APBN 2027 Disepakati, DPR Soroti Defisit dan Daya Beli Masyarakat
- account_circle RFR
- calendar_month Jumat, 25 Sep 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said saat menyampaikan pandangan terkait pembahasan APBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Istimewa)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027 telah disepakati dalam Pembicaraan Tingkat I antara Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah.
Setelah kesepakatan tersebut, RUU APBN 2027 selanjutnya akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.
Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said mengatakan seluruh komponen APBN 2027 telah dibahas dan disepakati pada tingkat pertama.
“Sudah sahkan seluruh APBN kita tingkat pertama dan sudah sepakat semua penerima APBN yang sudah kita sepakati dan selanjutnya akan dibawa ke paripurna,” ujar Muhidin usai Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Dalam pembahasan tersebut, pemerintah dan DPR menetapkan target defisit anggaran sebesar 2,4 persen. Muhidin menyebut penerimaan negara menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ruang fiskal pemerintah.
Ia berharap penerimaan dari sektor perpajakan maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, terdapat peluang untuk menekan defisit anggaran lebih rendah dari target awal.
“Defisit kita kan 2,4 ya. Jadi kita berharap kalau semua ini nantinya sesuai dengan target, kita harap bahwa apabila pendapatan di sektor perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak juga bisa naik, jadi insyaallah ke depan itu bisa lebih kecil lagi,” ujarnya.
Selain persoalan defisit, pembahasan APBN 2027 juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dan DPR berharap pertumbuhan ekonomi pada 2026 dapat menembus lebih dari 5,4 persen.
Capaian tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 melalui berbagai program yang telah dialokasikan dalam APBN.
Muhidin juga menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat ketika APBN 2027 mulai dijalankan. Menurutnya, kebijakan fiskal perlu tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, pemerintah diharapkan memperkuat kebijakan subsidi sekaligus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan mengendalikan inflasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan APBN 2027 agar tekanan terhadap masyarakat dapat tetap terjaga di tengah target pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan defisit anggaran.
- Penulis: RFR
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar