350 Warga Sampaikan Keluhan, Banjir dan Minimnya Akses Pemadam Kebakaran Jadi PR Klojen

MALANG, Memodaily.id – Persoalan banjir yang belum tertangani hingga keterbatasan akses kendaraan pemadam kebakaran di kawasan permukiman padat menjadi sorotan dalam reses Anggota Komisi C DPRD Kota Malang, Sony Rudiwiyanto.

Sebanyak 350 warga menghadiri kegiatan yang berlangsung di Gedung Widya Bhakti, Katedral Ijen, Jalan Guntur Nomor 1, Kota Malang, Senin (2/11/2026) malam. Mereka menyampaikan beragam persoalan lingkungan dan kebutuhan pembangunan dari masing-masing kelurahan di Kecamatan Klojen.

Sony mengatakan, reses tersebut menjadi momentum untuk menginventarisasi persoalan masyarakat yang belum mendapatkan penyelesaian, sekaligus mengawal usulan pembangunan agar tidak berhenti sebatas aspirasi.

Salah satu persoalan yang disorot adalah banjir di kawasan Jalan Jombang, Kelurahan Gading. Sony mengaku telah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Malang. Namun, penanganannya masih menunggu proses pengadaan yang direncanakan pada 2027.

“Saya sudah minta konfirmasi ke Dinas PUPR. Memang masih menunggu proses pengadaan tahun depan, mungkin masih lelang. Harapannya tahun depan sudah terealisasi,” ujarnya.

Selain banjir, keterbatasan akses pemadam kebakaran di kawasan padat penduduk juga menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.

Pengalaman kebakaran di kawasan Bareng memperlihatkan sulitnya kendaraan pemadam berukuran besar menjangkau gang-gang sempit. Karena itu, masyarakat mengusulkan kendaraan operasional berukuran kecil yang dapat difungsikan untuk membantu pemadaman.

“Dari usulan masyarakat, harus ada kendaraan seperti Tosa, tetapi khusus untuk pemadam kebakaran, sehingga bisa masuk ke gang-gang sempit di kampung, khususnya Klojen yang padat penduduk,” tegas Sony.

Ia juga mendorong agar kebutuhan hidran mendapat perhatian pemerintah daerah. Menurutnya, fasilitas penunjang pemadaman kebakaran sangat penting untuk memperkuat upaya pencegahan di kawasan permukiman.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang, Amitya Ratnanggani Siraduhita, yang hadir sebagai narasumber sekaligus memberikan arahan dalam reses tersebut, mengakui masih terdapat sejumlah pokir DPRD yang belum terealisasi pada 2026.

Amitya menjelaskan, keterlambatan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Permendagri mengenai mekanisme pelaksanaan anggaran. Ia memastikan usulan yang tertunda akan kembali diperjuangkan melalui mekanisme yang sesuai aturan.

“Di dalam Permendagri ada klausul yang membuat beberapa pokir saya belum terselesaikan pada 2026. Saya mohon maaf. Nanti akan kami coba realisasikan pada tahun yang akan datang, dengan catatan dilakukan melalui mekanisme yang benar,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, pokir yang telah didistribusikan untuk APBD 2026 mencapai sekitar 20 titik lebih. Koordinasi dengan Sony juga diperlukan karena wilayah Klojen mencakup 11 kelurahan yang membutuhkan pengawalan aspirasi secara menyeluruh.

Dalam kesempatan itu, Amitya turut mengingatkan masyarakat mengenai persoalan banjir dan lingkungan. Ia menilai perubahan pola banjir di Kota Malang harus menjadi perhatian bersama, terlebih ketika kondisi sungai semakin menyempit dan sebagian berubah fungsi menjadi saluran drainase.

“Kita harus punya radar terhadap kondisi di sekitar. Kita harus menjadi mata dan telinga masyarakat,” tuturnya.

Amitya juga menyoroti belum lengkapnya aturan teknis pengelolaan sampah di Kota Malang. Meski telah memiliki perda, menurutnya, pemerintah masih perlu menghadirkan peraturan wali kota sebagai pedoman pelaksanaan.

“Kita sudah punya perda pengelolaan sampah, tetapi perwalinya belum ada. Nanti tugas Pak Sony bersama komisinya untuk mengawal di daerah,” pungkasnya.