Disperindag Bongkar Persoalan Klasik Pasar Kota Malang: Sepi, Semrawut hingga Zonasi Dagangan

MALANG, Memodaily.id – Persoalan klasik pasar rakyat di Kota Malang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Mulai dari minimnya pengunjung, penataan pedagang yang belum tertib, persoalan kebersihan hingga pengelompokan komoditas dagangan menjadi tantangan yang harus dibenahi untuk mewujudkan pasar berstandar nasional.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, S.Sos., M.M., yang akrab disapa Eko Syah, secara terbuka menyoroti persoalan tersebut. Menurutnya, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat tidak cukup hanya dengan memperbaiki bangunan dan fasilitas fisik. Perubahan pola pikir serta partisipasi pedagang menjadi faktor penentu keberhasilannya.

Hal itu disampaikan Eko Syah dalam kegiatan Sosialisasi Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pasar Rakyat dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan di Hotel Tuwuh, Jalan Kahuripan, Kota Malang, Selasa (3/11/2026).

Di hadapan para perwakilan pasar, Eko menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membenahi pasar. Sebagai fasilitator, Diskopindag membutuhkan keterlibatan pedagang untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini terjadi.

“Saya selaku pejabat di dinas ini hanya sebagai fasilitator, sebagai teman untuk menyampaikan dan mendiskusikan keluhan-keluhan yang ada. Makanya, semua harus kita pikirkan bersama-sama,” tegas Eko.

Berbekal pengalaman hampir 30 tahun berkecimpung dalam pengelolaan pasar, Eko mengaku memahami betul persoalan yang terus berulang. Mulai dari keamanan, kebersihan, ketertiban hingga pasar yang kehilangan daya tarik bagi pembeli.

Ia menilai, kondisi pasar yang sepi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan kebijakan pemerintah. Pedagang juga harus memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan dan menciptakan suasana pasar yang nyaman sehingga masyarakat tertarik untuk datang kembali.

“Tujuan kita sekarang adalah bagaimana pemerintah ikut berjuang keras agar pasar menjadi ramai. Ramai pengunjung, ramai pedagang. Tetapi kondisi di dalam pasar juga harus diikuti oleh pedagang. Tidak bisa hanya dinas yang bergerak, semuanya harus berjuang bersama,” ujarnya.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan serius adalah penataan zonasi komoditas. Eko mengingatkan masih perlunya kesadaran pedagang untuk menempati lapak sesuai jenis dagangan. Pedagang ikan, daging, sayuran hingga pakaian harus ditempatkan berdasarkan kelompok komoditas masing-masing.

Menurutnya, zonasi bukan sekadar persoalan penempatan lapak, melainkan bagian dari standar pengelolaan pasar rakyat yang berorientasi pada kenyamanan pedagang dan pembeli.

“Kalau kita menuju SNI, salah satu yang harus dilengkapi adalah zonasi. Jangan sampai pedagang daging, ikan, dan sayuran bercampur dengan pedagang pakaian. Semuanya harus dikelompokkan sesuai jenis dagangan. Ini memang membutuhkan pemahaman dan partisipasi pedagang,” terangnya.

Eko juga mengingatkan bahwa keberhasilan penataan pasar membutuhkan kedisiplinan bersama. Pedagang harus berani saling mengingatkan apabila terdapat aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Petugas pasar jumlahnya terbatas, sementara pedagang ada ratusan. Karena itu, pedagang juga harus ikut membantu menjaga kondisi pasar. Jangan semuanya diserahkan kepada petugas,” tandasnya.

Dari total 26 pasar rakyat yang dikelola Pemkot Malang, Pasar Kasin telah mendapatkan sertifikasi SNI. Sementara pasar lainnya masih dipersiapkan melalui tahapan sosialisasi, pembenahan, dan pendampingan.

Dalam keterangannya kepada awak media, Eko menjelaskan bahwa penilaian SNI tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan pasar. Aspek nonfisik, terutama kemampuan manajemen dalam mengelola pasar, juga menjadi bagian penting dalam memenuhi standar nasional.

“Pasar yang ber-SNI itu dinilai secara fisik maupun nonfisik. Jadi bukan hanya kondisi bangunannya, tetapi kemampuan pengelolaan dan manajemen pasar juga menjadi standar untuk mendapatkan SNI,” jelasnya.

Ia menambahkan, petugas pengelola pasar harus memiliki kemampuan sosial dan teknis. Kemampuan sosial diperlukan untuk membangun komunikasi, koordinasi, serta sinergi dengan pedagang. Sementara kemampuan teknis dibutuhkan agar persoalan di lapangan dapat segera ditangani.

“Petugas pasar harus mempunyai kemampuan sosial, mampu berkomunikasi, berkoordinasi, dan bersinergi dengan pedagang. Selain itu, harus memiliki kemampuan teknis sehingga ketika ada persoalan di lapangan bisa segera mengambil keputusan atau melakukan tindakan,” paparnya.

Selain persoalan manajemen, Eko juga menyinggung kebutuhan pembenahan infrastruktur pasar. Ia menyebut sekitar 22 pasar telah mendapatkan pembangunan atau pembenahan, sedangkan sejumlah pasar masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, termasuk Pasar Besar Malang dan Pasar Blimbing.

Menurutnya, perkembangan Kota Malang harus diikuti peningkatan kualitas seluruh pasar rakyat. Kondisi pasar yang tidak layak, termasuk fasilitas yang masih jauh dari standar kebersihan dan kenyamanan, harus mulai ditinggalkan.

“Pasar-pasar ini pasti akan dibangun dan diperbaiki. Mungkin tidak hari ini, bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun, atau beberapa tahun ke depan. Tetapi semuanya harus mulai kita pikirkan sekarang. Tidak mungkin Kota Malang terus membiarkan ada pasar dengan kondisi lantai masih tanah,” ungkapnya.

Meski menargetkan seluruh pasar rakyat di Kota Malang dapat memenuhi SNI, Diskopindag mengakui proses tersebut membutuhkan waktu. Penerapan akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan persoalan masing-masing pasar.

Eko menegaskan, sosialisasi tersebut bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan upaya membangun kesamaan persepsi agar pemerintah, pengelola, dan pedagang memiliki komitmen yang sama dalam meningkatkan kualitas pasar rakyat.

“Target kami memang seluruh pasar. Tetapi melihat permasalahan di lapangan, pasti kita lakukan secara bertahap. Kita tidak bisa langsung menyelesaikan semuanya sekaligus. Yang terpenting, pedagang memahami dan mau berpartisipasi dalam proses menuju SNI,” pungkas Eko Syah.