Komisi C Bongkar Persoalan Infrastruktur Perbatasan Malang Raya, Jalan dan Drainase Harus Disinkronkan

MALANG, Memodaily.id – Pembenahan infrastruktur di kawasan perbatasan Malang Raya membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan yang lebih serius. Ketimpangan kualitas jalan, persoalan drainase, hingga penerangan jalan umum (PJU) menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan program pembangunan masing-masing daerah.

Komisi C DPRD Kota Malang menyoroti persoalan tersebut saat melakukan kunjungan ke Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Senin (26/10/2026). Pertemuan ini menjadi upaya mendorong sinkronisasi perencanaan agar pembangunan infrastruktur di wilayah yang saling terhubung tidak berjalan secara parsial.

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Muhammad Anas Muttaqin, menilai konektivitas Malang Raya harus dibangun melalui kesepahaman antara pemerintah kota, kabupaten, dan Kota Batu. Sebab, mobilitas masyarakat melintasi batas administrasi, sementara kondisi infrastruktur di sejumlah kawasan perbatasan belum sepenuhnya selaras.

“Dalam konteks aglomerasi Malang Raya, pemerintah daerah perlu bersinergi dalam berbagai hal. Salah satunya konektivitas jalan di kawasan perbatasan. Kami kerap menemukan kondisi jalan dan kualitas infrastrukturnya belum selaras,” ujar Anas seusai pertemuan.

Menurutnya, perbedaan kualitas infrastruktur antardaerah berpotensi menghambat konektivitas apabila tidak ditangani melalui perencanaan bersama. Jalan yang menghubungkan dua wilayah semestinya memiliki kesinambungan kualitas, sehingga masyarakat tidak menghadapi perubahan kondisi infrastruktur secara mencolok ketika melintasi kawasan perbatasan.

Persoalan ini semakin kompleks karena terdapat ruas jalan yang sisi kiri dan kanannya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah berbeda. Kondisi tersebut menuntut koordinasi teknis yang jelas, baik dalam pembangunan maupun pemeliharaan.

“Karena itu, kami membutuhkan sinkronisasi data yang matang. Tujuan utamanya ialah mengintegrasikan infrastruktur agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Anas menekankan, pembenahan infrastruktur perbatasan tidak boleh hanya berfokus pada badan jalan. Saluran drainase dan PJU juga harus menjadi bagian dari perencanaan terpadu agar fasilitas yang dibangun mampu berfungsi optimal.

Drainase yang tidak memadai dapat memicu genangan dan mengganggu kondisi jalan. Sementara itu, penerangan yang minim berpotensi mengurangi kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan, khususnya pada malam hari.

Karena itu, sinkronisasi program diperlukan untuk memastikan penanganan satu wilayah tidak terputus ketika memasuki wilayah pemerintahan lainnya.

“Jangan sampai pembangunan hanya dilakukan di wilayah masing-masing, tetapi ketika masuk kawasan perbatasan justru tidak tersambung dengan baik. Infrastruktur ini saling berkaitan, sehingga perlu ada kesamaan perencanaan dan penanganan,” jelas Anas.

Meski persoalan tersebut telah menjadi perhatian, jumlah pasti titik jalan rusak, kebutuhan drainase, serta PJU yang belum tertangani secara optimal masih dalam proses pemetaan.

DPRD bersama perangkat daerah terkait tengah menyelaraskan data teknis untuk mendapatkan gambaran kondisi lapangan yang lebih akurat. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan prioritas penanganan, sehingga program pembangunan dapat diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak.

“Pemetaan ini penting agar kita mengetahui secara pasti titik-titik yang membutuhkan penanganan. Dengan data yang sinkron, pemerintah daerah bisa menentukan prioritas secara lebih tepat dan memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” terang Anas.

Namun, proses pendataan perlu diikuti langkah nyata. Tanpa tindak lanjut berupa perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang terukur, pemetaan berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa perubahan signifikan di lapangan.

Komisi C pun mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menyelaraskan kebutuhan dan prioritas pembangunan.

“Kami mendorong DPUPRPKP Kota Malang untuk memperkuat koordinasi dengan Pemkab Malang. Sinkronisasi ini harus berkelanjutan, bukan hanya sebatas pertemuan, tetapi perlu ditindaklanjuti dengan langkah teknis dan program yang jelas,” tegasnya.

Anas menambahkan, keberhasilan pembenahan infrastruktur perbatasan harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya program yang direncanakan. Jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan penerangan memadai merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tanpa terhambat batas administrasi.

“Bagi masyarakat, yang terpenting adalah jalan yang layak, drainase yang berfungsi, dan penerangan yang memadai. Karena itu, kami berharap Pemkot Malang dan Pemkab Malang benar-benar menyatukan langkah, menyelaraskan data, dan menindaklanjutinya dengan program nyata agar konektivitas Malang Raya semakin baik,” pungkas Anas.