Netty Aher Desak Pemerintah Benahi Distribusi Dokter demi Pemerataan Layanan Kesehatan

JAKARTA, Memodaily.id – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah memprioritaskan pemerataan distribusi dokter dibanding hanya menambah jumlah tenaga medis. Menurutnya, persoalan utama layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan penempatan dokter yang menyebabkan masyarakat di sejumlah daerah masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan.

Netty menyampaikan, selama ini kebijakan kesehatan nasional lebih banyak berfokus pada penambahan jumlah dokter. Padahal, menurutnya, akses masyarakat terhadap layanan kesehatan masih terhambat karena distribusi tenaga kesehatan yang belum merata.

“Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis,” ujar Netty, Selasa (7/7/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menyusun perencanaan tenaga kesehatan berdasarkan kebutuhan riil setiap daerah. Pemetaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, kondisi geografis, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Menurut legislator Fraksi PKS dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu, penempatan dokter tidak cukup hanya melalui penugasan. Pemerintah juga perlu menyediakan insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan terhadap kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah.

“Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,” tegasnya.

Selain pemerataan tenaga medis, Netty juga mendorong pembangunan rumah sakit dan penyediaan alat kesehatan dilakukan berdasarkan kajian kebutuhan masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting agar fasilitas kesehatan tidak terus terkonsentrasi di daerah yang sudah memadai, sementara wilayah lain masih mengalami keterbatasan layanan.

Terkait perkembangan teknologi, Netty menyambut pemanfaatan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam sektor kesehatan. Namun, ia menegaskan AI hanya berfungsi sebagai pendukung pelayanan dan tidak dapat menggantikan peran dokter dalam pengambilan keputusan klinis.

“AI dapat membantu proses skrining, analisis data kesehatan, pembacaan hasil pemeriksaan penunjang, hingga mempercepat administrasi pelayanan. Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,” katanya.

Netty juga meminta pemerintah memperkuat pembiayaan sektor kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif, seperti deteksi dini penyakit, penguatan layanan kesehatan primer, pengendalian penyakit kronis, serta peningkatan layanan bagi kelompok lanjut usia.

Selain itu, ia menilai audit medis perlu diperkuat sebagai mekanisme evaluasi untuk meningkatkan mutu pelayanan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai standar profesi.

“Dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan pasien, kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan akan semakin kuat,” ujarnya.

Di akhir keterangannya, Netty menegaskan bahwa pemerataan layanan kesehatan hanya dapat terwujud melalui pembenahan distribusi tenaga kesehatan, pemerataan fasilitas, serta tata kelola yang lebih efektif dan berkeadilan.