DPRD Minta Pemkot Malang Tak Pasif, Dana PPPK Rp200 Miliar Harus Dikawal ke Pusat

MALANG, Memodaily.id – DPRD Kota Malang meminta pemerintah kota tidak berpangku tangan menyikapi kebijakan pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui APBN 2027. Kepastian alokasi dana dari pemerintah pusat harus segera diperjuangkan agar beban belanja pegawai tidak terus menggerus ruang fiskal daerah.

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti belum terlihatnya komponen pembiayaan PPPK dalam postur Rancangan APBD (RAPBD) Kota Malang 2027. Padahal, pemerintah pusat telah menyepakati alokasi anggaran nasional sebesar Rp23 triliun untuk kebutuhan gaji atau honorarium PPPK daerah.

Kondisi tersebut, menurut Bayu, harus segera ditindaklanjuti melalui koordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Pemkot Malang tidak cukup hanya menunggu petunjuk teknis, tetapi perlu aktif memastikan mekanisme dan besaran dana yang dapat dialokasikan untuk daerah.

Berdasarkan perkiraan awal, kebutuhan anggaran gaji PPPK di lingkungan Pemkot Malang mencapai sekitar Rp200 miliar. Namun, angka tersebut masih harus diverifikasi oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Pemkot harus proaktif. Jangan hanya menunggu, tetapi harus jemput bola ke pemerintah pusat untuk memastikan bagaimana mekanisme, besaran alokasi, serta kepastian penyaluran anggaran PPPK tersebut,” ujar Bayu saat dikonfirmasi awak media, Jumat (30/10/2026).

Ia menilai, kepastian pembiayaan PPPK menjadi persoalan penting dalam penyusunan APBD 2027. Sebab, apabila beban belanja gaji tersebut dapat dialihkan sesuai mekanisme pemerintah pusat, kemampuan fiskal Kota Malang berpotensi lebih leluasa untuk membiayai kebutuhan pembangunan.

“Kalau beban gaji PPPK yang selama ini ditanggung APBD bisa dialihkan sesuai mekanisme pemerintah pusat, tentu ruang fiskal Kota Malang akan lebih longgar. Ini harus dihitung sejak sekarang, jangan sampai kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan,” tegasnya.

Bayu berharap, ruang fiskal yang terbuka nantinya tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran. Pemerintah harus memastikan ketersediaan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.

Sejumlah sektor yang perlu diperkuat di antaranya pembangunan infrastruktur jalan, pembenahan drainase, pemeliharaan pasar tradisional, penguatan UMKM, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Jangan sampai ruang fiskal yang terbuka justru tidak dimanfaatkan untuk memperkuat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus punya perencanaan yang jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” imbuh Bayu.

Karena itu, ia meminta persoalan pembiayaan PPPK segera menjadi perhatian dalam pembahasan RAPBD 2027. Terlebih, batas akhir penetapan APBD Kota Malang dijadwalkan pada 30 November 2026.

Menurutnya, kepastian dari pemerintah pusat harus diperoleh sebelum penetapan anggaran agar perencanaan keuangan daerah tidak dibangun berdasarkan asumsi yang belum jelas.

“Harapan kami, sebelum 30 November nanti sudah ada kepastian bahwa alokasi pembiayaan PPPK dari pemerintah pusat benar-benar terakomodasi dalam postur APBD 2027. Sehingga perencanaan anggaran Kota Malang lebih realistis dan ruang fiskal yang tersedia bisa lebih optimal untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.