DPRD Kota Malang Soroti Efektivitas BSPS, Minta Pemkot Perkuat Dukungan agar Rumah Warga Tuntas Dibangun
- account_circle ADK
- calendar_month Rabu, 3 Jun 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, meninjau langsung pelaksanaan BSPS.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id– DPRD Kota Malang Soroti Efektivitas BSPS, Minta Pemkot Perkuat Dukungan agar Rumah Warga Tuntas Dibangun
DPRD Kota Malang menyoroti pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang dinilai perlu diperkuat agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah dalam memperoleh hunian layak.
Evaluasi tersebut muncul setelah DPRD menemukan adanya keterbatasan nilai bantuan di tengah kenaikan harga material bangunan dan biaya tenaga kerja.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, meninjau langsung pelaksanaan BSPS di RW 1 Kelurahan Rampal Celaket, Kecamatan Klojen pada Rabu (03/06). Dalam agenda tersebut, ia didampingi perangkat kelurahan, pihak kecamatan, serta pendamping program untuk melihat kondisi penerima bantuan sekaligus menyerap berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Dari hasil peninjauan terhadap lima rumah penerima manfaat, DPRD mendapati sebagian besar warga penerima merupakan keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni. Program BSPS dinilai memberi peluang bagi warga untuk memperbaiki kualitas tempat tinggal, namun proses penyelesaiannya masih menghadapi tantangan pendanaan.
Saat ini, bantuan BSPS sebesar Rp20 juta per unit terdiri atas Rp17,5 juta untuk pembelian material dan Rp2,5 juta untuk biaya tenaga kerja. Menurut DPRD, nominal tersebut belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan pembangunan rumah di tengah meningkatnya harga kebutuhan konstruksi.
Bayu mengatakan, berdasarkan hasil pemantauan, sejumlah penerima bantuan masih harus mencari tambahan dana secara mandiri, mulai dari dukungan keluarga hingga gotong royong lingkungan sekitar agar pembangunan rumah tidak terhenti di tengah jalan.
“Program ini sudah memberikan manfaat nyata bagi warga. Tetapi kondisi sekarang berbeda dengan beberapa tahun lalu. Harga material dan ongkos pekerja terus naik sehingga bantuan yang ada sering kali belum cukup untuk menuntaskan pembangunan rumah hingga siap ditempati,” terangnya.
Komisi B DPRD Kota Malang menilai pendekatan pelaksanaan BSPS perlu diperluas, tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan hasil akhirnya berupa rumah yang selesai dibangun dan layak dihuni masyarakat.
Menurut Bayu, indikator keberhasilan program perumahan tidak cukup dilihat dari jumlah unit penerima maupun realisasi anggaran, melainkan dari dampak yang benar-benar dirasakan warga setelah program selesai dijalankan.
“Yang perlu dipastikan bukan sekadar berapa rumah yang mendapat bantuan, tetapi apakah warga bisa menempati rumah tersebut dengan aman dan nyaman. Jangan sampai bantuan sudah turun tetapi pembangunan terhambat karena keterbatasan biaya lanjutan,” sambungnya.
DPRD Kota Malang juga mendorong Pemerintah Kota Malang membuka pola kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat keberlanjutan program, termasuk menggandeng Baznas, perusahaan melalui program CSR, lembaga sosial, maupun komunitas masyarakat.
Bayu menambahkan, dukungan lintas sektor dapat membantu menutup kebutuhan biaya yang belum tercakup dalam bantuan, terutama bagi warga yang benar-benar tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyelesaikan pembangunan rumah.
“Pemerintah perlu memastikan masyarakat yang paling membutuhkan tidak berjalan sendiri. Kolaborasi berbagai pihak menjadi langkah penting agar rumah yang dibangun melalui BSPS bisa selesai dan memberikan manfaat optimal bagi warga,” pungkasnya
- Penulis: ADK
- Editor: MA
Saat ini belum ada komentar