Selly Adriani: Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata, Bukan Sekadar Serapan

JAKARTA, Memodaily.id – Pembahasan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pagu indikatif tahun 2027 kembali memunculkan sorotan terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Adriani Gantina, mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan tingginya serapan anggaran sebagai satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan.

Menurut Selly, anggaran negara harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, hingga kerentanan terhadap bencana.

“Anggaran 2027 harus berorientasi pada outcome, bukan sekadar output dan tingkat serapan,” kata Selly kepada wartawan melalui wawancara WhatsApp, Rabu (10/6/2026).

Ia menilai masih banyak program yang perlu diperkuat, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat miskin, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan ketahanan sosial di tingkat desa.

Menurutnya, target besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 tidak akan tercapai apabila belanja negara masih didominasi pengeluaran rutin dan belum menyentuh akar persoalan masyarakat.

Selly menegaskan pemerintah perlu lebih fokus menangani kemiskinan ekstrem, stunting, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah, ia meminta penghematan tidak menyasar program-program yang langsung dirasakan masyarakat. Efisiensi, kata dia, seharusnya difokuskan pada belanja administrasi dan biaya pendukung yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan publik.

“Prinsipnya bukan spending less, tetapi spending better,” tegasnya.

Selain itu, Selly memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan program bantuan sosial (bansos). Menurutnya, tantangan utama bansos saat ini bukan hanya soal besaran anggaran, melainkan akurasi data penerima manfaat dan efektivitas program dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Ia menilai bansos harus menjadi instrumen pemberdayaan yang mampu membantu masyarakat keluar dari lingkaran kemiskinan secara berkelanjutan.

“Prioritas ke depan adalah penyempurnaan data, peningkatan ketepatan sasaran, dan penguatan program pemberdayaan agar keluarga penerima manfaat dapat naik kelas,” ujarnya.

Selly juga menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di berbagai daerah. Menurutnya, meski pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi dan program perlindungan, kapasitas layanan di lapangan masih perlu diperkuat.

Ia mendorong peningkatan dukungan anggaran untuk rumah aman, layanan pendampingan korban, rehabilitasi, serta penguatan sumber daya manusia yang menangani perlindungan perempuan dan anak.

“Masih ada gap yang harus mendapat perhatian serius. Anggaran harus benar-benar diarahkan untuk memperkuat layanan perlindungan bagi kelompok rentan,” tuturnya.

Tak hanya itu, Selly juga mengingatkan pentingnya penguatan ketahanan bencana di tengah meningkatnya risiko akibat perubahan iklim. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kapasitas masyarakat sejak tingkat desa agar lebih siap menghadapi berbagai potensi bencana.

Bagi Komisi VIII DPR RI, lanjut Selly, keberhasilan penggunaan anggaran negara tidak dapat diukur dari besarnya dana yang dibelanjakan kementerian dan lembaga. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan anggaran tidak diukur dari berapa triliun yang dibelanjakan, tetapi dari berapa banyak masyarakat yang benar-benar merasakan perubahan dalam kualitas hidupnya,” pungkasnya.

Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa di tengah keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi, tantangan utama pemerintah bukan sekadar menghabiskan anggaran, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan mampu menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat.