Kuota Popda Dipangkas, Atlet Pelajar Malang Dihadapkan pada Pilihan Biaya Mandiri

MALANG, Memodaily.id – Keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Malang untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026 membuat ratusan atlet pelajar belum terakomodasi dalam pembiayaan keberangkatan. Kondisi ini memunculkan persoalan baru, yakni atlet yang tetap ingin bertanding harus mempertimbangkan keberangkatan dengan biaya mandiri.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, mengakui keterbatasan anggaran menjadi kendala utama dalam menentukan jumlah atlet yang dapat diberangkatkan. Di tengah polemik yang ramai diperbincangkan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Malang untuk mencari kemungkinan penambahan kuota pembiayaan.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (9/10/2026), Arif menegaskan keputusan mengenai atlet yang diberangkatkan belum sepenuhnya final. Ia berharap ada dukungan tambahan bagi atlet yang dinilai memiliki peluang meraih medali.

“Jadi, kemarin itu sebenarnya belum final. Kami masih akan berkoordinasi dengan KONI. Nanti akan kami sampaikan setelah ada keputusan final, kira-kira KONI bisa membantu memberangkatkan beberapa atlet tambahan yang memiliki potensi,” ujar Arif.

Menurutnya, persoalan ini berawal dari jumlah usulan atlet yang tidak sebanding dengan kemampuan anggaran daerah. Dari total 423 atlet yang diajukan oleh 28 cabang olahraga (cabor), Disporapar hanya memiliki kemampuan pembiayaan untuk sekitar 200 atlet dan 30 ofisial.

Artinya, masih terdapat ratusan atlet yang belum terakomodasi dalam rencana keberangkatan yang dibiayai pemerintah. Kondisi tersebut memaksa Disporapar bersama KONI menentukan prioritas berdasarkan potensi prestasi dan peluang menyumbangkan medali.

Arif menjelaskan, ketika mulai mengemban amanah memimpin Disporapar Kota Malang, anggaran yang tersedia untuk kegiatan Popda hanya sekitar Rp400 juta. Dari jumlah tersebut, Rp300 juta dialokasikan untuk bonus atlet berprestasi.

Dengan anggaran awal itu, jumlah atlet dan ofisial yang dapat diberangkatkan diperkirakan hanya sekitar 70 orang.

Setelah kebutuhan dihitung dan pembahasan anggaran dilakukan, keberangkatan sekitar 200 atlet membutuhkan anggaran minimal Rp1 miliar. Dana tersebut mencakup jersey, perlengkapan pertandingan, penginapan, transportasi, uang saku, hingga asuransi.

Sementara itu, apabila seluruh usulan sekitar 400 atlet dapat diberangkatkan, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp3 miliar hingga Rp4 miliar.

Adapun anggaran yang tersedia pada 2026 disebut mencapai sekitar Rp1 miliar lebih untuk keberangkatan atlet, di luar alokasi Rp300 juta untuk bonus prestasi.

“Dari usulan yang disampaikan kepada kami, totalnya ada 423 atlet dari 28 cabang olahraga. Karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa memberangkatkan semuanya,” jelasnya.

Disporapar bersama KONI kemudian menggelar pertemuan dengan perwakilan 28 cabor untuk membahas komposisi kontingen. Pemilihan atlet dilakukan dengan mempertimbangkan potensi prestasi agar keterbatasan anggaran tidak menghilangkan peluang Kota Malang meraih medali.

Namun, kebijakan tersebut berdampak pada kesempatan atlet untuk mengikuti kompetisi. Atlet yang tidak masuk kuota pembiayaan pemerintah harus mempertimbangkan pilihan lain apabila tetap ingin berpartisipasi.

Pembatasan kuota tidak hanya menyentuh atlet perorangan. Sejumlah cabang olahraga beregu juga harus menyesuaikan jumlah pemain yang diberangkatkan.

Arif mencontohkan cabang sepak bola. Kebutuhan awal satu tim diperkirakan sekitar 30 atlet. Setelah dilakukan efisiensi, jumlah pemain yang disepakati untuk diberangkatkan menjadi 20 orang, meskipun kebutuhan ideal tim disebut mencapai 22 pemain, terdiri atas 11 pemain inti dan 11 pemain cadangan.

Penyesuaian juga berdampak pada cabang bola voli, bola basket, dan voli pantai.

Menurut Arif, seluruh kabupaten dan kota peserta Popda juga mengirimkan atletnya. Karena itu, Kota Malang harus menyusun strategi dengan menyesuaikan komposisi atlet terhadap kemampuan pembiayaan yang tersedia.

