikan kepastian mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan, waktu pelaksanaan, dan mekanisme penyelesaiannya.

“Yang kami minta sederhana: pemerintah jangan berhenti mencari solusi ketika kebutuhan masyarakat sudah mendesak,” ujarnya.

Terkait rencana Pemkab Jember menggunakan skema dana talangan dari pemerintah pusat, Meseran menegaskan APDESI dan PKDI tidak datang untuk menyatakan dukungan maupun penolakan.

Menurutnya, pilihan pembiayaan merupakan kewenangan Pemkab Jember bersama DPRD. Namun, setiap opsi harus dikaji dan sesuai ketentuan.

“Kami tidak meminta pemerintah mengambil keputusan secara gegabah. Kami hanya tidak ingin setiap kebutuhan pembangunan yang mendesak selalu berakhir pada jawaban yang sama: belum ada anggaran,” tegasnya.

Ketua APDESI Jember Ipung Wahyudi mengatakan aspirasi yang disampaikan dalam hearing merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat yang diterima pemerintah desa.
“Aspirasi rakyat inilah yang kita sampaikan,” ujarnya.

Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan keluhan masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan memang masih banyak. Karena itu, eksekutif dan legislatif tengah membahas sejumlah langkah untuk mempercepat pembangunan, termasuk kemungkinan menggunakan skema dana talangan.

“Ini ikhtiar kita mempercepat pembangunan,” kata Ahmad Halim.

Ia menjelaskan, tidak semua daerah dapat memperoleh dana talangan atau pinjaman dari pemerintah pusat. Kemungkinan tersebut bergantung pada kemampuan dan kesehatan keuangan daerah.

“Selama ini yang diinginkan masyarakat jalan bagus, jembatan bagus, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Untuk itu perlu percepatan pembangunan,” ujarnya.

Anggota DPRD Jember dari Partai NasDem Budi Wicaksono menyatakan dukungan terhadap upaya percepatan pembangunan selama ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak melanggar aturan.

“Selama untuk kepentingan masyarakat, selama untuk percepatan pembangunan Jember, saya dukung. Tapi ingat, jangan sampai nabrak aturan,” tegasnya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap rencana Bupati Jember Muhammad Fawait terkait skema dana talangan untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Jember.