DPRD Kota Malang Tegaskan Kebakaran TPA Supit Urang Bukan Bencana Biasa, Asap Ancam Warga
- account_circle ADK
- calendar_month Jumat, 23 Okt 2026
- comment 0 komentar
- print Cetak

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Muhammad Anas Muttaqin bersama Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat meninjau lokasi kebakaran TPA Supit Urang. (Foto: Memodaily.id/ADK)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
MALANG, Memodaily.id – Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Kota Malang, bukan perkara sederhana. Api yang bersembunyi di dalam timbunan sampah membuat proses pemadaman jauh lebih rumit, sementara perubahan arah angin menyebabkan asap bergerak ke sejumlah kawasan. Kondisi ini tak hanya menyulitkan petugas dan relawan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat di sekitar lokasi.
Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menegaskan kebakaran tersebut membutuhkan penanganan khusus. Menurutnya, karakteristik kebakaran di kawasan landfill berbeda dengan kebakaran pada umumnya sehingga tidak bisa ditangani hanya dengan pola pemadaman biasa.
Hal itu disampaikan Anas saat diwawancarai Memodaily.id di lokasi TPA Supit Urang, Kamis (22/10/2026) malam.
“Ini bisa menjadi kejadian luar biasa. Penanganannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, karena ini bukan kebakaran biasa. Ternyata api ada di dalam, sehingga tidak semuanya bisa terlihat dari luar,” tegas Anas.
Pernyataan tersebut menyoroti persoalan utama dalam penanganan kebakaran TPA Supit Urang. Api yang berada di dalam timbunan sampah tidak selalu terlihat dari permukaan. Akibatnya, penyiraman pada bagian yang tampak terbakar belum tentu mampu menghentikan proses pembakaran di bagian dalam.
Anas juga menaruh perhatian pada dampak asap yang berpotensi menjangkau kawasan permukiman. Perubahan arah angin membuat sebaran asap sulit diprediksi, sehingga penanganan tidak cukup hanya berfokus pada sumber api.
Menurutnya, pemerintah dan perangkat wilayah perlu memastikan kondisi masyarakat yang berpotensi terdampak, terutama warga yang mengalami gangguan pernapasan. Langkah antisipasi diperlukan agar dampak kebakaran tidak meluas hingga ke luar kawasan TPA.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena petugas dan relawan harus bekerja di tengah kondisi lapangan yang sulit. Keselamatan mereka perlu menjadi perhatian, bersamaan dengan upaya melindungi masyarakat dari paparan asap.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengakui proses pemadaman kebakaran TPA Supit Urang menghadapi sejumlah kendala. Selain api yang berada di dalam timbunan sampah, perubahan arah angin turut mempersulit petugas dalam mengendalikan kebakaran.
“Banyak gejala yang dirasakan relawan dan petugas. Penanganannya memang sangat berbeda dengan penanganan kebakaran pada umumnya,” ungkap Wahyu.
Menurut Wahyu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan kebakaran sampah membutuhkan pendekatan yang berbeda. Api yang berada di bagian dalam timbunan dapat bertahan meskipun permukaan sampah telah dibasahi, sehingga petugas harus memperhitungkan kondisi sumber api secara menyeluruh.
“Sudah ada bagian yang dibasahi, tetapi karena angin, kondisi di lapangan tetap sulit dikendalikan,” jelasnya.
Tantangan lain datang dari arah angin yang berubah-ubah. Wahyu menjelaskan, saat berada di lokasi, angin sempat bergerak dari selatan ke utara, kemudian berubah dari barat ke timur. Perubahan itu membuat asap berpindah arah dan menyulitkan petugas maupun relawan ketika melakukan pemadaman.
Situasi tersebut menjadi perhatian karena asap kebakaran berpotensi mencapai kawasan permukiman. Pemerintah Kota Malang berharap api segera dikendalikan agar dampaknya terhadap masyarakat tidak semakin meluas.
Wahyu juga menyoroti gejala gangguan kesehatan yang dirasakan sejumlah petugas dan relawan selama penanganan berlangsung. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa risiko kebakaran tidak hanya berkaitan dengan sulitnya menjinakkan api, tetapi juga keselamatan orang-orang yang bekerja di lokasi.
Untuk mempercepat penanganan, Pemerintah Kota Malang mendorong koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Langkah tersebut diperlukan agar dukungan yang dibutuhkan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kita akan mempercepat koordinasi dengan pusat. Yang penting, laporan yang disampaikan harus tepat sehingga ada solusi nyata untuk mempercepat penanganan,” tegas Wahyu.
- Penulis: ADK
- Editor: MUH


Saat ini belum ada komentar