Salah satu strategi yang dipertimbangkan adalah memaksimalkan atlet yang mampu bertanding di lebih dari satu nomor. Pada cabang atletik, misalnya, seorang atlet dapat dipertimbangkan mengikuti dua nomor pertandingan sepanjang sesuai ketentuan kompetisi. Strategi serupa dapat diterapkan pada cabang renang dan cabang lainnya.

“Kita harus memakai strategi dan memaksimalkan potensi atlet yang ada di Kota Malang. Jangan sampai strategi yang sudah disusun tidak mampu menghasilkan prestasi maksimal saat pertandingan Popda 2026,” tegasnya.

Persoalan semakin kompleks ketika atlet yang tidak masuk kuota pembiayaan pemerintah tetap ingin mengikuti Popda melalui jalur mandiri.

Dalam surat pernyataan yang ditandatangani wali atlet, peserta jalur mandiri diwajibkan menanggung sendiri kebutuhan keberangkatan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga seragam kontingen.

Surat tersebut juga memuat ketentuan bahwa atlet jalur mandiri melepaskan hak untuk mengajukan klaim bonus, insentif, maupun penghargaan dari Pemerintah Kota Malang apabila berhasil meraih medali.

Selain itu, mereka tidak didaftarkan dalam perlindungan asuransi BPJS yang dibiayai pemerintah daerah. Klausul surat pernyataan juga mengatur pembebasan tanggung jawab Pemkot Malang atas tuntutan hukum maupun finansial apabila terjadi cedera, gangguan kesehatan, kecacatan, hingga kematian selama mengikuti pertandingan.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena atlet pelajar yang tetap ingin bertanding melalui jalur mandiri harus menanggung beban pembiayaan sekaligus menghadapi perbedaan fasilitas perlindungan dengan atlet yang dibiayai pemerintah.

Arif menjelaskan, anggaran bonus sebesar Rp300 juta telah disiapkan untuk atlet yang diberangkatkan menggunakan pembiayaan pemerintah. Pihaknya khawatir anggaran tersebut tidak mencukupi apabila seluruh atlet, termasuk yang berangkat mandiri, juga memperoleh bonus dari pemerintah daerah.

“Kami khawatir bonusnya tidak cukup. Apakah atlet yang kami berangkatkan bisa meraih medali semua, belum tentu. Begitu juga yang berangkat mandiri, bisa jadi memperoleh medali,” ujarnya.

Ia menambahkan, atlet yang diberangkatkan melalui pembiayaan Pemkot Malang mendapatkan perlindungan BPJS, sedangkan atlet mandiri tidak memperoleh fasilitas tersebut karena tidak tersedia anggaran untuk membiayainya.

“Kita antisipasi dari awal. Kalau yang diberangkatkan dari Pemkot diasuransikan melalui BPJS, yang mandiri tidak karena tidak ada anggarannya,” tandasnya.

Bagi wali atlet yang memilih jalur mandiri, Disporapar memperkirakan kebutuhan biaya berkisar Rp667.000 hingga Rp841.800 per hari. Perhitungan tersebut mencakup kebutuhan makan, transportasi, dan penginapan selama mengikuti kompetisi.

Meski demikian, Arif menegaskan angka tersebut merupakan perkiraan kebutuhan, bukan nominal wajib yang harus dibayarkan setiap wali atlet.

Biaya dapat ditekan apabila keluarga memiliki alternatif tempat tinggal atau konsumsi, misalnya dengan menginap di rumah kerabat.

“Itu hanya reng-rengan. Kalau wali atlet punya alternatif, misalnya menginap di rumah saudara atau makannya ikut saudara, tidak ada masalah. Tidak harus membayar segitu. Yang wajib kan hanya jersey untuk bertanding,” pungkasnya.

Di tengah keluhan orang tua atlet, Disporapar mengaku masih berupaya mencari jalan keluar melalui koordinasi dengan KONI Kota Malang. Harapannya, ada dukungan pembiayaan tambahan bagi atlet yang memiliki potensi prestasi tetapi belum masuk dalam kuota keberangkatan pemerintah.

Arif menyebut pembahasan telah dilakukan dengan sejumlah pihak, termasuk dalam pertemuan di Jakarta. Namun, hingga Jumat (9/10/2026), belum ada kepastian mengenai jumlah atlet tambahan yang dapat dibantu.

“Kami masih koordinasi dengan KONI. Kalau saya inginnya semua berangkat, tetapi karena keterbatasan anggaran, kami tidak bisa berbuat banyak,” tegasnya.