AMARAH Brawijaya Bakar Pocong Depan DPRD, Didesak Pemerintah Hentikan Perampasan Ruang Hidup

MALANG, Memodaily.id – Peringatan Hari Tani Nasional di Kota Malang diwarnai aksi simbolik yang cukup keras. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Resah Brawijaya (AMARAH) membakar pocong di depan Gedung DPRD Kota Malang, Kamis (24/9/2026).

Aksi yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB hingga 18.00 WIB itu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan sejumlah persoalan agraria. Mereka menyoroti penyusutan lahan pertanian, distribusi pupuk subsidi, perlindungan petani dan masyarakat adat, hingga kebijakan pembangunan yang dinilai dapat mengancam ruang hidup masyarakat.

Koordinator Lapangan AMARAH, Muhammad Farhan, mengatakan aksi tersebut sengaja digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional. Menurutnya, momentum tersebut penting untuk kembali mengingatkan pemerintah bahwa persoalan yang dihadapi petani masih terjadi di berbagai wilayah Malang Raya.

“Di Malang Raya banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Tapi apakah mereka sudah mendapatkan keadilan dan hak-haknya? Masih banyak hak mereka yang dirampas,” ujar Farhan.

Farhan menyebut mahasiswa telah melakukan observasi di sejumlah wilayah Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Salah satu persoalan yang mereka soroti adalah tata kelola pupuk subsidi.

Menurut Farhan, mahasiswa menemukan adanya keluhan petani terkait akses pupuk subsidi. Ia menyebut petani yang tidak memiliki kedekatan dengan pihak tertentu berpotensi kesulitan memperoleh pupuk sesuai kebutuhannya.

“Ketika rekan-rekan petani ingin mendapatkan pupuk subsidi dan sebagainya, itu terlalu dimonopoli oleh beberapa organ atau pihak. Ketika mereka tidak memiliki kedekatan, mereka bisa dibilang hanya mendapat sisaan,” ungkapnya.

Observasi tersebut, lanjutnya, dilakukan di sejumlah titik, termasuk kawasan pesisir, dataran tinggi hingga wilayah sekitar Dau.

Persoalan pupuk subsidi itu kemudian menjadi salah satu tuntutan yang dibawa AMARAH dalam aksi tersebut.

Tak hanya pupuk, mahasiswa juga menyoroti menyusutnya lahan pertanian akibat pembangunan.

Farhan menilai persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, berkurangnya lahan pertanian tidak hanya berdampak pada petani, tetapi juga berkaitan dengan ketersediaan pangan.

“Menurunnya lahan pertanian berarti berkurangnya pendapatan petani kecil dan juga mengurangi penghasilan pangan itu sendiri,” katanya.

Ia mempertanyakan target swasembada pangan apabila lahan pertanian justru terus beralih fungsi.

“Bagaimana swasembada pangan mau tercapai kalau sekiranya lahan-lahan pertanian banyak yang digusur untuk pembangunan?” tegasnya.

Farhan mengakui kebutuhan permukiman dan pembangunan tidak bisa diabaikan. Namun, ia meminta pemerintah lebih cermat menentukan lahan yang harus dipertahankan sebagai kawasan pertanian dan lahan yang dapat dialihfungsikan.

Menurutnya, alih fungsi lahan juga berkaitan dengan persoalan lingkungan karena perubahan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun dapat memengaruhi daya resap tanah.