Gerakan Peduli Tetangga Digencarkan, Dispendukcapil Malang Bidik Bansos Lebih Tepat Sasaran

MALANG, Memodaily.id – Pemerintah Kota Malang memperkuat upaya pembenahan data penerima bantuan sosial (bansos) melalui gerakan peduli tetangga. Program ini mendorong masyarakat terlibat langsung sebagai agen Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk membantu mendata warga yang membutuhkan, tetapi belum terjangkau program bantuan pemerintah.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang, Ir. Dahliana Lusi Ratnasari, mengatakan keterlibatan masyarakat menjadi penting untuk memperluas jangkauan pendataan. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan tanpa dukungan warga yang memahami kondisi sosial di lingkungannya.

Karena itu, ia mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang ikut menjadi agen Perlinsos. Saat ini, keterlibatan ASN masih terbatas pada sejumlah perangkat daerah, terutama Dispendukcapil dan Dinas Sosial.

“Untuk ASN, sebaiknya semuanya menjadi agen. Sementara ini masih beberapa ASN saja, seperti dari Dispendukcapil dan Dinas Sosial, yang menjadi agen Perlinsos karena memang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Lusi, Rabu (11/11/2026).

Ia menjelaskan, Dispendukcapil memiliki peran strategis dalam program tersebut karena berkaitan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Identitas digital menjadi salah satu persyaratan penting bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri sebagai agen perlindungan sosial.

Setelah melakukan registrasi IKD, masyarakat dapat melanjutkan proses pendaftaran sebagai agen. Selanjutnya, mereka bisa membantu mendata tetangga maupun warga di lingkungan sekitar yang membutuhkan perlindungan sosial.

“Kenapa Perlinsos berkaitan dengan Dispendukcapil? Karena kuncinya ada di IKD. Setelah melakukan registrasi, masyarakat bisa menjadi agen dan membantu mendaftarkan tetangga kanan kirinya,” jelasnya.

Melalui gerakan peduli tetangga, pemerintah ingin membangun kepedulian sosial dari lingkungan terkecil. Warga tidak hanya diminta memperhatikan kondisi keluarganya sendiri, tetapi juga ikut memastikan tetangga yang membutuhkan tidak terlewat dari proses pendataan.

Mekanismenya, masyarakat yang memiliki telepon seluler dengan spesifikasi mendukung dapat melakukan pendaftaran secara mandiri setelah mengaktifkan IKD. Sementara warga yang tidak memiliki perangkat pendukung dapat dibantu oleh agen Perlinsos.

“Siapa pun bisa menjadi agen setelah mendaftar IKD, kemudian membantu mendaftarkan tetangga kanan kirinya. Jadi masyarakat yang tidak punya HP tetap bisa terjangkau. Gerakan peduli tetangga ini diharapkan benar-benar efektif,” ungkap Lusi.

Menurutnya, salah satu kendala yang masih dihadapi adalah belum meratanya informasi mengenai aktivasi IKD dan mekanisme pendaftaran Perlinsos. Akibatnya, sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa mereka dapat berpartisipasi langsung dalam proses pendataan tersebut.

Lusi mengungkapkan, cakupan aktivasi IKD di Kota Malang saat ini masih sekitar 20 persen jika dibandingkan dengan keseluruhan penduduk wajib KTP. Namun, apabila dihitung berdasarkan masyarakat yang telah memiliki nomor telepon seluler dan memenuhi persyaratan pendaftaran, angkanya mencapai sekitar 40 persen.

“Kalau cakupan IKD kita hitung dari wajib KTP, masih sekitar 20 persen. Tetapi kalau dihitung dari masyarakat yang sudah memiliki nomor HP dan memenuhi persyaratan pendaftaran, angkanya sudah sekitar 40 persen,” terangnya.

Selain memperluas jangkauan pendataan, sistem Perlinsos juga dirancang terhubung dengan berbagai data lintas sektor. Integrasi tersebut mencakup data kepegawaian, pertanahan, perbankan hingga kepemilikan kendaraan bermotor melalui Samsat.

Dengan integrasi itu, informasi pendaftar dapat disandingkan dengan data dari instansi terkait untuk membantu proses verifikasi kondisi sosial ekonomi dan kelayakan penerima bantuan.

Misalnya, status seseorang sebagai ASN atau kepemilikan sertifikat tanah maupun kendaraan roda empat dapat teridentifikasi dalam proses pemeriksaan data. Informasi tersebut menjadi salah satu bahan penilaian agar bantuan sosial tidak salah sasaran.

“Ketika seseorang mendaftar Perlinsos, datanya bisa terhubung dengan berbagai sektor. Misalnya diketahui berstatus ASN atau memiliki sertifikat, kemudian memiliki kendaraan roda empat. Ini menjadi bagian dari proses verifikasi untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memang layak menerima bantuan,” paparnya.

Lusi menegaskan, masyarakat tetap dapat melakukan pendaftaran untuk mengetahui kondisi dan status datanya sendiri. Semakin banyak masyarakat yang terdata, semakin terbuka pula peluang pemerintah melakukan pemutakhiran dan pencocokan informasi secara lebih akurat.

Ia berharap seluruh ASN dan masyarakat tidak bersikap pasif dalam program tersebut. Pendataan harus dilakukan secara proaktif agar warga yang membutuhkan tidak kehilangan kesempatan memperoleh perlindungan sosial hanya karena keterbatasan informasi maupun akses teknologi.

“Memang kita upayakan semuanya mendaftar, meskipun tidak harus 100 persen. Semakin banyak masyarakat yang terdata, semakin baik pula proses pemutakhiran data perlindungan sosial,” pungkasnya.

Melalui gerakan peduli tetangga, Dispendukcapil berharap jangkauan pendataan Perlinsos di Kota Malang semakin luas. Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial benar-benar menyentuh warga sesuai kondisi dan tingkat kebutuhannya.