Pertamax Naik Jadi Rp16.250 per Liter, DPRD Jatim Soroti Dampaknya bagi Masyarakat

SURABAYA, Memodaily.id – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter mendapat perhatian Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk. Ia mengingatkan bahwa lonjakan harga tersebut berpotensi memicu dampak berantai terhadap perekonomian dan daya beli masyarakat.

Menurut Khusnul, kenaikan harga dari sebelumnya Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter akan memberi tekanan cukup besar, khususnya bagi kelompok masyarakat kelas menengah yang selama ini menjadi pengguna utama Pertamax.

“Ini tentu cukup berdampak kepada masyarakat kelas menengah. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan terus-menerus, maka banyak masyarakat yang kemungkinan beralih dari Pertamax ke Pertalite,” ujar Khusnul, Jumat (12/6/2026).

Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Lumajang-Jember itu menilai perpindahan konsumsi BBM dari nonsubsidi ke subsidi dapat menimbulkan persoalan baru. Salah satunya adalah meningkatnya beban terhadap kuota dan ketersediaan Pertalite yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dengan semakin banyak masyarakat yang beralih ke Pertalite, tentu kuota dan ketersediaannya akan semakin terbatas. Padahal BBM subsidi itu harus diprioritaskan bagi masyarakat ekonomi bawah yang memang membutuhkan,” katanya.

Khusnul meminta pemerintah segera menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga energi agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap berbagai sektor ekonomi.

Menurutnya, kenaikan harga BBM tidak hanya memengaruhi biaya transportasi, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang yang pada akhirnya dapat memicu kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Pemerintah harus terus berupaya menstabilkan harga BBM agar tidak berdampak ke mana-mana. Sebab dampaknya bukan hanya pada sektor transportasi, tetapi juga bisa memengaruhi harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.

Ia menambahkan, meningkatnya biaya operasional dan distribusi dapat mendorong pelaku usaha melakukan penyesuaian harga barang maupun jasa. Jika kondisi tersebut terjadi secara luas, daya beli masyarakat dikhawatirkan semakin tertekan.

Karena itu, Khusnul meminta pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi gejolak harga energi agar tidak berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Kita berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas harga BBM sehingga tidak menimbulkan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Yang paling penting adalah memastikan masyarakat kecil tetap terlindungi dan daya beli masyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.