Amprong Kerap Meluap, Pemkot Malang Siapkan Normalisasi hingga Sungai Rolak

MALANG, Memodaily.id – Ancaman banjir yang berulang di kawasan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, membuat penanganan Sungai Amprong kembali dikebut. Pemerintah menyiapkan normalisasi aliran sungai sepanjang sekitar 1,3 kilometer, mulai Gang 5 Ki Ageng Gribig hingga mengarah ke selatan menuju Sungai Rolak.

Persiapan penanganan tersebut mulai terlihat pada Senin (14/9/2026), dengan pengecekan dua unit alat berat berupa ekskavator di kawasan Gang 5 Ki Ageng Gribig.

Camat Kedungkandang Fahmi Fauzan mengatakan, normalisasi tersebut berawal dari pengajuan kelurahan dan terus dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas.

“Hari ini merupakan persiapan normalisasi, dengan mendatangi dua ekskavator di Gang 5 Ki Ageng Gribig,” kata Fahmi.

Menurut Fahmi, kondisi Sungai Amprong di wilayah Madyopuro menjadi perhatian karena kawasan tersebut berulang kali terdampak banjir. Persoalan itu bahkan telah terjadi sejak 2024 dan kembali muncul beberapa kali pada 2025.

Penanganan sungai, lanjutnya, tidak hanya berupa pengerukan sedimentasi. Ada dua pekerjaan yang disiapkan, yakni penguatan tebing melalui pemasangan bronjong atau plengsengan serta normalisasi aliran sungai.

Penguatan tebing direncanakan dilakukan di dua lokasi. Di Gang Mirej sepanjang sekitar 60 meter dan Gang 5 Ki Ageng Gribig sekitar 20 meter.

Sementara pengerukan sedimentasi akan menyasar aliran sepanjang 1,3 kilometer. Titik awal berada di Gang 5 Ki Ageng Gribig, kemudian bergerak ke arah selatan hingga menuju Sungai Rolak di Kedungkandang.

“Normalisasi sungai dengan pengerukan sedimentasi panjangnya 1,3 kilometer. Mulai dari Gang 5 Ki Ageng Gribig kemudian mengarah ke selatan menuju Sungai Rolak di Kedungkandang,” jelasnya.

Meski alat berat mulai disiapkan, teknis pelaksanaan belum sepenuhnya ditentukan. Jumlah personel yang akan dilibatkan maupun waktu pengerjaan masih menunggu pembahasan lebih lanjut.

Fahmi mengatakan, rapat koordinasi lanjutan akan dilakukan pada Selasa (15/9) untuk membahas teknis pekerjaan normalisasi.

Di sisi lain, pemerintah juga menyoroti aktivitas pengerukan secara liar yang dilakukan sebagian masyarakat. Persoalan ini dinilai perlu ditertibkan agar penanganan Sungai Amprong berjalan terarah dan tidak menimbulkan persoalan baru.

Pemerintah akan terlebih dahulu melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai. Selanjutnya, akan dicari skema alternatif untuk penanganan sampah sehingga pengerukan tidak dilakukan secara mandiri.

Jika aktivitas pengerukan liar tetap dilakukan, pemerintah juga akan menekankan adanya sanksi.

“Ketiga, menekankan ada sanksi jika pengerukan terus dilakukan masyarakat,” pungkas Fahmi.