Pajak Restoran Malang Tembus Rp152 Miliar, Ribuan Usaha Belum Terpasang Alat Perekam

MALANG, Memodaily.id – Penerimaan pajak dari sektor makanan dan minuman di Kota Malang telah mencapai Rp152,76 miliar hingga 25 Oktober 2026. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalisasi potensi pajak daerah. Dari sekitar 3.000 lebih wajib pajak restoran, baru 1.058 usaha yang dipasangi alat perekam transaksi elektronik oleh Pemerintah Kota Malang.

Artinya, masih ada lebih dari 2.000 restoran yang belum menggunakan perangkat pengawasan transaksi tersebut. Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sekaligus memastikan pelaporan pajak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moch. Sulton, mengatakan pemasangan alat perekam transaksi merupakan salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya dari sektor restoran dan perhotelan.

Hal ini disampaikan Sulton saat dikonfirmasi Sudutkota.id, Rabu (28/10/2026).

“Kalau kendalanya, hampir semua wajib pajak itu masih ada keengganan untuk dipasang. Mereka khawatir terhadap tamu. Padahal, alat itu bukan hanya untuk pembanding, melainkan untuk mencocokkan ketika terjadi selisih antara laporan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan hasil kontrol,” jelas Sulton.

Menurutnya, alat perekam transaksi atau tapping box maupun aplikasi perangkat lunak dapat membantu Bapenda mencocokkan data transaksi usaha dengan laporan pajak yang disampaikan wajib pajak. Dengan sistem tersebut, pengawasan diharapkan menjadi lebih terukur dan transparan.

Sulton menegaskan, pemasangan perangkat tersebut tidak membebani pelaku usaha karena disediakan pemerintah daerah secara gratis. Bahkan, aplikasi yang disediakan juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem kasir.

“Pemasangannya kami yang melakukan, dari pemerintah daerah. Termasuk aplikasinya juga tidak berbayar. Ada keuntungan bagi wajib pajak restoran atau hotel karena bisa menggunakan mesin kasir dari aplikasi tersebut,” tegasnya.

Bapenda mengakui masih perlu meningkatkan pendekatan kepada pelaku usaha agar tidak menganggap pemasangan perangkat itu sebagai gangguan terhadap operasional bisnis. Sebaliknya, sistem tersebut ditujukan untuk membantu memastikan kesesuaian transaksi dan kewajiban perpajakan.

Pemerintah daerah juga memiliki landasan regulasi untuk mendorong pemasangan alat perekam transaksi, yakni Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023. Bapenda akan terus menyasar wajib pajak yang belum memasang perangkat tersebut.

Berdasarkan data realisasi pajak daerah hingga 25 Oktober 2026, penerimaan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) jasa makanan dan minuman mencapai Rp152.769.397.329,50 atau sekitar Rp152,76 miliar.

Angka tersebut setara 86,55 persen dari target Rp176,5 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan sekitar Rp23,73 miliar yang harus dikejar untuk memenuhi target sektor makanan dan minuman pada akhir tahun anggaran.

Sementara itu, total penerimaan pajak daerah Kota Malang mencapai Rp708,64 miliar atau 79,15 persen dari target Rp895,31 miliar. Pemerintah daerah masih harus mengoptimalkan penerimaan sekitar Rp186,67 miliar dalam sisa waktu tahun anggaran 2026.

Sejumlah sektor telah mendekati target. Pajak jasa kesenian dan hiburan mencapai 96,27 persen, pajak jasa parkir 95,06 persen, PBB-P2 92,68 persen, serta pajak reklame 90,09 persen.

Namun, penerimaan sejumlah jenis pajak masih tertinggal. BPHTB baru terealisasi 66,76 persen dari target Rp230 miliar, sedangkan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) baru mencapai 63,46 persen dari target Rp60,56 miliar.

Kesenjangan capaian tersebut membuat Bapenda harus menjalankan strategi yang berbeda sesuai karakteristik masing-masing sektor pajak, mulai dari pengawasan transaksi usaha hingga peningkatan kepatuhan pembayaran.

Untuk mengejar target penerimaan, Bapenda akan meningkatkan kunjungan lapangan, mengirimkan surat pemberitahuan, serta mengingatkan wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya.

“Untuk meningkatkan penerimaan, kami akan lebih menggiatkan kunjungan ke lokasi, termasuk memberitahukan, menyurati, dan mengingatkan wajib pajak yang mungkin lupa melakukan pembayaran. Harapannya, kepatuhan masyarakat meningkat sehingga mereka bisa membayar pajak,” ungkap Sulton.

Bapenda juga menyiapkan program apresiasi bagi wajib pajak yang patuh melalui undian hadiah pada Desember 2026. Hadiah yang direncanakan antara lain mobil, sepeda motor, televisi, laptop, serta kesempatan memperoleh hadiah umrah sesuai ketentuan program.

“Pada akhir Desember, wajib pajak yang patuh juga akan diberikan apresiasi melalui undian hadiah,” terangnya.

Program tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat dan pelaku usaha semakin disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Restoran dan hotel yang telah memasang alat perekam transaksi juga diharapkan ikut menyosialisasikan program melalui banner di tempat usaha masing-masing.

Meski demikian, besarnya potensi pajak restoran yang belum sepenuhnya terjangkau perangkat perekam transaksi menjadi tantangan tersendiri. Dengan realisasi pajak daerah yang masih berada di angka 79,15 persen, Bapenda dituntut tidak hanya mengejar setoran menjelang akhir tahun, tetapi juga memperkuat pengawasan dan kepatuhan agar penerimaan daerah lebih optimal.

“Harapannya, melalui berbagai upaya tersebut, kepatuhan masyarakat dan wajib pajak semakin meningkat sehingga realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang bisa terus dioptimalkan,” pungkas Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moch. Sulton.