Bukan Sekadar Bongkar Reklame, Pemkot Malang Harus Buka Kejelasan Izin Pemanfaatan Taman

MALANG, Memodaily.id – Persoalan pemasangan konstruksi reklame di area taman Kota Malang mulai memasuki tahap penertiban. Setelah mendapat sorotan anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arif Wahyudi, dalam rapat paripurna, Senin (9/11/2026), Satpol PP Kota Malang akhirnya menyegel konstruksi reklame di kawasan Taman Dieng, Rabu (11/11/2026).

Tak sekadar penyegelan, pihak vendor juga diminta membongkar konstruksi secara mandiri. Namun, langkah tersebut belum menjawab persoalan mendasar mengenai legalitas pemanfaatan area taman untuk kepentingan komersial.

Kasatpol PP Kota Malang, Prayitno, mengungkapkan bahwa penertiban reklame pada tahap ini baru menyasar satu lokasi, yakni Taman Dieng. Sementara itu, di kawasan Taman Suhat, petugas masih melakukan penertiban terhadap aktivitas PKL, penggunaan pedestrian yang tidak sesuai peruntukan, serta pemasangan spanduk.

“Untuk Suhat, kami tadi operasi masih di sekitar PKL. Kemudian pedestrian yang digunakan tidak sesuai peruntukannya, lantai di situ juga, spanduk juga. Tetapi untuk persoalan reklame, tahap ini kami hanya sampai di Dieng dulu,” ujar Prayitno saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (11/11/2026).

Ia menegaskan, langkah berikutnya akan dilakukan setelah data perizinan dikonfirmasi bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Nanti setelah data perizinan terkonfirmasi, kami bergerak sesuai data yang kami himpun lintas OPD,” tegasnya.

Penyegelan dilakukan setelah Satpol PP menerima surat permintaan penertiban dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Meski demikian, petugas memberikan kesempatan kepada pihak vendor untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Prayitno menyebut, keputusan tersebut mempertimbangkan nilai investasi dan material konstruksi yang masih berpotensi dimanfaatkan kembali.

“Hari ini kami sudah konfirmasi melalui DLH, dan DLH sudah terhubung dengan pihak yang memasang. Kami mengambil langkah penyegelan karena ini juga barang konstruksi yang punya nilai tertentu. Kami menghargai pihak pemasang untuk membongkar agar tidak terjadi kerusakan terhadap investasi mereka,” jelasnya.

Menurutnya, pembongkaran mandiri diharapkan membuat material konstruksi tetap terjaga dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak pemasang.

“Pembongkarannya kami hargai mereka membongkar sendiri sehingga hasil pembongkarannya bisa terukur dan tidak ada yang rugi. Materialnya masih bisa berfungsi lagi, nanti disesuaikan dengan izin yang berhasil diurus,” imbuhnya.

Bahkan, pihak vendor telah mengirimkan pemberitahuan melalui WhatsApp bahwa pembongkaran direncanakan berlangsung Rabu malam. Waktu tersebut dipilih untuk mengurangi potensi gangguan lalu lintas apabila pembongkaran menggunakan peralatan berat.

“Di WA-nya kami mendapat tembusan bahwa mereka akan membongkar malam nanti. Betul, janjinya memang malam nanti. Pertimbangannya lalu lintas, karena kalau menggunakan alat-alat pembongkaran pada saat aktivitas jalan ramai tentu bisa mengganggu lalu lintas,” ungkap Prayitno.

Di balik penyegelan tersebut, terdapat persoalan administrasi yang masih harus dituntaskan. Prayitno menyebut konstruksi reklame di Taman Dieng terindikasi belum sesuai dengan dokumen perizinan yang dimiliki, termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan persyaratan lainnya.

“Memang indikasinya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, PBG dan lain sebagainya. Tentunya harapan kami sebelum izin itu sempurna, sebaiknya konstruksinya tidak nampak dulu,” tegasnya.

Meski demikian, ia menjelaskan bahwa area taman tidak serta-merta dinyatakan terlarang untuk pemasangan reklame. Berdasarkan konfirmasi sementara yang diterima Satpol PP, area tersebut masih dimungkinkan untuk dimanfaatkan, tetapi harus memenuhi ketentuan dan melengkapi seluruh perizinan.

“Untuk yang taman ini, konfirmasi sementara adalah area yang diperbolehkan. Hanya saja izinnya belum lengkap,” terangnya.

Persoalan tersebut membuat Pemkot Malang harus memastikan terlebih dahulu status pemanfaatan ruang, termasuk membedakan kawasan ruang milik jalan (Rumija), pedestrian, dan area taman yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau (RTH)

Untuk menentukan apakah konstruksi reklame di Taman Dieng boleh dipertahankan atau harus dibongkar permanen, Satpol PP menunggu hasil koordinasi tiga OPD, yakni perangkat daerah yang menangani perizinan,

Pemeriksaan tersebut mencakup kesesuaian pemanfaatan ruang, rekomendasi teknis, serta dokumen perjanjian kerja sama (PKS) yang menjadi dasar pemanfaatan lokasi.

“Kami sudah mendapat surat permintaan dari DLH untuk melakukan penertiban. Sampai nanti kami mendapat konfirmasi apakah konstruksi reklame ini boleh atau tidak, otomatis harus ada analisis dari perizinan, kemudian PU dan DLH,” jelas Prayitno.

Ia menegaskan, persoalan reklame tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembongkaran konstruksi. Pemerintah harus memastikan OPD yang menerbitkan perizinan, memberikan rekomendasi, hingga kejelasan dokumen kerja sama pemanfaatan lahan.

“Kami harus konfirmasi dulu kepada OPD yang menerbitkan maupun memberikan rekomendasi serta PKS-nya,” katanya.

Prayitno mengaku belum dapat memastikan berapa lama proses verifikasi tersebut berlangsung. Menurutnya, waktu yang dibutuhkan untuk menyimpulkan boleh atau tidaknya pemanfaatan area taman menjadi kewenangan perangkat daerah yang menangani perizinan.

Ia juga menyebut dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan PKS menjadi bagian penting sebagai dasar pengurusan legalitas pemanfaatan lokasi sebelum persyaratan perizinan lainnya ditindaklanjuti.

“Kalau itu sudah ada, tentunya menjadi landasan untuk mengurus izin-izin yang lainnya,” imbuhnya.

Sementara itu, keberadaan reklame di Taman Suhat masih menjadi perhatian setelah sebelumnya ikut disorot dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Namun, Satpol PP belum melakukan penertiban reklame di lokasi tersebut pada tahap ini karena masih menunggu konfirmasi data perizinan lintas OPD.

“Tindak lanjutnya seperti apa nanti setelah kami konfirmasi dengan tiga OPD ini. Tetapi secara awal kami sudah mendapat masukan untuk melakukan penyegelan dulu,” pungkas Prayitno.